JawaPos.com – Saya ingin bicara konteksnya dulu. Kejahatan, kekerasan, atau pelanggaran HAM, kalau tidak pernah diselesaikan secara baik, akan seperti memberi justifikasi untuk terjadinya kekerasan atau pelanggaran HAM atau kejahatan di waktu yang akan datang.

Sebab, pelakunya merasa di-acceptable (dapat diterima) oleh sebagian besar orang.

Hal itu akan menurunkan wibawa tempat peristiwa tersebut terjadi. Atau wibawa negara. Artinya, negara itu bisa diabaikan. Dianggap takut kepada orang-orang itu. Dalam HAM ada prinsip non repetition (ketidakberulangan). Nah, cara agar ketidakberulangan itu terjadi adalah menghukum pelaku yang paling bertanggung jawab.

Kemudian, memulihkan kondisi korban. Terakhir, melakukan perubahan aturan-aturan atau perubahan alat-alat kerja atau personel. Tidak ada yang prioritas di ketiganya secara kontekstual jika dianggap ada kegagalan dalam komponen itu sehingga terjadi kekerasan atau keberulangan tersebut. Itu rumusnya ketika terjadi sesuatu.

Rumus itu bisa diterapkan pada situasi di KPK sekarang. Ada dua hal di KPK yang perlu diingat. Pertama, namanya korupsi. Kedua adalah serangan terhadap para pekerja antikorupsi di KPK. Itu dua hal yang serius. Poin kedua semakin jauh berkembang. Semakin serius. Tidak bisa dianggap sebagai risiko kecil lagi. Ia sudah jadi satu situasi yang mengancam KPK.

Karena KPK lembaga penegak hukum turunan dari konstitusi, ia seharusnya mendapat perhatian yang luar biasa. Untuk menunjukkan resist (penolakan) terhadap corruptor fight back (serangan balik koruptor).

Bom terhadap pimpinan KPK harus dilihat sebagai sebuah situasi eskalatif. Artinya, dulu serangannya kepada penyidik. Ada serangan bom sampai serangan brutal terhadap Novel Baswedan. Sejauh ini institusi tidak melindungi secara baik. Peristiwa-peristiwa itu tidak pernah dikejar. Baik oleh KPK maupun institusi lain yang mempunyai kewenangan lebih luas untuk menangani. Persoalan tersebut juga tidak mendapatkan perhatian dari otoritas politik.

Saya ingin agak provokatif dengan bilang ketika pimpinan KPK tidak menghiraukan situasi-situasi tersebut, akhirnya persoalan meruncing kepada pimpinan KPK. Menjadi bumerang bagi mereka.

Lalu, bagaimana menyikapi situasi ini? Di satu sisi agak dilema. Sebab, lima pimpinan KPK itu kan mainan politik kelompok-kelompok tertentu. Mereka adalah orang-orang yang tersandera oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi. Pimpinan sekarang ini tersandera secara personal.

Hal itulah yang membuat institusi KPK tidak bisa bertindak lebih tegas menjalani kewenangannya dan menghadapi ancaman terhadap institusinya. Satu-satunya cara adalah mereka memberanikan diri keluar dari sanderaan-sanderaan tersebut.

Di sisi lain, kita diuntungkan bahwa masa pimpinan ini akan berakhir. April dimulai tahap seleksi pimpinan KPK yang baru. Dan mudah-mudahan momen perubahan itu bisa dipakai untuk mengoreksi dan mencari pimpinan yang memang sanderaannya sedikit. Kalau perlu, tidak ada. Sehingga bisa mewujudkan konsep yang saya sampaikan.

Apakah peristiwa teror ini adalah rekayasa untuk pengalihan isu pilpres? Bisa saja peristiwa ini dipakai untuk branding kelompok-kelompok tertentu. Tapi menariknya begini, elemen yang digunakan untuk peristiwa ancaman kekerasan adalah bom. Yang punya akses melakukan tindakan ini siapa? Nah, itu bisa dianggap sebagai sebuah brand-brand juga. 

*) Aktivis HAM, direktur eksekutif Lokataru Foundation

Editor           : Ilham Safutra

Reporter      : (Disarikan dari hasil wawancara wartawan Jawa Pos Agus Dwi Prasetyo/c6/agm)