Benahi Dulu Haji, Umrah, dan Sertifikasi Halal

SEJAK ditunjuk sebagai menteri agama, Fachrul Razi terus saja memicu polemik. Melalui rencana-rencana program yang akan dia jalankan. Yang terbaru soal wacana larangan mengenakan cadar serta celana cingkrang bagi pegawai pemerintah.

Menurut saya, menteri agama sebaiknya fokus terlebih dahulu saja memperbaiki kinerja anak buahnya. Urusan birokrasi di internal Kementerian Agama (Kemenag). Terutama berkaitan dengan pelayanan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Misalnya pelayanan jaminan produk halal, penyelenggaraan ibadah haji, serta tata kelola perjalanan ibadah umrah.

Untuk penyelenggaraan jaminan produk halal, misalnya, personel yang menanganinya belum maksimal. Sementara ada ribuan, bahkan puluhan ribu, produk makanan, minuman, dan sejenisnya yang harus segera disertifikasi halal. Dengan personel yang terbatas, apakah bisa layanan sertifikat halal secepat selama ini? Ketika dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI), sekitar tiga sampai empat pekan sudah beres.

Kemudian soal penyelenggaraan haji dan umrah. Masyarakat perlu dilindungi dari potensi penipuan bermodus penyelenggaraanumrah. Atau kasus umrah lain seperti gagal berangkat, tertahan pulang ke tanah air, dan sejenisnya. Jadi, tidak usah menteri agama itu mengurusi radikalisme dalam beragama. Apalagi merambah soal melarang cadar, celana cingkrang, dan lainnya. Serahkan saja kepada kementerian atau organisasi terkait. Jika radikalisme dikaitkan dengan agama Islam, serahkan saja ke MUI atau ormas-ormas keagamaan Islam lainnya.



Menurut saya, radikalisme jangan melulu dikaitkan dengan agama. Sebab, kapitalisme dan liberalisme ekonomi itu sejatinya juga sama-sama radikal. Tetapi kenapa dibiarkan? Kapitalisme dibiarkan. Liberalisme ekonomi dibiarkan. Seharusnya ekonomi bangsa Indonesia ini adalah ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila itu sejalan dengan Islam.

Melarang pemakaian cadar itu justru aneh. Sebab, di Amerika dan Eropa saja pemakaian cadar tidak dilarang. Ini di Indonesia dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak kok malah dilarang. Kalaupun mau melarang, biar dilakukan MUI atau ormas keagamaan Islam. Bukan oleh Kemenag atau pemerintah.

Pak Menteri Agama Fachrul Razi sebaiknya bekerja dan menjalankan kewenangannya yang lurus-lurus saja. Berikan khidmat yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Tidak malah melempar wacana yang memicu polemik. Habis energi kita untuk urusan polemik seperti ini.

Orang yang ingin menjalankan agama yang baik dan sesuai dengan keyakinannya tidak bisa lantas dilabeli radikal. Menteri agama itu bukan menteri antiterorisme. Bukan pula menteri antiradikalisme. Sudah cukup energi kita terbuang untuk polemik seperti ini. Kasihan umat.


*) Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri

**) Disarikan dari hasil wawancara dengan wartawan Jawa Pos M. Hilmi Setiawan