Eufemisme sebagai Bahasa Politik

WALAUPUN kami mengerti bahwa keputusan tersebut sangat mengecewakan para pendukung Prabowo-Sandi, Partai Koalisi Indonesia Adil Makmur, dan mengecewakan kami sendiri, serta seluruh tim pemenangan kita, namun kita semua sepakat akan tetap patuh dan mengikuti jalur konstitusi kita, yaitu UUD RI 1945 dan sistem perundang-undangan.

Pernyataan di atas adalah nukilan pidato resmi Prabowo Subianto kala menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membantar gugatannya soal hasil Pilpres 2019.

Sekilas memang tak ada yang perlu diperdebatkan saat membacanya. Namun, studi linguistik kritis memandang lain. Bahasa tak bisa diterjemahkan dari makna leksikalnya saja.

Misalnya, frasa keputusan tersebut sangat mengecewakan merupakan ungkapan halus untuk tidak mengatakan keputusan MK yang menolak seluruh gugatan tidak diterima/disetujui. Pertama, Prabowo memilih untuk menggunakan keputusan tersebut daripada serta-merta menyampaikan keputusan MK yang menolak seluruh gugatan.



Kedua, sangat mengecewakan bisa jadi merupakan bahasa politik dari tidak diterima/disetujui. Penggantian bahasa ke dalam bentuk yang lebih halus itulah yang dinamakan eufemisme. Dalam loka politik, eufemisme jamak digunakan elite untuk memperhalus maksud sehingga publik, katakanlah, bisa menaruh simpati.

Dulu, ketika masih SMP/SMA, barangkali kita hanya tahu eufemisme merupakan salah satu ragam majas. Seiring berjalannya waktu, eufemisme tak memadai jika semata-mata dimaknai secara leksikal, yakni berkaitan dengan leksem. Eufemisme merupakan ungkapan kebahasaan yang bertujuan untuk memperhalus sebuah keadaan sehingga apa yang ditangkap pendengar tidak sama dengan keadaan aslinya. Dalam kasus inilah dikenal terminologi linguistik kritis.

David Crystal menakwilkan bahwa linguistik kritis merupakan kajian ilmu bahasa yang bertujuan untuk mengungkap relasi kuasa tersembunyi dan proses-proses ideologi yang muncul dalam teks-teks lisan atau tulis. Inti linguistik kritis adalah kajian bahasa tidak hanya ingin menjawab ”apa” dan ”bagaimana”, tetapi juga ”mengapa” dan ”bagaimana memberikan pencerahan”.

Keengganan Prabowo untuk ”menerima kekalahan” secara jelas juga tampak pada kalimat lain dalam pidato yang sama: …kami menghormati hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Prabowo memilih diksi menghormati daripada, misalnya, menerima atau bahkan menyetujui. Dengan begitu, dia ingin memberikan kesan kepada khalayak bahwa dirinya patuh kepada Mahkamah Konstitusi, tetapi secara batin belum rela mengakui kekalahan. Eufemisme yang digunakan Prabowo di sini berfungsi untuk menghaluskan caranya menerima hasil.

Berbeda halnya dengan eufemisme politik yang didayagunakan Jokowi sebagai capres terpilih pasca putusan MK. Rakyat sudah berbicara. Rakyat sudah berkehendak. Suara rakyat sudah didengar. Rakyat sudah memutuskan dan telah diteguhkan oleh jalur konstitusi dalam jalan bangsa yang beradab dan berbudaya.

Sebagai pihak yang bertahana, yang kemenangannya dilegitimasi KPU dan MK, Jokowi lebih leluasa dalam menyampaikan pidato politik. Mendapat tera kemenangan adalah modal kepercayaan diri. Dalam sempalan pidato di atas, Jokowi memilih diksi rakyat yang diikuti sudah berbicara, sudah berkehendak, sudah didengar, dan sudah memutuskan. Jokowi mengekspresikan bahasa rakyat sudah berbicara untuk keadaan yang sebenarnya MK sudah memutuskan atau pendukungnya sudah memutuskan. Kemudian, rakyat sudah berkehendak merupakan ekspresi eufemisme dari konstituennya sudah menetapkan pilihan. Suara rakyat sudah didengar hanyalah ekspresi penghalusan dari suara pendukung/pemilihnya telah diterima.

Anang Santoso dalam buku Studi Bahasa Kritis: Menguak Bahasa Membongkar Kuasa menampakkan bahwa Presiden Soeharto juga menggunakan diksi-diksi yang berbau eufemisme. Di antaranya, kenaikan harga (ekspresi sebenarnya) menjadi penyesuaian harga (ekspresi eufemisme), keluarga miskin menjadi keluarga prasejahtera, pinjaman/utang menjadi bantuan asing, penyelewengan menjadi penggunaan fasilitas negara, dan daerah tertinggal menjadi daerah belum berkembang. Ekspresi penghalusan di atas dimaksudkan untuk menutupi kekurangan sang presiden kala itu.

Sebagai elite politik, lumrah saja Prabowo dan Jokowi mengeksploitasi senarai kata sedemikian rupa sehingga kata-kata itu tampak ”berwibawa”. Sebab, terpeleset kata sedikit saja bisa mencelakakan.Dalam pidatonya, Prabowo juga memilih ekspresi eufemisme langkah-langkah ke depan yang lebih lembut daripada, katakanlah, pilihan masing-masing partai ke depan.

Begitulah eufemisme bekerja. Ia, sekali lagi, memperhalus keadaan sehingga yang ditangkap pendengar tidak serupa dengan keadaan aslinya.

Di pengujung pidato, Jokowi lantas mengutarakan, …presiden dan wakil presiden terpilih adalah presiden dan wakil presiden bagi seluruh anak bangsa, bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukannya menyebut Jokowi-Ma’ruf Amin, dia lebih memperhalus bahasa politik dengan frasa presiden dan wakil presiden terpilih. Akan terlihat tidak elok, barangkali, jika Jokowi menyebut kami, saya dan Ma’ruf Amin, adalah presiden dan wakil presiden bagi seluruh anak bangsa, bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tiap bidang memiliki gaya tersendiri dalam mengekspresikan bahasa. Bahasa politik berbeda dengan bahasa ekonomi, olahraga, ataupun militer. Bahasa politik sering kali bias dan tidak lugas. Karena itu, kerap muncul anekdot bahwa politik membuat sesuatu yang mudah menjadi rumit. Nah, eufemisme menjadi salah satu penyumbang bahasa politik kentara bias, rumit, dan tidak lugas itu. (*)

*) Penyelaras bahasa Jawa Pos