BDH dan Risma Wariskan Standar Kepemimpinan

DI tiap zaman ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada zamannya. Sepuluh tahun Surabaya dipimpin Bu Risma, telah lahir standar kepemimpinan. Bahwa wali kota Surabaya ke depan tidak saja harus terampil merumuskan gagasan-gagasan besar pembangunan. Lebih dari itu. Pemimpin yang getol bekerja. Bahkan aktif turun ke lapangan. Dia memahami detail persoalan, bahkan mampu mengurainya.

Dia juga pemimpin yang solider terhadap penderitaan warganya. Mampu memberikan pemecahan-pemecahan praktis, yang hasilnya dirasakan warga. Dia juga menjadi inspirasi.Memotivasi warganya. Hidupnya menjadi teladan masyarakat.

Figur yang seperti itu, pendeknya, menguasai lapangan. Yang terampil mengambil langkah-langkah taktis, yang tidak saja menguasai sumber daya, tetapi juga mempunyai networking kuat. Dia mempunyai basis massa yang kuat. Dari sana dia menggerakkan partisipasi publik dalam pembangunan kota.

Wali kota Surabaya ke depan juga harus telaten dan sabar mendengar warganya. Sebab, kota ini milik banyak orang. Dengan mendengar, dia menyerap keinginan warganya. Dia menyerap keprihatinan warganya.



Semakin maju sebuah kota, tentu semakin kompleks masalahnya. Pembangunan yang meningkat pesat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga diikuti pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat. Bu Risma menjawab tantangan dengan menginisiasi program ’’Pahlawan Ekonomi”. Sebuah terobosan genuine yang terbukti telah melahirkan banyak wirausaha baru.

Karena wali kota Surabaya harus punya networking kuat, gagasan-gagasan kreatif lahir. Dia panjang akal. Mengatasi keterbatasan sumber daya keuangan.

Wali kota Surabaya juga punya standar moral yang tinggi. Takut akan Tuhan merupakan cara untuk mencegah potensi-potensi penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan. Sebab, semakin modern penyelenggaraan kekuasaan, pemimpin terus dituntut untuk semakin bersih dan kredibel.

Standar kepemimpinan yang tinggi dari Bu Risma membuat banyak pihak penasaran: siapa yang mampu menggantikannya? Tapi, percayalah, zaman akan melahirkan pemimpinnya. Sekitar 2,1 juta pemilih warga Surabaya pada pilkada 2020 akan mampu melahirkan pemimpin baru.

Surabaya itu memiliki lima faktor daya tarik dalam pilwali. Pertama, Surabaya memiliki APBD besar. Hampir mencapai Rp 10 triliun. Untuk ukuran kota/kabupaten, hanya Kota Surabaya yang mempunyai anggaran begitu besar. Banyak hal yang bisa dikerjakan di kota ini.

Kedua, sistem pemerintahan di Surabaya terus berkembang. Banyak yang telah dihasilkan dari reformasi birokrasi sejak pemerintah kota dipimpin Wali Kota Bambang D.H., pasca era Orde Baru. Kemudian dikembangkan semasa Wali Kota Tri Rismaharini. Pemakaian sistem e-government.

Reformasi birokrasi di Pemkot Surabaya mampu menghasilkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Segala kebijakan menjadi terukur.

Tak heran, Surabaya menjadi pilot project KPK dalam pencegahan korupsi. Juga sering menjadi rujukan tempat belajar pemerintah daerah lain.

Ketiga, Surabaya memiliki sumber daya birokrat yang andal. Pejabat yang masih muda-muda bermunculan. Misalnya, camat dan lurah atau di level kepala seksi dan kepala bidang.

Merekalah yang mengerjakan pelayanan publik di semua lini. Kalau kepuasan publik atas kinerja pemkot sangat tinggi, itu juga buah kerja para birokrat andal.

Keempat, partisipasi publik terus menggeliat di Surabaya. Partisipasi tidak hanya dalam bentuk mendukung kinerja pemkot, tetapi juga mengkritisi kebijakan-kebijakan pemkot.

Kelima, leadership kota. Sejak pasca Orde Baru, telah lahir dua wali kota hebat di zamannya. Bambang D.H. dan Risma. Mereka punya karya masing-masing sesuai semangat zamannya. Dan di pengujung masa jabatan, dua wali kota itu selalu mewariskan standar kepemimpinan.


*) Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Surabaya dan ketua DPC PDIP