Bukan Penganiayaan Biasa, Harus Diusut Motifnya

JawaPos.com – Tindakan main hakim sendiri kepada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, berkali-kali pegawai KPK menjadi sasaran kekerasan dan teror. Bahkan, mengancam nyawa mereka.

Gawatnya, tindakan itu dilakukan ketika mereka bertugas sebagai aparat penegak hukum. Jelas sekali tindakan seperti itu tidak dibenarkan. Pegawai KPK bekerja tentu atas dasar alasan kuat. Mereka tidak mungkin serampangan bertindak.

Penganiayaan terhadap dua pegawai KPK di Jakarta lagi-lagi menunjukkan kepada publik bahwa harus ada langkah tegas dari pimpinan KPK. Untuk melindungi seluruh pegawai mereka. Jangan sampai hal serupa terjadi. KPK seharusnya berkaca pada insiden-insiden sebelumnya yang pernah mereka alami. Banyak tindakan main hakim sendiri terhadap pegawai KPK yang tidak terungkap.

Insiden Sabtu malam lalu bisa jadi menambah catatan tersebut. Apa pun alasannya, tindakan main hakim sendiri sama sekali keliru. Apalagi sampai melukai fisik. Selain itu, membawa pegawai KPK ke kantor kepolisian tidak perlu dilakukan apabila para pegawai tersebut sudah menunjukkan identitas. Cukup mengklarifikasi kepada KPK. Tidak perlu membawa mereka ke kantor polisi.



Lebih dari itu, insiden itu juga menunjukkan kepada publik bahwa semakin banyak yang berani melancarkan gangguan terhadap kerja-kerja KPK. Apabila gangguan muncul ketika kasus dugaan korupsi sudah berada di level penyidikan atau tahapan lain di atasnya, KPK wajib bertindak tegas sesuai dengan kewenangannya. Yakni, melalui kewenangan menyelidiki dan menyidik tindakan obstruction of justice. Sebab, tindakan main hakim sendiri dalam rangka menghalangi kerja-kerja KPK tidak bisa serta-merta disebut sebagai penganiayaan biasa. KPK harus memastikan tindakan itu mengandung motif lain atau tidak. Sebab, tidak jarang yang menjadi sasaran KPK adalah orang-orang dengan pengaruh dan sumber daya melimpah.

Dalam insiden tersebut, KPK harus berani menjelaskan secara terbuka kepada publik apa yang sebenarnya terjadi, siapa saja orang di balik tindakan main hakim sendiri terhadap pegawai mereka. Semua itu perlu dilakukan agar semua pihak tahu bahwa melaksanakan tugas pemberantasan korupsi bukan perkara gampang. Ada beragam risiko yang bisa terjadi di luar kendali. Termasuk yang mengancam nyawa para pegawai KPK.

Lantas, apa lagi yang harus dilakukan KPK ke depan? Penguatan menjadi hal mutlak. Sebagai lembaga negara, KPK harus bisa memastikan seluruh pegawai yang bekerja untuk memberantas korupsi terlindungi. Kami sudah lama mengusulkan kepada KPK agar membentuk unit khusus yang bekerja untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu dan melakukan penyelidikan ketika ada dugaan tindakan obstruction of justice. Perlindungan yang paling utama adalah adanya proses hukum dan pengungkapan setiap serangan terhadap KPK. Semoga insiden Sabtu malam lalu memacu KPK untuk segera menindaklanjuti. 

*) Advokat publik dan anggota tim penasihat hukum Novel Baswedan

Editor           : Ilham Safutra

Reporter      : (*/disarikan dari wawancara wartawan Jawa Pos Sahrul Yunizar/c11/oni)