Elektronifikasi Sistem Pembayaran

Sederhananya, elektronifikasi adalah upaya mengubah pembayaran tunai menjadi nontunai serta mengubah transaksi dari manual menjadi elektronik. Kehadiran program itu tentu tidak terlepas dari Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang dicanangkan Bank Indonesia (BI) sejak medio 2014.

Beberapa contoh program elektrofinikasi yang telah diadopsi pemerintah, antara lain, penyaluran bantuan sosial secara nontunai, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Keluarga Harapan (PKH) dengan menggunakan uang elektronik, pengembangan sistem e-government, serta penggunaan transaksi nontunai dan perluasan akses keuangan dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI.

Yang terkini, pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ dan Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non-Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mewajibkan seluruh penerimaan dan pengeluaran pemda ditransaksikan secara nontunai paling lambat 1 Januari 2018. Pembayaran transaksi nontunai yang dimaksud dalam beleid tersebut bisa menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang elektronik, atau sejenisnya.

Bagi pemerintah, kehadiran program elektronifikasi itu sebenarnya bisa menjadi solusi atas sejumlah persoalan yang sedang dihadapi, terutama percepatan program pengentasan kemiskinan. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, indeks inklusi keuangan di Indonesia baru mencapai 67,82 persen. Artinya, baru 67 orang di antara 100 penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap produk dan jasa layanan keuangan formal.



Melalui implementasi sistem nontunai tersebut, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki rekening tabungan bank mau tidak mau dipaksa untuk mulai membuka diri terhadap layanan jasa perbankan. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa keuangan inklusif mampu menciptakan distribusi pendapatan masyarakat yang lebih merata.

Meski menjanjikan sejumlah kelebihan, perlu disadari bahwa perjalanan menuju cita-cita mulia tersebut tidaklah mudah. Kebiasaan masyarakat yang masih nyaman menggunakan uang tunai menjadi tantangan tersendiri. Hasil survei BI 2013 menunjukkan masih tingginya transaksi tunai masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN.

Sebagai perbandingan, 55 persen transaksi eceran di Singapura dilakukan secara tunai, jauh lebih rendah daripada Indonesia yang mencapai 99 persen. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan Thailand (97 persen) serta Malaysia (92 persen).

Belajar dari berbagai permasalahan elektronifikasi yang telah terjadi serta peluang pada masa depan, ada beberapa catatan penting yang perlu menjadi pekerjaan rumah regulator dan pelaku industri. Pertama, sosialisasi penggunaan teknologi berbasis nirsentuh sebagai instrumen pembayaran di jalan tol. Sesuai dengan Permen PUPR Nomor 16/PRT/M/2017, instrumen pembayaran uang elektronik akan beralih menjadi on board unit (OBU) atau sejenisnya per 31 Desember 2018.

Sangat jarang pemberitaan di media yang mengangkat poin itu. Jika tidak disosialisasikan sejak dini, gelombang penolakan serupa akan kembali terulang tahun depan. Sistem OBU sebenarnya bukanlah hal baru mengingat sejumlah ruas jalan tol telah memasang perangkat tersebut. Namun, karena harga perangkat yang dinilai cukup mahal dan masih dimonopoli bank tertentu, regulator perlu mengevaluasi kembali proses bisnis tersebut sehingga menjadi lebih inklusif dan efisien.

Kedua, ekspansi kartu elektronik berbasis handphone. Tengok saja jumlah pengguna ponsel di Indonesia pada 2015 yang mencapai 281,9 juta orang. Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta jiwa, jumlah pengguna ponsel tersebut menggambarkan bahwa setiap orang Indonesia rata-rata memiliki lebih dari satu ponsel.

Di lain pihak, baru 67 persen penduduk Indonesia yang memiliki akses pada jasa keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pasti memiliki ponsel meski belum tentu memiliki rekening di bank. Implikasinya, penetrasi uang elektronik berbasis handphone akan lebih mudah diterima masyarakat.

Bahkan, pada masa depan ketika komposisi generasi milenial akan mendominasi populasi penduduk, tren instrumen pembayaran dengan menggunakan handphone dan wearable gadget lainnya dipercaya akan menjadi pilihan utama. Gejala tersebut sebenarnya sudah bisa kita prediksi saat melihat pola perilaku remaja sekarang yang lebih khawatir handphone-nya ketinggalan daripada tidak membawa dompet.

Ketiga, sinergitas BUMN dan swasta yang kegiatan usahanya bersentuhan langsung dengan masyarakat umum sehari-hari. Misalnya, pembelian bahan bakar minyak di SPBU Pertamina dan pembayaran tiket parkir di pusat perbelanjaan. Semakin banyak layanan publik yang menggunakan instrumen pembayaran uang elektronik, semakin banyak orang yang tertarik untuk menggunakannya.

Dengan semakin berkembangnya perekonomian sebuah negara serta kemajuan teknologi yang makin pesat, tren instrumen pembayaran nontunai merupakan sebuah keniscayaan. Edukasi kepada masyarakat sebagai pengguna secara kontinu akan menjadi aspek terpenting yang harus diperhatikan untuk menyukseskan program tersebut. (*)


(*) Analis di Departemen Surveilans Sistem Keuangan Bank Indonesia)