Alih Teknologi, PT, dan Indonesia Emas

ISTILAH inovasi tentu bukan hal baru bagi kita. Apalagi, istilah tersebut menjadi lebih sering terdengar sejak periode pertama Presiden Jokowi memimpin negara ini (2014–2019). Saat itu kata inovasi sering dikaitkan dengan cita-cita presiden untuk lebih mendorong agar penelitian di perguruan tinggi (PT) kita lebih menghasilkan sesuatu yang langsung dapat dirasakan masyarakat di sekitar perguruan tinggi tersebut berada.

Lebih lanjut, presiden menyampaikan perlunya percepatan hilirisasi hasil-hasil penelitian lembaga penelitian di Indonesia dengan membangun 100 science and technopark (STP) atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kawasan sains dan teknologi (KST). Hingga saat ini, sudah 45 KST berkembang di tanah air dan di bawah tanggung jawab beberapa institusi seperti LIPI, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristekdikti), Batan, BPPT, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Pertanian.

Pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi (2019–2024) saat ini, seakan beliau ingin lebih menegaskan betapa pentingnya peran inovasi oleh perguruan tinggi dan lembaga riset di republik ini dalam usaha peningkatan perekonomian. Pada banyak kesempatan, Jokowi menekankan, dalam periode 2016–2045 perekonomian Indonesia akan tumbuh rata-rata 5,1 persen per tahun. Sehingga Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan tinggi (keluar dari middle income trap) pada 2038 dan negara kita ditargetkan menjadi negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar ke-8 di dunia pada 2045.

Kalau kita mencermati target ini, tentu bukanlah hal yang mustahil. PricewaterhouseCoopers (PwC) dalam salah satu publikasinya menyatakan bahwa negara kita tercinta akan berada di peringkat ke-5 pada 2030 dengan estimasi nilai GDP USD 5.424 miliar dan naik menjadi di peringkat ke-4 pada 2050 dengan estimasi nilai GDP USD 10.502 miliar.

Dalam menerjemahkan tantangan di atas, Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro pada puncak perayaan Dies Natalis Ke-59 ITS menyampaikan bahwa target tersebut dapat dicapai salah satunya melalui peningkatan kapasitas inovasi di perguruan tinggi. Dalam kata lain, perguruan tinggi harus menyiapkan strategi yang tepat guna menaikkan perekonomian Indonesia melalui inovasinya.

Perlu disamakan lebih dulu pemahaman tentang arti kata inovasi yang dimaksud. Inovasi di sini dipahami sebagai hasil gabungan proses invensi (penemuan baru, pengetahuan baru) dan hilirisasi (membawa teknologi baru ke masyarakat). Sehingga jelas bahwa teknologi baru hasil penelitian di perguruan tinggi belumlah disebut sebagai inovasi apabila belum dihilirisasi untuk keperluan industri atau masyarakat banyak.

Untuk urusan inovasi ini, harus diakui bahwa kita masih tertinggal jauh oleh negara tetangga Malaysia. World Intellectual Property Organization (WIPO) dalam publikasinya tentang global innovation index (GII) 2019 menempatkan Malaysia pada peringkat ke-35, sedangkan Indonesia bertengger di peringkat ke-85 dari 129 negara. Fakta tersebut terasa memprihatinkan. Sebab, laporan GII 2019 justru menyebutkan bahwa aktivitas inovasi yang paling banyak menjamur saat ini justru berada di kawasan Asia, akibat perlambatan ekonomi negara maju dan dunia.

Tertinggalnya negara kita ini disebabkan, antara lain, rendahnya aktivitas dan investasi di bidang penelitian dan pengembangan yang secara langsung berakibat pada rendahnya jumlah kepemilikan intellectual property (IP) atau kekayaan intelektual (KI) yang dihasilkan.

Mungkin menjadi pertanyaan di sini: apa hubungan antara penelitian, teknologi baru, KI, inovasi, dan meningkatnya perekonomian? Yumiko Hamano dalam publikasinya pada 2017 menyatakan bahwa sebuah teknologi baru hasil dari penelitian berkelanjutan dapat membantu peningkatan perekonomian dengan cara: Pertama, lisensi dari KI-nya digunakan start-up atau spin-off company yang lahir dari perguruan tinggi atau lembaga riset. Kedua, lisensi dari KI-nya digunakan perusahaan lain untuk memproduksi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa perguruan tinggi bertanggung jawab terhadap peningkatan jumlah KI yang dilisensikan dalam usahanya mendukung peningkatan perekonomian nasional. Dapat dipahami di sini bahwa peran perguruan tinggi mulai bergeser. Dari yang semula menjalankan fungsi pendidikan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat saja, sekarang dan di masa datang menjadi ditambahkan beberapa peran seperti: tata laksana dana penelitian dari berbagai sumber, mengevaluasi dan memasarkan teknologi yang dihasilkan, mengidentifikasi invensi yang potensial dihilirisasi, menegosiasikan lisensi dari KI yang dipunyai, pengembangan entrepreneurship, menginkubasi perusahaan start-up atau spin-off, melakukan pelatihan terkait KI, serta beberapa fungsi lain.

Sehingga transfer technology office (TTO) atau kantor alih teknologi (KAT) lahir untuk mengemban peran-peran masa depan sebuah perguruan tinggi. Keberadaan KAT sangat penting guna mengawal invensi sebuah perguruan tinggi menjadi produk inovasi yang dimanfaatkan masyarakat secara luas.

Bisa dikatakan bahwa peran sebuah KAT di perguruan tinggi adalah melakukan kegiatan seperti: kegiatan promosi perguruan tinggi, fasilitasi transfer teknologi dari perguruan tinggi kepada masyarakat luas, mencari dukungan pendanaan investor untuk riset dan entrepreneurship, serta tentunya memaksimalkan pemakaian lisensi KI oleh masyarakat dan industri. KAT bisa saja ditempatkan dalam sebuah KST maupun di luar KST.

Saat ini Kemenristek sedang giat melakukan pengenalan terkait fungsi KAT tersebut. Hal ini perlu didukung penuh oleh pemerintah. Dukungan tersebut sangat penting guna mewujudkan fungsi KAT terutama dalam usaha meningkatkan perekonomian nasional. Dukungan dapat diberikan dalam bentuk kebijakan inovasi, pendanaan penelitian, dan pengembangan baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Dukungan terhadap sistem inovasi secara keseluruhan berupa pelatihan, pemberian insentif dan kemudahan koordinasi, perlindungan hukum atas KI, serta peningkatan kapasitas pengelola KAT. Sedangkan dukungan bisnis berupa penyiapan pasar dan insentif pajak serta tentunya dukungan kerja sama dan jejaring.

Dengan konsep tersebut, di masa mendatang, peran perguruan tinggi dalam menunjang perekonomian nasional menjadi nyata. Hal itu ditandai dengan makin banyaknya hasil inovasi perguruan tinggi yang langsung dapat diterima dan diaplikasikan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. (*)


*) Kriyo Sambodho, Dosen Teknik Kelautan Fakultas Teknologi Kelautan; Direktur Inovasi, Kerja Sama, dan Kealumnian Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya