Buntut Konflik Blok Barat-Timur | JawaPos.com

PADA 1 Oktober 1965 pagi buta terjadi operasi militer dari kelompok Dewan Revolusi yang dipimpin Letkol Untung. Tujuannya, menculik dan melumpuhkan pimpinan Angkatan Darat (AD), minus Pangkostrad Mayjen Soeharto. Modus operandinya sama: Tentara bersenjata lengkap memasuki secara paksa rumah para jenderal, termasuk Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal A.H. Nasution dan Menteri/Panglima AD Letjen Ahmad Yani.

Diberitahukan kepada mereka bahwa para jenderal dipanggil menghadap presiden/panglima besar revolusi di istana saat itu juga. Bahkan, ganti pakaian pun tidak diizinkan. Mereka langsung dipukuli di dalam rumah. Sebagian didor dan diseret, lalu akhirnya jenazahnya dimasukkan ke sumur ’’Lubang Buaya’’ di kawasan Halim Perdanakusuma.

Orang-orang komunis percaya bahwa apa yang terjadi pada 30 September dan 1 Oktober 1965 murni klimaks dari konflik internal AD, antara kekuatan reaksioner dan kelompok yang berpikiran maju alias revolusioner yang sudah berlangsung sekian lama, sehingga tidak ada kaitan sama sekali dengan PKI. Namun, jika kita simak secara kritis persidangan demi persidangan tokoh-tokoh yang terlibat dalam G 30 S/PKI di Mahmilub, keterlibatan PKI amat gamblang! Perwira-perwira ’’berpikiran maju’’ dalam tubuh AD sesungguhnya adalah tentara yang sudah lama dibina PKI sehingga mereka memang sudah berkiblat ke PKI.

Tujuan G 30 S
Versi para pelaku sebagaimana tertulis dalam Dekrit 1 Oktober 1965, tujuan G 30 S adalah mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, sebelum AD yang mengambil alih kekuasaan. Setelah itu, pihak komunis akan melumpuhkan seluruh ’’kekuatan reaksioner’’ AD yang merupakan antek Amerika. Pada akhirnya, tampuk kekuasaan akan dikembalikan kepada Soekarno.



Versi Orde Baru, G 30 S bertujuan untuk mengomuniskan Indonesia, kulminasi dari konflik berkepanjangan antara kekuatan komunis dan angkatan bersenjata, khususnya AD. Sebelumnya, PKI juga melancarkan pemberontakan bersenjata di Madiun pada 1948, bahkan sudah mendeklarasikan negara sendiri, menggantikan RI. Peristiwa Madium 1948 menambah yakin pimpinan AD bahwa PKI memang tidak pernah berhenti berupaya mengomuniskan Indonesia.

Posisi Soekarno
Pada 1966–1967 banyak cerita yang berseliweran tentang kecurigaan keterlibatan Bung Karno (BK) dalam G 30 S/PKI. Indikasinya: (a) Mengapa pada saat-saat genting, BK bersembunyi di Halim yang merupakan sarang para pemberontak; (b) Melalui order presiden pada 1 Oktober 1965, Soekarno tidak membenarkan pengangkatan Soeharto sebagai pimpinan ad interim AD, malah mengangkat Mayjen Pranoto sebagai pimpinan sementara AD.

(c) Dalam banyak pidatonya pasca G 30 S, Soekarno malah sering memuji-muji PKI bahwa persatuan tiga kekuatan nasional, yaitu Nasakom –nasionalis, agama, dan komunis– adalah fakta sejarah sejak dulu. Karena itu, (d) Soekarno menolak keras tuntutan rakyat membubarkan PKI. Di mata Soekarno, PKI tidak terlibat. Yang terlibat adalah sejumlah pimpinan PKI yang bertindak keblinger (istilah ’’keblinger’’ diucapkan beberapa kali dalam pidato-pidato Soekarno); (e) Soekarno mengecilkan arti pemberontakan G 30 S dengan mengatakan peristiwa itu hanya riak kecil dalam laut.

Misteri ’’keterlibatan’’ Soekarno dalam G 30 S/PKI akhirnya dimentahkan Soeharto. Dalam pidatonya di pembukaan Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1965, dengan tegas Soeharto mengatakan bahwa Soekarno tidak terlibat apalagi menjadi dalang G 30 S!

Pasca G 30 S/PKI
Soeharto selaku pejabat presiden RI memerintah AD, khususnya RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) pimpinan Kolonel Sarwo Edhie, untuk melancarkan operasi militer besar-besaran membasmi PKI, terutama di Pulau Jawa. Dalam operasi militer selama tiga tahun itu, ekses-ekses memang tidak bisa dihindarkan. Yang dibunuh, tampaknya, bukan hanya anggota PKI atau orang komunis, tapi siapa saja yang dicurigai ’’merah’’ atau pendukung Soekarno. Operasi militer itu sampai ke Bali dan NTB. Tidak ada angka resmi berapa korban yang tewas. Ada yang menyebut 500 ribu, bahkan versi Barat hingga jutaan korban jiwa.

Para aktivis HAM dan LSM, setelah rezim Soeharto jatuh, menuntut pengusutan tuntas terhadap aksi bersenjata militer yang dikualifikasikan ’’pelanggaran berat HAM’’ itu. Namun, banyak pihak yang lupa bahwa sebelum G 30 S/PKI pecah, konflik antara PKI dan ormas Islam, termasuk NU, sudah meruncing. Banyak catatan dan bukti bahwa kaum muslim, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dibantai orang-orang komunis. Jika kita bicara tentang pelanggaran berat HAM, mengapa fokusnya hanya pada peristiwa pasca G 30 S/PKI? Mengapa tidak ada yang mengungkit-ungkit peristiwa serupa sebelum G 30 S/PKI?

Catatan Akhir
Tragedi G 30 S/PKI sangat kompleks. Tragedi itu harus dilihat dari perspektif perang dingin antara Blok Barat dengan AS sebagai pemimpinnya dan Blok Timur dengan Uni Soviet sebagai pemimpinnya. Indonesia terseret dalam konflik antara dua gajah itu. Bahkan, Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno cenderung berpihak ke blok komunis karena sikap anti-Nekolim Soekarno yang sangat kuat sejak dia berusia muda.

Karena itulah, kekuatan PKI makin lama makin besar, bahkan menjadi partai komunis terbesar di luar Soviet dan RRT. Karena itu pula, Washington sangat benci kepada Soekarno dan berusaha terus menjatuhkan rezim Soekarno. Soekarno lolos dari 10 kali lebih upaya pembunuhan atas dirinya.

Situasi dalam negeri semakin panas. Konflik antara AD dan PKI pun semakin sengit setelah pada 1964 dokter-dokter ahli RRT mengabarkan bahwa Soekarno menderita sakit keras, bahkan mungkin tidak bisa disembuhkan. AD khawatir PKI akan merebut kekuasaan jika Soekarno meninggal.

Kekhawatiran serupa terjadi di kalangan pimpinan PKI: AD pasti akan mengambil alih kekuasaan jika Soekarno wafat. Di antara kekhawatiran yang kian memuncak itu, bermain pula agen-agen intelijen dari berbagai negara –mulai CIA, KGB, serta intel RRT, Inggris, Australia, Ceko, dll– untuk memperkeruh situasi. PKI terjebak dalam intrik-intrik intelijen internasional yang kompleks tersebut, lalu melancarkan kudeta pada 1 Oktober 1965!

Maka tesis yang menyatakan bahwa Soeharto otak G 30 S/PKI adalah tidak benar. Keterlibatan Soekarno pun tidak dapat dibuktikan. Soeharto jenderal yang cerdik. Dia memanfaatkan G 30 S/PKI untuk ambisi kekuasaannya, sebuah momentum emas yang dapat mengantarnya ke kursi presiden RI. (*)

*Anggota Komisi Konstitusi MPR 2004