Curhat Wali Kota, Curhat Capim KPK

Hari-hari belakangan ini, topik tentang polemik seputar revisi UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ramai diperbincangkan. Para elite politik sibuk beretorika, menjelaskan kepada publik, bahwa revisi UU KPK itu bukan untuk melemahkan KPK.

Tapi hanya memberikan aturan pelengkap, agar posisi KPK bertambah kuat. Di sisi lain, para pegiat antikorupsi, membantah mentah-mentah retorika para elite itu. Mereka menganggap, revisi UU KPK adalah bentuk pengebirian terhadap KPK.

Bagaimana kita sebagai rakyat menyikapi hal ini? Kamis lalu (19/9), kami menggelar diskusi dengan para praktisi hukum di Malang Raya yang tergabung dengan DPC Peradi Malang. Tiga pembicara hadir sebagai pengantar diskusi. Mereka adalah Dr Ali Syafaat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mewakili akademisi.

Fahruddin, Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch dan Lutfi J. Kurniawan, salah satu dari 10 capim KPK. Dari pemerintahan, hadir Wali Kota Malang Drs H. Sutiaji. Sedangkan dari legislatif, tampak beberapa anggota DPRD Kota Malang yang belum sebulan dilantik. Salah satunya, Asmualik, salah satu wakil ketua DPRD Kota Malang.



Ada beberapa hal menarik, yang saya catat dari diskusi tersebut. Pertama, ketika saya bertanya langsung kepada Pak Sutiaji, apakah tsunami korupsi di Kota Malang–yang membuat hampir semua anggota DPRD Kota Malang periode sebelumnya dan mantan wali kota Malang Moch. Anton dijebloskan tahanan oleh KPK– sampai saat ini masih menyisakan trauma bagi para pejabat dan ASN di Pemkot Malang? Pertanyaan saya ini dijawab dengan tegas oleh Pak Sutiaji: ”Iya”.

”Kalau dulu, pejabat itu rebutan jadi PPK (pejabat pembuat komitmen) di setiap tender proyek. Sekarang ini, rebutan menghindar. Diuji bolak-balik, sengaja tidak meluluskan diri, agar tak terpilih,” ceritanya. Karena sulitnya mencari pejabat yang mau jadi PPK, membuat beberapa proyek terhambat pengerjaannya. ”Sekarang ini, banyak yang mengincar jabatan staf ahli.” Padahal, jabatan staf ahli dulu dianggap jabatan buangan atau jabatan kotak alias masuk kotak.

Pada kesempatan itu, Sutiaji juga blak-blakan dengan kondisi di Pemkot Malang. Dia menengarai, korupsi sangat rawan terjadi di sektor pendapatan. Selama ini, lanjut dia, korupsi selalu menyoroti sektor pembelanjaan. Sutiaji lantas mencontohkan, bagaimana pendapatan dari parkir kendaraan bermotor. ”Survei Fakultas Teknik, pada 2011, potensi pendapatan parkir kendaraan bermotor diperkirakan mencapai Rp 52 miliar.

Itu masih tarif parkir Rp 750 untuk roda 2 dan Rp 1.500 untuk roda 4. Berarti, kalau sekarang, dengan asumsi jumlah kendaraan bermotor bertambah, dan tarif parkir sudah naik, harusnya potensi pendapatan parkir juga naik berlipat-lipat. Bisa mencapai ratusan miliar. Tapi, yang terjadi sekarang, ditarget Rp 10 miliar saja sudah berat. Lantas ke mana potensi pendapatan yang begitu banyaknya?” paparnya.

Kedua, pendapat Dr Ali Syafaat menarik untuk dicermati. Dia menawarkan perlunya konsep mitigasi untuk KPK. Mitigasi dalam hal ini adalah, adanya upaya yang diatur melalui regulasi untuk mengurangi dan atau menghapus kerugian yang mungkin terjadi akibat sepak terjang KPK. Jadi, ketika KPK menangkap para tersangka korupsi, dibuat bagaimana caranya, agar hak-hak asasi manusia dari para tersangka tetap bisa dilindungi dan dijaga.

Jika para tersangkanya adalah para pejabat di lingkungan pemerintahan, maka dengan konsep mitigasi itu, dibuat cara, bagaimana agar mekanisme pemerintahan khususnya dalam menjalankan pelayanan kepada publik tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya.

”Mestinya, kalaupun ada revisi UU KPK, maka substansinya di antaranya harus bisa menjawab persoalan-persoalan terkait HAM dan pemerintahan,” katanya. Tapi, lanjut Ali, yang terjadi, substansi revisi UU KPK yang getol disuarakan DPR saat ini, terlihat jelas bahwa revisi UU KPK dilakukan karena banyak kepentingan DPR yang terganggu  akibat sepak terjang KPK.

Ketiga, cerita Lutfi J. Kurniawan. Dalam forum diskusi itu, Lutfi mengisahkan bagaimana dia berjuang mengikuti seleksi capim KPK mulai Juni lalu hingga September 2019.  Ada delapan tahap. ”Di tingkat pansel (panitia seleksi), semuanya masih terukur. Sangat akademis.

Tapi, begitu masuk dalam proses politik, ini yang nggak ada ukurannya,” kata Lutfi. ”Selama masuk dalam proses politik, perubahan bisa terjadi dalam hitungan detik,” lanjutnya. ”Dan saya sempat mengalami pertentangan batin. Antara mengikuti nilai idealisme atau pragmatisme,” lanjutnya. ”Akhirnya, saya lebih memilih menjadi diri saya sendiri,” tandasnya.

Di akhir diskusi saya mencuplik firman Allah SWT di dalam surat Al Baqarah 216: ”Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal dia amat baik bagimu. Dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal dia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

Jika dijadikan cermin untuk kasus KPK ini, sesuatu yang kita benci saat ini, bisa jadi adalah adanya upaya dari para elite politik untuk merevisi UU KPK. Tapi, sesuatu yang kita benci ini, bisa jadi ada baiknya bagi kita. Mungkin, sisi baiknya adalah, adanya polemik revisi UU KPK ini, bisa membuat para pegiat antikorupsi kembali harus merapatkan barisan.

Menjaga kesolidan. Dan bersatu untuk tetap berpihak pada hati nurani. Mungkin, kalau tidak ada gonjang-ganjing polemik revisi UU KPK, para pegiat antikorupsi berjuang sendiri-sendiri. Begitu ada polemik tentang revisi UU KPK, mereka jadi kembali bersatu padu.

Walakhir, menurut saya, kita anggap saja polemik seputar revisi UU KPK ini adalah bentuk ujian dari Allah SWT kepada kita. Rumus menghadapi ujian setidaknya ada tiga: Pertama, sabar. Kita bersabar saja sambil kita lihat sepak terjang para elite politik yang sedang menyusun rencana untuk KPK itu.

Jika ada niat tidak baik dalam hati mereka di balik menyusun revisi UU KPK, percayalah, mereka pasti akan mendapat balasan dari Allah. Kedua, ikhtiar, agar bisa lulus dalam menghadapi ujian. Ikhtiar kita dalam menghadapi ujian KPK ini adalah, bisa berupa menggalang dukungan, melakukan penyadaran, dan melakukan aksi-aksi damai untuk mengetuk hati nurani masyarakat.

Ikhtiar lainnya, adalah dengan melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Ketiga, tawakal. Jika sudah sabar dan berikhtiar, selanjutnya kita serahkan semuanya kepada Allah SWT. Allah pasti punya rencana terbaik untuk kita. Di balik kesulitan, pasti ada kemudahan. Bagaimana menurut Anda? (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG: kum_jp