Demi Massa

JawaPos.com – Sesembahan utama zaman demokrasi seperti saat ini adalah elektabilitas atau keterpilihan. Maka, siapa pun yang ingin meraih jabatan politik harus membangun atau menghampiri kerumunan-kerumunan. Berbaik-baik dengan mereka.

Dan, sedapat-dapatnya menjadikan dirinya sebagai titik sentral. Namun, bukan dia yang jadi raja dan disembah kerumunan itu. Namun, dialah yang menyembah agar kerumunan itu kelak mau mencari namanya di kertas suara dan mencoblosnya di bilik suara.

Di situlah kata “massa” menemukan arti sihirnya. Kerumunan dinamakan massa apabila ditonjolkan volume di depan mata, bukan jumlah persisnya. Yang penting terlihat banyak, itulah massa.

Karena itu, tafsir jumlah itulah yang jadi daya tawar dan titik tengkar. Penghimpun massa menafsirkan jumlahnya di ujung terbanyak, sedangkan lawannya berupaya mengecil-ngecilkan. Cekcok dalam tafsir membesarkan dan mengecilkan massa itu menunjukkan betapa pentingnya membentuk persepsi popularitas. Demi memaksimalkan “sesembahan” elektabilitas.

Sekarang memang sudah ada teknologi visual untuk membandingkan volume massa. Bisa dengan teknologi drone, merekam visual kerumunan dari udara. Atau dengan big data, yang digali dari jumlah dan lalu lintas komunikasi via telepon seluler yang dibawa massa.

Lalu, dibanding-bandingkan mana yang lebih besar antara kampanye-kampanye para kandidat. Namun, betapa pun sudah ada bukti visual dan teknologi, selalu ada celah untuk adu argumen, adu kata-kata, dalam memaknai besar kerumunan.

Kerumunan bisa juga dicek dengan survei. Lembaga survei menjadi semacam “nabi” (messenger) yang membawa “wahyu” di saat pemilu. Paparan mereka dijadikan petunjuk dari tuhan (dengan “t”). Sebab, suara kerumunan rakyat telanjur diang­gap suara Tuhan.

Para surveyor cukup menanyai beberapa ratus orang, dianggap bisa mengetahui suara “tuhan” seutuhnya. Jangan heran bila suara “tuhan” itu bisa bermacam-macam. Mungkin bergantung cara lembaga survei menanyai, cara memilih sampel, cara menghitung, atau bergantung juga pada janji kepada klien, politikus yang membayarnya.

Bila meleset? Mereka memasang payung adagium: boleh keliru, tapi tak boleh bohong. Bagaimana bila ada indikasi bohong karena terbukti hasil surveinya menabrak margin of error (batas kesalahan) sampai puluhan persen seperti dalam pilkada serentak tahun lalu? Dan mereka melakukannya “berjamaah” eh… berkomplot (karena ini sesuatu yang buruk) dengan lembaga-lembaga survei yang mungkin berkepentingan sama? Biasanya kritik tersebut tak selalu dijawab. Kafilah teriak-teriak, anjing tetap berlalu.

Toh, survei yang error banget itu sudah bisa memuaskan klien. Sebab, hitungan yang dimelesetkan (menjunjung yang mem-booking, merendahkan elektabilitas lawannya) itu sudah menimbulkan “efek kecut hati”. Survei dua kandidat dengan selisih 20 atau 25 persen jelas bisa menyebabkan kejiwaan pemilik suara yang masih galau dan bimbang terpengaruh.

Pemilih mengambang menjadi gentar bila akan memilih sosok yang surveinya kalah jauh. Maka, mereka bisa saja memilih liburan saat coblosan alias abstain atau golput (“golongan putus asa”). Atau, bila ingin suaranya berarti, memilih yang menang survei, lompat ke kereta yang menang (bandwagon effect).

Jumlah angka dalam kerumunan memang segala-galanya bila dikaitkan dengan popularitas, modal menuju elektabilitas. Semakin dikenal, semakin baik. Karena itulah, si politikus berusaha menampilkan sisi-sisi baik sesuai ukuran umum (populis) di depan publik.

Politikus menonjolkan polite (sikap sopan), bukan “tikus”-nya. Setiap saat harus menampakkan wajah semringah atau wajah yang disetel sesuai suasana tak ada orang juga dada-dada (melambaikan tangan).

Siapa tahu ada yang balas dada-dada. Dan, merekam wajah si politikus dalam ingatan. Bila wajahnya diingat oleh makin banyak orang, bayangan surga politik (berupa kekuasaan yang makin besar) terasa makin dekat.

Muncullah bahasa yang agak sinis, pencitraan. Dari kata “citra” yang berarti gambar, pencitraan berarti membangun gambar diri dalam benak khalayak selama dan seluas-luasnya.

Tentu diusahakan gambaran baik-baik. Sebab, bila telanjur populer tetapi gagal menjaganya, amat gampang gambaran dalam benak khalayak itu dari wajah budiman berganti jadi wajah monster bopeng. Biasanya elektabilitas akan turut masuk got (meskipun bisa ada anomali, seperti ada pasien KPK yang tetap menang dalam pemilu).

Bila citra memburuk di benak khalayak, di situlah rasanya dia seperti “dimassa”. Kata “massa” yang pernah dirindukan politikus menjadi menakutkan ketika menjadi kata kerja pasif. Seseorang yang “dimassa” pasti tahu akibatnya.

Bila maling kecil atau jambret, hasilnya bonyok-bonyok. Bila tokoh yang telanjur populer, kemudian terjengkang oleh skandal atau dusta-dusta besar, hasilnya bisa mirip “dimassa”. Citranya babak belur. Karakter (reputasi baik)-nya terbunuh.

Sangat banyak pencinta kerumunan, pemburu popularitas, serta penyembah elektabilitas itu yang berhasil memuliakan diri dalam singgasana surga politik. Mereka menikmati pesona kuasa (termasuk kuasa atas uang publik). Itulah yang kadang melenakan banyak politikus. Yang pernah menyembah-nyembah elektabilitas untuk meraihnya. (*)