Disinformasi dan Dekonsolidasi Demokrasi

DENYUT optimisme publik dalam menjaga keberlangsungan pembangunan demokrasi mulai lemah sejak era reformasi. Penyebabnya, proyek pengonsolidasian demokrasi pascatransisi berdarah pada 1998 belum juga mengarah pada formula klasik Linz dan Stepan (1996), yaitu: democracy is the only game in town.

Lebih dari 20 tahun reformasi, lembaga-lembaga politik dan para elite politik masih mempertontonkan keputusan serta perilaku akrobatik yang jauh dari upaya membudayakan nilai-nilai demokrasi. Alih-alih membangun kepercayaan warga negara bahwa demokrasi merupakan bentuk rezim terbaik berdasar konsensus bersama, praktik-praktik tersebut jika tidak ditolak malah bisa dipedomani warga negara.

Dekonsolidasi Demokrasi

Mengikuti definisi O’Donnell dan Schmitter (1986), transisi demokrasi adalah fase interval antara rezim otoriter dan rezim demokratis. Jika merujuk pada kasus Indonesia, selepas runtuhnya rezim otoriter Orde Baru, Indonesia memasuki fase transisi demokrasi. Ada tiga kemungkinan pada fase transisi. Yaitu, menuju rezim demokratis, kembali menuju rezim otoriter, atau membentuk rezim lain.



Sejak 2008, nilai indeks demokrasi di berbagai negara menurun, bahkan di negara-negara Barat sekalipun. Lembaga-lembaga pengukur indeks demokrasi (seperti UNDP, Economist Intelligent Unit, Freedom House, dan IDEA International) hingga 2018 masih menempatkan Indonesia dalam rentang skala negara demokratis. Parameternya berdasar ukuran demokrasi minimalis atau prosedural.

Bagi penguasa, pengakuan itu bernilai positif untuk melegitimasi bahwa penyelenggaraan kekuasaan masih berjalan dalam koridor demokrasi. Persoalannya, hasil pengukuran indeks demokrasi tidak setara dengan indikator konsolidasi demokrasi.

Indeks memotret kondisi sesaat terkait dengan penerapan prinsip-prinsip demokrasi, sedangkan konsolidasi demokrasi menilai durabilitas warga negara memercayai dan mempraktikkan nilai-nilai demokrasi hingga menjadikan demokrasi sebagai satu-satunya cara bernegara.

Sederhananya, jika diselenggarakan berdasar aturan judil dan demokratis, pemilu 1999–2019 akan berpengaruh pada indeks demokrasi. Namun, seandainya dalam rentang waktu yang sama kualitas pemilih yang menggunakan hak suaranya menurun dan protes warga negara melalui jalur ekstraparlemen naik, itu merupakan indikasi terjadinya dekonsolidasi demokrasi.

Rentetan demonstrasi mahasiswa yang mengusung tujuh tuntutan dan merebaknya konflik kekerasan di Papua serta Papua Barat yang keduanya terjadi hampir serentak menjelang pelantikan anggota DPR dan presiden patut diindikasikan sebagai wujud dekonsolidasi demokrasi.

Pada satu sisi, itu merupakan gejala delegitimasi atas lembaga perwakilan dan eksekutif dalam sebuah sistem demokrasi yang bekerja di Indonesia. Penyebabnya, masyarakat menganggap kebijakan-kebijakan (publik) yang dihasilkan telah kehilangan makna res-publica karena dibajak demi memenuhi kepentingan ekonomi-politik para oligarki.

Sementara itu, dari aras lain, itu merupakan ekspresi sekelompok masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap nilai-nilai serta praktik-praktik demokratis yang berjalan saat ini. Mereka mengambil jalur-jalur antisistem dan tidak segan menggunakan kekerasan untuk mengangkangi nilai dan norma demokrasi.

Menariknya, mengacu pada kajian Foa dan Moang (2017), terutama pascakrisis ekonomi global 2008, fenomena dekonsolidasi demokrasi tidak eksklusif terjadi di Indonesia, tetapi ada juga di negara berkembang, bahkan negara demokrasi mapan di Asia, Amerika, serta Eropa.

Generasi Pascareformasi

Data World Value Survey (1995–2014) cukup mengejutkan ketika warga negara di negara-negara demokrasi seperti Australia, Amerika Utara, dan Eropa Barat semakin sinis terhadap sistem politik yang ada. Lambat laun ketidakpercayaan itu pun mengikis legitimasi rezim demokrasi.

Secara jumlah, kelompok itu masih sedikit. Namun, trennya meningkat signifikan. Persentase terbesar dari mereka adalah kelompok milenial (yang lahir pada 1980–1994), sedangkan baby boomer (1944–1964) dan generasi X (1965–1979) masih menaruh kepercayaan cukup besar kepada sistem politik demokrasi.

Kesinisan itu muncul lantaran harapan mereka untuk bisa memengaruhi pembuatan kebijakan publik semakin tipis. Mereka menganggap keberadaan partai politik dan lembaga perwakilan telah membatasi keputusan-keputusan politik pemimpin yang dipilih secara langsung.

Jika merujuk pada fase perubahan politik di Indonesia, setidaknya ada empat generasi yang terlahir di Indonesia saat ini. Yaitu, generasi pasca kemerdekaan, generasi era Orde Baru, generasi era reformasi, dan generasi era pascareformasi. Setiap generasi memiliki ide-solusi atas persoalan yang terjadi pada masa masing-masing meski ada ide-solusi yang berkesinambungan antargenerasi, tetapi ada pula yang berpunggungan.

Generasi pascareformasi diisi generasi Z (1995–2015) yang saat ini kebanyakan berstatus kelas menengah terpelajar seperti mahasiswa dan pelajar. Jika kita mengambil contoh gerakan mahasiswa, bukan sebuah kebetulan jika demonstrasi mahasiswa beberapa minggu lalu diikuti kaum muda berlabel kelas menengah terpelajar di area perkotaan.

Namun, apakah gerakan mahasiswa Oktober 2019 lalu membawa pesan untuk mengembalikan nilai dan praktik demokrasi yang telah melenceng s elama era reformasi, seperti RUU KPK, atau gerakan itu merupakan ungkapan kekecewaan atas pengaturan negara yang demokratis seperti pemilu? Jawaban pertanyaan tersebut akan menghasilkan polemik. Namun, keduanya mengafirmasi gejala dekonsolidasi demokrasi.

Disinformasi

Era digital dan media sosial, selain memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi, juga menyulitkan dalam menakar kebenaran informasi. APJII melansir data, jumlah pengguna internet di Indonesia 2018 mencapai 171 juta jiwa. Sebagian besar penggunanya adalah generasi milenial dan generasi Z.

Dapat dibayangkan bagaimana lalu lintas segala informasi tersebut dilahap dari genggaman gawai oleh lebih dari setengah penduduk Indonesia dan kaum muda. Masalah utama Indonesia pada era transisi demokrasi dan digital adalah kualitas informasi.

Konsolidasi demokrasi akan terwujud jika warga negara mendapatkan akses informasi yang berkualitas. Kondisi itu memungkinkan hadirnya ruang publik yang sehat bagi aktualisasi kedaulatan rakyat dalam hubungan negara-rakyat dan interaksi sosial antarmasyarakat.

Sebaliknya, dekonsolidasi demokrasi menjadi niscaya jika disinformasi mendominasi ruang publik. Disinformasi adalah penyampaian informasi dan argumentasi yang tidak sepenuhnya mengandung kebenaran dan nonrasional untuk memanipulasi opini publik dalam mengejar tujuan politik tertentu. Capaiannya adalah menumbuhkan ketidakpercayaan publik terhadap figur publik, institusi pemerintah, kecemasan/ketakutan, hingga pembelahan masyarakat berdasar SARA.

Pada titik ini, dekonsolidasi demokrasi yang disebabkan disinformasi bisa mengarah pada rezim otoriter sebagai rezim alternatif. Ini tidak hanya disebabkan adanya intensi penguasa, tetapi juga oleh masyarakat kita sendiri. (*)


*) Ucu Martanto, Pengajar di Departemen Politik & sekretaris eksekutif CSWS FISIP Universitas Airlangga