Dampak Sosial Bencana Gunung Agung

Para orang tua dan sesepuh desa yang tinggal di sekitar Buleleng, Karangasem, dan Klungkung tentu masih ingat betapa dahsyat raungan dan dampak yang ditimbulkan ketika Gunung Agung meletus dan erupsi sekitar setahun penuh. Erupsi terjadi pada 18 Februari 1963 dan baru berakhir 27 Januari 1964.

Letusan Gunung Agung pada 1963 dilaporkan telah menelan 1.549 korban jiwa. Sekitar 1.700 rumah hancur, 225.000 jiwa kehilangan mata pencaharian, dan lebih dari 100 ribu jiwa lainnya harus dievakuasi dari loksi sekitar Gunung Agung.

Ancaman Lain
Saat ini, bersamaan dengan terjadinya letupan dan semburan asap hitam pekat Gunung Agung, ratusan ribu warga dipastikan telah mengungsi dan harus diungsikan ke berbagai lokasi penampungan yang aman. Jumlah pengungsi dipastikan terus meningkat pasca-Gunung Agung meletus. Potensi bahaya yang perlu diantisipasi adalah kemungkinan terjadinya lontaran piroklastik (bom vulkanis/batu panas), hujan abu lebat dengan ketebalan di atas 1 meter, aliran piroklastik, aliran lava, hingga banjir lahar.

Berbeda dengan kondisi pada 1963, di mana kesiapan warga waktu itu sangat minimal, saat ini ancaman dan potensi bahaya dari meletusnya Gunung Agung telah dikalkulasi. Dengan sikap tanggap darurat bencana yang sejak dini diberlakukan, kemungkinan terjadinya korban jiwa niscaya dapat diminimalkan. Tetapi, di luar persoalan keselamatan penduduk di sekitar lokasi bencana dan bagaimana menyediakan tempat penampungan yang layak, ancaman lain yang akan dihadapi masyarakat pasca letusan Gunung Agung tak berarti tidak kalah meresahkan.



Pertama, letusan Gunung Agung bakal membuat pelaku pariwisata terpukul, yang ujung-ujungnya memengaruhi kelangsungan hidup dan usaha masyarakat setempat. Dari hasil prediksi yang disusun, setelah terjadi erupsi, sebaran abu vulkanis di udara tentu memengaruhi keselamatan penerbangan dan menimbulkan ketidakpastian bagi lalu lintas udara yang merupakan jalur utama kehadiran wisatawan ke Bali.

Besar kemungkinan, pasca terjadinya letusan Gunung Agung jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali menurun drastis. Dampaknya bisa makin parah jika masa erupsi Gunung Agung berkepanjangan seperti yang terjadi pada 1963. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika erupsi Gunung Agung berlangsung berbulan-bulan. Hujan abu vulkanis dan ancaman ketidakpastian di kalangan wisatawan tentu akan memengaruhi minat serta jumlah wisatawan yang ingin menikmati keindahan Pulau Bali.

Kedua, lahan-lahan produktif di sekitar lokasi letusan dan sawah-sawah yang merupakan lumbung padi penyedia pangan bagi masyarakat Bali serta subak, sistem pengaturan irigasi masyarakat Bali yang terkenal itu, niscaya terancam rusak. Akibatnya, masyarakat Bali mau tidak mau harus menggantungkan diri pada pasokan pangan dari luar.

Sepanjang pemerintah mampu memastikan dan menjamin pasokan pangan, kemungkinan ancaman kelangkaan pangan tersebut tidak akan menjadi masalah serius. Tetapi, lain soal jika pascabencana ada pihak-pihak tertentu yang berusaha mengail di air keruh. Situasi kelangkaan pangan justru dimanfaatkan para spekulan untuk menawarkan kebutuhan pangan dengan harga yang melambung dan membuat masyarakat Pulau Bali harus mengalami beban penderitaan yang makin berat pascabencana.

Exit Strategy
Di luar dua ancaman tersebut, banyak ancaman yang nanti harus dihadapi masyarakat Bali pasca meletusnya Gunung Agung. Untuk saat ini, sudah selayaknya pemerintah memfokuskan diri pada berbagai upaya untuk meredam seminimalnya kemungkinan korban jiwa dan menyiapkan jalur-jalur evakuasi.

Lebih dari sekadar menyiapkan lokasi penampungan yang layak dan memastikan pasokan bantuan kebutuhan primer bagi para pengungsi, agenda yang tak kalah penting sesungguhnya adalah seberapa jauh pemerintah telah menyiapkan exit strategy yang benar-benar tepat dan efektif untuk membantu mempercepat recovery masyarakat pascabencana letusan gunung berapi.

Di mana pun dan dalam bencana apa pun, masyarakat yang menjadi korban niscaya membutuhkan dukungan untuk segera pulih serta keluar dari situasi yang menjejasnya, terutama masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, lahan, dan usaha tempat mereka bergantung hidup. Bagaimana mengubah dan mengemas bencana menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk menghidupkan lagi pariwisata Bali, misalnya, adalah salah satu agenda penting yang perlu sejak dini dipikirkan pemerintah.

Bagi masyarakat Bali, dukungan yang mereka butuhkan tentu tidak hanya pada masa-masa tanggap darurat atau saat mereka berada di lokasi penampungan. Justru agenda terpenting tetapi acap terabaikan adalah bagaimana mengantisipasi agar dampak bencana tidak berlangsung lama dan bagaimana menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi baru agar masyarakat yang menjadi korban dapat segera bangkit dari keterpurukan. Sudahkah hal itu menjadi perhatian pemerintah? (*)


(*) Guru besar sosiologi FISIP Universitas Airlangga.)