Buka Semua Fakta, Ungkap Dalangnya

Buka Semua Fakta, Ungkap Dalangnya

JawaPos.com – Di tengah situasi yang memanas menjelang pemungutan suara, penyelenggara pemilu harus menentukan sikap dengan sigap, terukur, dan akuntabel. Pandangan saya, penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, harus mengambil langkah responsif.

Itu penting untuk mencegah spekulasi dan kontroversi yang semakin liar. KPU seharusnya segera mengirimkan tim investigasi internal ke Malaysia. Tim tersebut harus memastikan keakuratan informasi tentang surat suara yang sudah dicoblos di sana.

Apakah betul surat suara tersebut memang milik KPU atau bukan. Kalau benar itu surat suara KPU, lantas untuk keperluan apa diletakkan di situ. Kenapa ada sejumlah surat suara yang yang dibiarkan tidak terjaga. Kalau bukan milik KPU, lantas punya siapa? Informasi tersebut harus segera diperiksa KPU. Agar masyarakat tidak terbawa informasi yang simpang siur. Sebab, hal tersebut akan berdampak buruk pada perkembangan pemilu kita. Kondusivitas KPU harus dijaga. Apalagi menjelang pemungutan suara.

Bawaslu juga harus segera menindaklanjuti temuan itu. Tentunya dengan proporsional dan adil. Bawaslu merupakan bagian dari sistem penegakan hukum. Mereka harus bekerja profesional dan berintegritas tinggi. Dua penyelenggara tersebut harus bekerja apa adanya. Dengan memberikan informasi temuan mereka ke khalayak umum. Bukalah fakta seluas-luasnya. Kalau bisa, bongkar aktor intelektualnya. Dalang kasus tersebut harus diketahui. Apakah hanya manipulasi dan direkayasa? Juga, untuk membuktikan bahwa KPU dan Bawaslu menyelenggarakan pemilu secara independen tanpa tekanan apa pun. Bahwa Pemilu 2019 ini dikelola secara profesional dan berkualitas.



Kecepatan Bawaslu dalam mengungkap kasus itu juga akan mencegah timbulnya pikiran spekulatif masyarakat. Informasi yang diterima masih sepotong-sepotong. Kehadiran KPU dan Bawaslu diharapkan mampu memberikan informasi secara utuh.

Polarisasi sentimen pemilih tersulut info yang provokatif memang banyak. Nah, provokasi itu harus dihindari. Agar masyarakat tidak menjadi korban kabar bohong. Apalagi, juga beredar info bermacam-macam di Whats App. Optimisme masyarakat ini harus tetap dijaga. Terutama menjelang hari pemungutan suara di dalam negeri.

Bohong atau benar, penegakan hukum harus sampai ke akar-akarnya. Apa pun fakta dari kasus ini, aktor intelektualnya harus diungkap. Menurut saya, ini momentum Bawaslu membuktikan kinerja mereka. Sedangkan untuk KPU, ini merupakan peringatan dini. Bukan sekadar lonceng peringatan dini, tapi lonceng yang sangat keras. Harus ada pembenahan di internal mereka.

Langkah hukum yang tegas harus segera diambil. Terutama langkah hukum yang memberikan efek jera. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Benar pelanggaran atau tidak. Pesan saya, penyelenggaraan pemilu serentak ini secara teknis memang kompleks dan rumit. Beban kerja penyelenggara pemilu tentu sangat berlipat bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Pemilu terpolarisasi rentan terbelah dengan sangat kuat. Justru itulah ujian lembaga penyelenggara pemilu. Jika mereka mampu melalui hal tersebut, bisa meneguhkan dan mengukuhkan diri sebagai institusi yang mempunyai andil besar.