Dramatisasi Sesama Pejabat

Sebagaimana diberitakan berbagai media dalam dan luar negeri, terjadi silang pendapat yang dinilai publik ”tidak patut” menjadi tontonan publik. Yakni, terkait kabar yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bahwa ada institusi negara yang membeli 5.000 senjata tanpa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan dalam pengadaan senjata. Berita itu langsung viral di berbagai media sosial (medsos) dan seperti biasa menjadi kian liar dan berpotensi memicu kegaduhan jelang pilkada dan Pilpres 2019.

Di sisi lain, Menko Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto pun akhirnya tampil melakukan klarifikasi melalui siaran pers resmi yang menyatakan bahwa bukan 5.000 pucuk senjata, tetapi 500 pucuk senjata latih untuk kepentingan pendidikan intelijen.

Di luar pendapat dua pejabat negara tersebut, belakangan muncul berita lebih ”seru” lantaran bukan 5.000 atau 500 pucuk senjata, tetapi malah 15 ribu pucuk senjata untuk berbagai kebutuhan law enforcement seperti di Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), hingga satuan polisi pamong praja (satpol PP).

Pengadaan senjata itu ditegaskan Polri sudah melalui mekanisme pengadaan barang berdasar aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jadi, sistem dan mekanismenya sudah diaudit lembaga berwenang dan semuanya sah, legal, dan memenuhi syarat aturan.



Maka, merespons ”kontroversi” pengadaan senjata dari dua pejabat tersebut kian benderang bahwa kedua pejabat itu, seperti disampaikan pakar komunikasi Amerika Serikat (AS) Donald Spencer dalam Global Issue on Local Hoax (2011), sedang dilanda laku dramatisasi dan sensasi belaka, yang cenderung mengarah pada motif politik masing-masing.

Kedua pejabat juga menunjukkan kinerja koordinasi dan komunikasi yang parsial serta mendapatkan data dan informasi dari sumber-sumber yang penuh kontroversi, meski masing-masing mengklaim data dan informasinya sebagai paling akurat dan kredibel layaknya info akurat alias A-1. Padahal, semestinya silang sengkarut itu tak perlu terjadi dan untuk mencegah laku dramatisasi di kalangan pejabat publik, para pejabat hendaknya tidak mudah mengumbar drama dan sensasi karena selain menunjukkan ”kebodohan” komunikasi, juga menampilkan ketidakompetenan sebagai pejabat negara sebagaimana sudah diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU TNI lainnya.

Untuk itu, meski setiap pejabat juga manusia biasa yang punya kebiasaan lupa sekaligus memiliki kemerdekaan berpendapat, tapi pendapat ala panglima TNI dan Menko Polhukam, keduanya sama-sama keliru dan membahayakan keamanan dan ketertiban sosial, hukum, dan bahkan fatsun politik.

Maka, ke depan, agar kasus memalukan sekaligus memilukan ala dua pejabat tersebut tidak lagi terjadi dan justru sebaliknya menjadi pekerjaan rumah (PR) besar presiden dan jajarannya untuk kembali mendisiplinkan anak buahnya dengan menerapkan sanksi yang setimpal untuk pejabat yang tidak kompeten serta berpolemik memicu kegaduhan yang tak perlu. Langkah tegas presiden ditunggu guna memulihkan kepercayaan publik pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Tanpa ketegasan dan respons cepat presiden, silang pendapat dua pejabat itu bisa merusak citra dan kredibilitas pemerintah di tahun politik mendatang. (*)


(*Aparatur sipil negara, ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah)