Apalah Arti Sebuah Nama

JawaPos.com – Apalagi arti sebuah nama? Meski kita menyebut sekuntum mawar dengan nama lain, wanginya akan tetap semerbak, demikianlah kata-kata Juliet ketika merindukan kekasihnya, Romeo, dalam drama tragedi Shakespeare, Romeo and Juliet. Namun, benarkah bahwa eksistensi pemilik nama jauh lebih penting daripada esensi arti nama itu sendiri?

Beda Zaman Beda Sapaan

Mari kita coba mengingat nama sapaan yang paling sering dipakai untuk para pemimpin RI sejak presiden pertama. Diawali dengan “Bung Karno”. Kata sapaan “bung” berkonotasi kebersamaan selaku “kawan seperjuangan” disertai rasa hormat kepada pemimpin.

Lalu, muncullah “Pak Harto”. “Pak” merupakan bentuk penghormatan kepada seorang pemimpin negara dan sosok yang lebih tua. Jauh berbeda, muncullah nama Habibie yang kerap disebut begitu saja tanpa kata sapaan tertentu.



Diikuti oleh “Gus Dur”. Sejatinya kata sapaan itu telah melekat jauh sebelum beliau dipilih sebagai presiden. Kemudian, berurutan ada “Bu Mega” dan “Pak Beye”, yang lebih sering dipanggil dengan “Megawati” dan “SBY” -tanpa kata sapaan apa pun. Serupa, untuk periode ini, media cetak atau daring berikut yang tua, muda, dan anak-anak akan lantang memanggil “Jokowi”.

Sejenak, marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Akankah kita merasa risi jika membaca ataupun mendengar nama “Megawati”, “SBY”, dan “Jokowi” tanpa embel-embel apa pun? Hampir pasti, jawabannya adalah “tidak”. Sebab, telah terbentuk pembiasaan. Sudah lumrah. Atau bisa jadi sebelum pertanyaan itu terlontar, fenomena tersebut bahkan jauh lepas dari pengamatan kita.

Deiksis Nama Diri, Ideologi, dan Kekuasaan

Kata sapaan merupakan deiksis nama diri yang mencerminkan identitas sosial, karakter, dan hubungan peserta ujaran-penutur dan pendengar (Levinson, 1983). Sebuah pilihan nama panggilan adalah bentuk riil representasi hubungan sosial dan semua aspek sosial yang mendasari pilihan.

Kata sapaan tidak lain adalah bagian dari bahasa. Bahasa itu sendiri merupakan praksis sosial, peristiwa sosial, dan, utamanya, konstruksi ideologis subjek (Haryatmoko, 2016). Selanjutnya, dalam istilah sederhana, ideologi adalah (1) sistem nilai kolektif, yang bisa saja menyusup menjadi suatu kebenaran umum (Van Dijk, 2006) dan (2) relasi kekuasaan (Fairclough, 2013).

Dua Lapis Pergeseran

Perbedaan penggunaan deiksis mencerminkan dua lapis pergeseran nilai ideologi. Pertama, bergesernya cara pandang dalam sebuah relasi kekuasaan. Struktur sistem kekuasaan di masyarakat telah berubah.

Hierarki kekuasaan telah menyempit. Berbeda dengan Orde Baru yang beranalogi dengan era otoriter, seorang presiden, selaku pemimpin negara, bukan lagi dipandang sebagai sosok yang “maha” -“mahatahu”, “mahakuat”, “maha disegani”, dan “maha berkuasa”. Distansi antara pemimpin dan yang dipimpin memudar. Tidak terdapat jarak. Posisi pembatas keduanya samar dan melebur.

Selanjutnya, berubahnya hubungan dari struktur vertikal menjadi horizontal menggiring ke perubahan lapis kedua. Terdapat degradasi sistem nilai dalam relasi sosial. Penggunaan kata sapaan merupakan unsur penanda kesopanan.

Hilangnya penanda tersebut berindikasi pula lunturnya adab kesantunan dalam berbahasa. Budaya “sungkem” kepada sosok yang selayaknya dituakan atau dihormati sebagai bagian dari norma kesopanan dalam berkehidupan berbudaya telah lenyap.

Bukankah, misalnya, untuk menyapa seorang atasan di lingkungan kerja saja selayaknya kita menyertakan kata sapaan. Apalagi jika itu ditujukan kepada sosok pemimpin tertinggi negara.

Jati Diri Bangsa

Berbahasa adalah bertindak sebagai subjek dari bahasa. Di pundaknya bersemayam kesadaran penuh atas apa yang hendak dikatakan dan bagaimana mengatakannya. Berbahasa merupakan pula sebuah upaya untuk ambil bagian dalam suatu peristiwa sosial, yang berkelindan dengan nilai-nilai kolektif budaya.

Oleh karena itu, berbahasa bukan sekadar tindakan bertutur kata, tapi juga, dan inilah yang lebih hakiki, berbahasa mengandung makna “mematri jati diri bangsa”. Bagaimanapun juga, Indonesia (pernah) dikenal sebagai bangsa yang sangat santun, berbudaya, dan beradab. Akankah kita rela kehilangan semua itu?

Polarisasi dalam kontestasi politik bisa jadi semakin mempercepat runtuhnya kesopanan berbahasa pada umumnya, dan bertutur sapa pada khususnya. Namun, merupakan tindakan yang bijaksana jika kita selalu mampu menghargai dan menghormati keberadaan seseorang, siapa pun itu, tanpa harus selalu setuju dan mengikuti pendapat ataupun pilihannya.

Segera setelah ini satu di antara dua kandidat akan mendapat mandat dari segenap rakyat Indonesia untuk memimpin bangsa. Sesegera itu pulalah rasa hormat kepada seorang pemimpin tertinggi negara patut kita berikan. Siapa pun itu. (*)

*) Dosen luar biasa Universitas Kristen Petra Surabaya

Editor           : Ilham Safutra