Cari Solusi Pembiayaan SMA/SMK

JawaPos.com – Gubernur terpilih Jatim Khofifah Indar Parawansa punya tugas untuk menyelesaikan biaya pendidikan SMA/SMK di Jatim. Salah satunya adalah menyakinkan pemerintah pusat untuk membuat peraturan secara jelas mengenai berbagi anggaran dengan daerah. Tujuannya, bupati dan wali kota di Jatim tidak ragu membantu meningkatkan kualitas SMA/SMK di wilayah mereka.

Saat ini pengelolaan SMA/SMK di bawah Pemprov Jatim sudah memasuki tahun ketiga. Perubahan kewenangan pengelolaan dari kabupaten/kota ke provinsi itu menimbulkan dampak yang tidak sedikit. Salah satunya biaya pendidikan.

Dari laporan yang diterima Dewan Pendidikan Jatim (DPJ), angka dropout tingkat SMA/SMK naik. Salah satunya di Surabaya. Banyak wali murid yang mengeluh keberatan membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) bulanan.

Di sisi lain, Pemprov Jatim begitu memprioritaskan SMK. Yang belajar di SMK harus lebih banyak. Persentasenya 30:70. Langkah itu diambil untuk mengurangi angka pengangguran. Kebijakan tersebut kemudian diikuti daerah. Mereka turut mendorong siswa untuk masuk SMK. Terutama siswa dari keluarga kurang mampu.



Masalahnya, biaya SMK juga lebih tinggi daripada SMA. Di Surabaya, SPP SMK nonteknik minimal Rp 175 ribu per bulan. Sementara itu, yang teknik bisa mencapai Rp 215 ribu tiap bulan. Orang tua yang punya anak lebih dari satu dan kebetulan sama-sama duduk di SMK jelas berkeberatan dengan biaya tersebut.

Sebenarnya, beberapa kabupaten kota sudah mendengar keluhan warga soal SPP itu. Niat mereka, pemimpin daerah ingin membantu lagi warganya seperti sebelum kewenangan berpindah. Namun, mereka tidak berani. Regulasi untuk mencairkan APBD ke SMA/SMK tidak jelas.

Niat membantu warga dengan sharing anggaran pun urung dilakukan bupati/wali kota. Para pejabat daerah takut. Kalau-kalau audit APBD yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan hal tersebut. Membiayai kegiatan yang bukan kewenangannya tentu tidak dibenarkan.

Kabupaten/kota hingga hari ini masih merasa tidak aman untuk membantu warganya sendiri. Di Jatim hanya ada tiga daerah yang berani mengulurkan bantuan ke SMA/SMK. Yakni, Kabupaten Lumajang, Kota Batu, dan Kota Blitar. Sedangkan sisanya belum berani. Termasuk Surabaya yang seharusnya mampu membantu ”menggratiskan” lagi SMA/SMK.

Karena itu, sudah sepatutnya ada upaya keras dari gubernur baru. Yang mendorong pemerintah pusat agar mau merumuskan bantuan daerah ke SMA/SMK. Terutama tiga kementerian terkait. Yakni, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Dalam Negeri.

Gubernur baru harus mampu berdialog dengan tiga kementerian tersebut. Untuk menyampaikan fakta-fakta di lapangan setelah tiga tahun pengelolaan SMA/SMK berpindah. Buntunya regulasi yang mengatur kabupaten/kota bisa membantu SMA/SMK harus dijebol. Dengan membuat aturan yang clear and clean. Yang membuat bupati/wali kota tidak ragu lagi mengucurkan bantuan APBD untuk SMA/SMK. 

*) Ketua Dewan Pendidikan Jatim, Gubes UINSA Surabaya

Editor           : Ilham Safutra

Reporter      : (*/Disarikan dari wawancara)