Dia Yang Membela Kemanusiaan

JawaPos.com – Pada21 Januari 2019, bertempat di auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Jakarta), Eva Bande dan kelompok masyarakat Sedulur Sikep dianugerahi Yap Thiam Hien Award 2018. Eva merupakan aktivis agraria yang telah belasan tahun berjuang dan membela para petani Toili, Sulawesi Tengah, dari ekspansi perkebunan sawit di wilayah tersebut.

Sementara itu, Sedulur Sikep dikenal akan perlawanannya terhadap ekspansi industri tambang dan semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, selain kontribusi mereka dalam menjaga keseimbangan alam di kawasan tersebut.

Yap Thiam Hien Award merupakan salah satu penghargaan tahunan paling prestisius yang diberikan kepada orang-orang yang dinilai berkontribusi dalam memperjuangkan hak asasi manusia (HAM). Nama Yap, seorang Tionghoa, memang simbol penegakan HAM di Indonesia.

Membela Siapa pun yang Haknya Dilanggar



Yap Thiam Hien lahir di Peunayong, Kutaraja (kini Banda Aceh), pada 25 Mei 1913. Dia merupakan anak sulung pasangan Yap Sin Eng dan Hoan Tjing Nio. Kakeknya, Yap Joen Khoy, merupakan wijkmeester (kepala distrik) setempat. Sementara itu, buyutnya, Yap A Sin, merupakan letnan Tionghoa yang berpengaruh di Bangka, yang kemudian pindah ke Kutaraja.

Karena besar di lingkungan perkebunan yang feodalistis, Yap kerap menyaksikan segala bentuk kesewenang-wenangan dan penindasan yang kerap dialami kaum non-Eropa. Situasi demikian membuat Yap lebih peka dengan nasib orang-orang kecil di sekitarnya yang kurang beruntung.

Berkat posisi keluarganya yang terpandang, Yap berhasil masuk ke Europeesche Lagere School (ELS) Kutaraja. Dia kemudian melanjutkan pendidikan ke MULO Batavia, MULO Medan, dan AMS A Yogyakarta sebelum memilih masuk ke Hollandsche Chineesche Kweekschool (HCK) Batavia.

Selepas lulus dari HCK pada 1934, Yap sempat menjadi guru di Hollandsch Chinese Zendingschool di Cirebon dan sekolah di Tiong Hwa Hwee Koan (THHK) Rembang. Namun, Yap sadar, panggilan hidupnya bukanlah menjadi seorang guru.

Pada 1938, Yap memutuskan kembali ke Batavia untuk meneruskan kuliah di fakultas hukum. Namun, pendudukan Jepang memaksa Yap untuk vakum kuliah selama beberapa tahun.

Barulah pada 1946, Yap berkesempatan melanjutkan sisa perkuliahannya di Leiden, Belanda. Pada 26 September 1947, Yap resmi menyandang gelar meester in de rechten (magister ilmu hukum).

Sekembali ke Jakarta, Yap sempat berkongsi dengan John Karwin, Mochtar Kusumaatmadja, dan Komar untuk membuka kantor pengacara di daerah Glodok, Jakarta Barat. Namun, Yap hanya bertahan setahun di sana sebelum memutuskan hengkang ke kantor pengacara Lie Hwee Yoe.

Di kantor baru, Yap belajar banyak dari para pengacara terkemuka seperti Lie Kian Kim, Tan Po Goan, dan Oei Tjoe Tat. Dari sinilah minat Yap menangani perkara pidana mulai muncul. Ketika mayoritas pengacara keturunan Tionghoa lebih memilih mengurus perkara perdata, Yap justru “mencemplungkan” diri untuk menangani kasus-kasus pidana.

Tanpa pandang bulu, Yap membela siapa pun yang hak-haknya dilanggar, mulai wong cilik yang rumahnya digusur sampai tokoh-tokoh politik seperti Soebandrio, Oei Tjoe Tat, Letkol Latief, dan Sanusi yang dituduh terkait dengan PKI.

Padahal, rekam jejak Yap menunjukkan dirinya sebagai sosok yang vokal dalam menentang komunisme. Namun, bagi Yap, untuk urusan di ranah hukum, siapa pun berhak mendapatkan pembelaan (legal assistance) tanpa terkecuali. “Nilai penyelamatan jauh lebih penting daripada dendam,” ujar Yap kepada sahabatnya, Daniel Lev.

Sering kali Yap memberikan pembelaan secara cuma-cuma kepada kliennya yang menjadi korban rekayasa hukum. Namun, Yap selalu menekankan kepada kliennya, jika ingin memenangi perkara, tidak usah memilihnya sebagai pembela.

“Namun, jika Saudara merasa cukup dan puas mengemukakan kebenaran Saudara, saya mau menjadi pembela Saudara,” tutur Yap seperti dikutip dari buku Yap Thiam Hien: 100 Tahun Sang Pendekar Keadilan.

Sederhana dan Lantang

Tidak seperti kebanyakan pengacara yang kerap memamerkan kemewahan, keseharian Yap jauh dari kata glamor. Dalam setiap persidangan, dia biasanya hanya memakai kemeja berlengan pendek putih, celana panjang abu-abu, dan sepatu kulit hitam. Satu-satunya barang “mewah” yang kerap dia kenakan adalah toga yang dibelinya dari Utrecht, Belanda.

Ciri khas Yap adalah gaya bicaranya yang berapi-api, tegas, dan tanpa basa-basi. Harry Tjan Silalahi menyebut Yap sebagai sosok dengan triple minority. Selain Tionghoa dan Kristen, Yap juga dikenal akan kejujuran dan keberaniannya.

Yap juga dikenal sebagai salah satu figur penting di balik berdirinya Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia). Namun, ketika Baperki menyatakan dukungan terhadap rencana Soekarno yang ingin kembali ke UUD 1945, Yap dengan tegas menolak.

Pemberlakuan UUD 1945, terutama pasal 6 yang berbunyi, “Presiden ialah orang Indonesia asli,” dianggap Yap akan menghilangkan kontrol terhadap kekuasaan dan jaminan konstitusional, terutama bagi kelompok minoritas. Pandangan tersebut dia sampaikan dalam Kongres VII Baperki di Semarang pada 24 Desember 1960.

Yap juga menuding Ketua Baperki Siauw Giok Tjhan telah membelokkan haluan perjuangan organisasi dan menjerumuskan Baperki menjadi organisasi politik beraliran komunisme. Perbedaan tersebut membuat dia disingkirkan dari Baperki. Yap dicaci maki dan hampir dipukuli para peserta rapat, tapi memilih keluar dari ruangan dengan kepala tegak.

Sosok Yap memang dikenal sebagai pengkritik tegas rezim yang berkuasa. Di masa Soekarno, Yap menganjurkan pembebasan para tahanan politik seperti Moh. Natsir, Moh. Roem, Mochtar Lubis, Sutan Sjahrir, dan Poncke Princen. Lalu, di era Soeharto, Yap memprotes pengiriman tahanan PKI ke Pulau Buru. Melalui Amnesty International dan Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia (LPHAM), Yap meminta pembebasan seluruh tahanan G 30 S. Bagi Yap, kasus tapol G 30 S merupakan pelanggaran HAM paling keji yang pernah dilakukan Indonesia terhadap bangsa sendiri.

Bukan hanya itu, Yap dengan tegas menolak anjuran penggantian nama bagi orang Tionghoa. Bagi Yap, identitas merupakan hak asasi yang hakiki. Dia menganggap asimilasi yang dipaksakan hanya akan memunculkan nasionalisme yang menyimpang, yang memaksa terjadinya suatu uniforming tapi dengan menindas suatu golongan atau kelompok tertentu. Menghilangkan identitas sama saja dengan melanggar HAM.

Yap membela bukan untuk menang. Dia hanya mengikuti nuraninya untuk membela kemanusiaan. Sebab, bagi seorang Yap, “mengabaikan ketidakadilan dalam bentuk apa pun sesungguhnya adalah perbuatan melanggar dan penuh dosa,” seperti ditulis Daniel Lev dalam No Concessions: The Life of Yap Thiam Hien.

Yap mengembuskan napas terakhir di Brussel, Belgia, dalam usia 76 tahun. Namun, spirit perjuangannya terus dikenang hingga saat ini. Sampai kapan pun, nama Yap akan tetap diingat sebagai simbol keadilan. Laiknya slogan yang disematkan pada penghargaannya, fiat justitia, ruat caelum, yang bermakna “tegakkan keadilan, sekalipun langit runtuh”. (*)

*) Kandidat Doktor University of Melbourne, Australia 

Editor           : Ilham Safutra