JawaPos.com – Kasus double track alias kuliah sambil magang sudah menjadi perhatian Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI). Kami telah melakukan identifikasi dan mencari penyelesaian masalah. Tidak sendiri, PPI Taiwan bersama dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah saling berkoordinasi.

Dari hasil identifikasi itu, ada beberapa masalah yang dapat diketahui. Beberapa orang yang kami temui mengaku bahwa sebenarnya sejak awal sudah ada perjanjian kerja. Jadi, kuliah akan dilanjutkan dengan kerja. Sayang, mereka tidak mendapatkan informasi secara detail. Program kuliah sambil kerja (magang) adalah salah satu program legal di bawah kebijakan New Southbound Policy (NSP) dengan nama Industrial Academia Collaboration. Ada 69 universitas dan sekitar 6 sampai 10 universitas yang fokus dengan pelajar dari Indonesia.

Ketika di Taiwan terjadi beberapa masalah. Yang sering disinggung adalah adanya overtime. Pemerintah menganjurkan pemagangan selama 20 jam per pekan. Namun, banyak teman di sini yang mengalami lebih dari itu sehingga kelelahan.

Belum lagi ada masalah terkait perbedaan jurusan. Yang ditunjukkan di Indonesia ternyata tidak ada di Taiwan. Namun, karena sudah sampai di Taiwan, mereka memilih seadanya. Hal itu sangat disayangkan.

Ada juga yang mengeluh mengenai waktu tunggu mendapatkan kerja. Menurut peraturan, mereka dibolehkan magang saat semester dua. Namun, ada yang tidak sesuai dengan aturan tersebut.

Yang disayangkan pula, ada yang membayar Rp 30 juta hingga Rp 40 juta. Alasannya untuk matrikulasi dan les bahasa. Jumlah itu cukup besar. Klasifikasi universitas juga tidak terinformasikan dengan baik. Semua bisa melihat ranking secara dunia seperti apa. Yang pasti, ada universitas yang memang tidak terkenal di sini. Rata-rata yang diambil oleh teman-teman S-1 itu merupakan universitas swasta.

PPI Taiwan dan KDEI Taipei mulai beberapa tahun lalu hingga saat ini mendalami informasi yang berkembang mengenai program kuliah magang itu. Meski demikian, untuk mencegah dampak negatif lebih jauh, pemerintah Indonesia melalui KDEI Taipei sedang mengoordinasikannya dengan otoritas terkait di Taiwan guna menyepakati solusi bersama.

Permasalahan tersebut muncul karena sejumlah pihak merekrut dan mengirim mahasiswa magang secara masif, padahal kedua pihak belum menyepakati detail pengelolaannya melalui suatu technical arrangement. 

(Disarikan dari wawancara dengan Ferlynda Putri/c10/oni)