Di Balik Penolakan RUU Ekstradisi Hongkong

PADA 1 Juli 1997, kedaulatan atas Hongkong kembali kepada pemerintah Tiongkok. Dari kuasa Inggris, Hongkong lepas dan kembali ke pelukan ibu pertiwi. Dalam 22 tahun terakhir, di bawah panduan kebijakan nasional dasar ”satu negara dua sistem”, Hongkong telah makmur dan berkembang serta memiliki reputasi sebagai Mutiara dari Timur.

Namun, sejak Juni 2019, tatanan sosial di Hongkong berada dalam kekacauan. Beberapa kelompok radikal anti-Tiongkok telah menggunakan amandemen Undang-Undang (UU) Buron Pelanggar Hukum dan UU Bantuan Hukum Timbal Balik Kasus Pidana (UU Ekstradisi) oleh Pemerintah Hongkong sebagai kedok dalam aksinya. Mereka menyampaikan protes terhadap rencana merevisi dua peraturan yang mendasari pelaksanaan ekstradisi tersebut.

Aktivitas kekerasan di Hongkong belakangan terus meningkat. Di tengah aksi, beberapa orang bahkan secara terbuka meneriakkan ”kemerdekaan Hongkong”, menghina bendera nasional, lambang negara, dan lambang daerah Hongkong. Bahkan, mereka juga menyerang Kantor Penghubung Pemerintah Pusat Tiongkok di Hongkong dan secara terbuka menantang garis dasar prinsip ”satu negara dua sistem” dan kedaulatan nasional. Mutiara dari Timur benar-benar kehilangan kilaunya. Hal itu tak terpisahkan dengan beberapa kekuatan eksternal yang seolah menuang minyak ke api.

Maraknya aksi di Hongkong sebenarnya berawal dari peristiwa pidana biasa. Pada Februari 2018, warga Hongkong yang bernama Chen Tongjia diduga melarikan diri dengan kembali ke Hongkong setelah membunuh pacarnya yang hamil di Taiwan. Karena tidak ada pengaturan bantuan hukum timbal balik antara Hongkong dan Taiwan, polisi Hongkong tidak memiliki yurisdiksi untuk menjerat pelaku pembunuhan sekaligus menuntutnya. Pengadilan hanya menjatuhkan hukuman penjara selama 29 bulan kepada Chen Tongjia. Vonis tersebut mengakibatkan ketidakpuasan di antara keluarga korban dan masyarakat Hongkong.



Untuk bisa menyerahkan Chen ke Taiwan agar menjalani proses hukum, pemerintah daerah administratif khusus mengusulkan untuk merevisi dua undang-undang tersebut. Yakni, dengan memasukkan kerja sama ekstradisi buron antara Hongkong dan daerah lain di Tiongkok, termasuk Taiwan, dan saling membantu dalam peradilan pidana ke dalam ruang lingkup aplikasi regulasi. Aturan baru hasil amandemen nanti memfasilitasi penanganan kasus tersebut dan penutupan celah dalam sistem perundang-undangan yang ada. Namun, beberapa kelompok dan media tertentu dengan motif tersembunyi justru mengambil momentum tersebut untuk menyebarkan pernyataan yang membuat gelisah dan menghasut rakyat agar mengadakan demonstrasi secara besar-besaran guna menolak rancangan undang-undang (RUU) itu.

Yang perlu disebutkan, kekuatan anti-Tiongkok di Barat disinyalir telah berkolusi dengan kelompok anti-Tiongkok dan pengacau Hongkong. Mereka mencoba untuk memimpin babak baru yang kami sebut colour revolution di Hongkong. Beberapa wartawan menemukan, dalam demonstrasi radikal dan insiden kekerasan di Hongkong baru-baru ini, orang asing telah berkali-kali muncul di tengah kerumunan demonstran dan berbicara dengan oknum radikal.

Setelah pemimpin ”Hongkong Merdeka” melakukan pertemuan rahasia dengan seorang pejabat Konjen Amerika Serikat (AS) di Hongkong, organisasi ”Hongkong Merdeka” pada hari berikutnya mengumumkan akan memprovokasi untuk memboikot aktivitas bersekolah September ini.

Huang Zhifeng, pemimpin Demosisto yang berusaha memecah belah Hongkong, secara terbuka mengakui bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak Amerika tentang proses legislatif RUU Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hongkong serta mendesak AS untuk berhenti mengekspor gas air mata dan peluru karet kepada kepolisian Hongkong. Dia juga secara terbuka mengaku telah menerima komando AS. Setelah pemerintah Hongkong mengumumkan penghentian rencana revisi UU itu, aksi kekerasan masih terus meningkat. Dapat dilihat, menolak RUU Ekstradisi hanya dalih mereka untuk melakukan aksi kekerasan.

Menurut kepolisian Hongkong, orang-orang yang terlibat dalam kerusuhan terorganisasi dengan baik, memiliki formasi yang sangat khusus. Setiap baris memiliki pembagian kerja yang jelas, banyak sinyal isyarat, dan banyak suplai di sepanjang jalan. Mereka berupaya meluruhkan tekad polisi dengan melakukan pembalasan. Semua itu dengan jelas memperlihatkan pelatihan profesional yang telah mereka jalani. Trik-trik tersebut identik dengan isi pelajaran suatu lembaga pelatihan Gerakan Demokrasi tanpa Kekerasan yang terungkap beberapa tahun lalu. Lembaga tersebut menerima dana dari CIA.

Hongkong yang awalnya makmur saat ini terus tenggelam dalam kekacauan dan kesuraman dalam pemberontakan. Itu membuat setiap orang Tiongkok yang memiliki hati nurani merasa sedih. Ketua Kongres AS Pelosi menyebut demonstrasi di Hongkong sebagai a beautiful sight to behold. Tidak ada negara atau wilayah yang dapat mencapai kemakmuran dan pembangunan melalui colour revolution. Pemerintah Tiongkok sama sekali tidak bisa mengizinkan kegiatan apa pun yang membahayakan kedaulatan negara, yang menantang otoritas pusat dan otoritas hukum dasar Daerah Administratif Khusus Hongkong, serta yang memanfaatkan Hongkong untuk melakukan penetrasi yang merusak ke daratan Tiongkok. Masa depan dan nasib Hongkong berada di tangan semua orang Tiongkok, termasuk warga Hongkong. Konspirator yang berusaha memecah Hongkong dan merusak pembangunan Hongkong pasti terpaku di kolom aib sejarah. (*)


*) Gu jinqi, Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya