Haji dan Rekonsiliasi Bangsa

KITA masih berada dalam suasana rekonsiliasi pasca-Pemilu 2019. Dan bisa jadi dalam jangka waktu yang tak sebentar.

Inilah memang risiko dari politik yang berbasis isu identitas, bukan adu gagasan. Apalagi ketika polarisasi telah begitu kuat terjadi lantaran sentimen hingga kebencian yang dipicu provokasi sampai hoaks. Maka, kita harus membayar mahal semua itu.

Bahkan, Ramadan dan Idul Fitri yang baru kita lalui tak cukup memberi efek berarti bagi rekonsiliasi. Keributan masih terjadi saat Ramadan dan halalbihalal masih kental akan nuansa politis. Ketok palu di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya menyudahi secara formalistis. Namun, di akar rumput, polarisasi dan sentimen terus bersemi.

Maka, untuk terus mengupayakan visi 03 (Pancasila: Persatuan Indonesia), setelah “badai” 01 dan 02 di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, kita manfaatkan refleksi tentang haji (di mana umat Islam Indonesia adalah yang terbesar di dunia dan “euforia”-nya bukan hanya di Tanah Suci, tapi juga di sini pada keberangkatan pertama yang dimulai hari ini dan kepulangan nanti) untuk visi rekonsiliasi kebangsaan kita.

Haji, sebagaimana ritual-ritual Islam lainnya, sudah pasti bukan sekadar ritual, tapi juga spiritual. Ia bukan sekadar simbol, tapi juga substansi. Di balik setiap simbol dalam ritualnya, ada substansi spiritual di dalamnya.

Karena itu, siapa yang berhaji hanya ritual, meminjam istilah Ali Syariati, filsuf sekaligus sosiolog Iran, hanya akan pulang dengan koper yang sesak dengan oleh-oleh haji (yang bahkan juga “palsu” karena dibelinya di Tanah Abang, Jakarta, atau toko-toko oleh-oleh haji di kota masing-masing), tapi hati kosong dari makna haji.

Ironis jika hampir seperempat juta orang Indonesia berhaji tiap tahun, tapi tak ada perubahan berarti bagi bangsa. Sehingga perlu kiranya di tahun-tahun berikutnya jamaah haji tak hanya mempelajari manasik ritual haji, tapi juga makna haji sebagaimana ditulis Syariati dalam karyanya, Makna Haji (Az-Zahra, 2008). Agar mereka betul-betul menjadi haji yang mabrur.

Dalam haji, ketika bertawaf, kita memakai baju ihram yang berwarna putih polos. Dua helai kain putih polos dililitkan di bahu dan pinggang. Tak boleh pakaian lain. Semua orang sama.

Pakaian berpangkat pejabat, pakaian mahalnya orang kaya, pakaian khususnya orang ningrat, dan semua jenis identitas yang kita tampakkan dan menjadi pembentuk batas, kecemburuan, hingga perpecahan, semua itu dilepas dan diganti pakaian putih polos tanpa atribut apa pun.

Di hadapan Tuhan, bukan identitas yang dilihat-Nya, melainkan ketakwaan (kualitas diri). Sebuah pembelajaran juga bahwa identitas yang menyebabkan ego adalah sesuatu yang salah. Sebab, sejatinya identitas itu diberikan oleh Tuhan untuk kita rayakan dengan saling mengenal, belajar, bekerja sama dalam kebaikan, dan mencapai visi luhur universal bersama: perdamaian dan kemanusiaan.

Dalam tawaf, kita belajar untuk membangun harmoni bersama sebagai “umat” (ummah). Tak ada lagi saya, Anda, atau dia. Yang ada kita: umat. Umat yang jumlahnya jutaan itu membangun ritme langkah dan segala aktivitas yang dibutuhkan untuk menyukseskan mengelilingi Kakbah tujuh kali secara bersamaan.

Secara substansial, memang haji sejak awal diorientasikan untuk membentuk pribadi dengan visi kebaikan yang universal: lintas berbagai identitas. Karena itu, sejak awal Nabi Muhammad meneguhkan dalam sabdanya tentang mabrur sebagai visi seorang yang berhaji.

Mabrur secara bahasa (Arab: b-r-r yang berarti “berbuat baik”) berarti mendapat kebaikan dan menjadi baik. Dan kebaikan yang dimaksud secara khas dari kata itu adalah yang bersifat universal, sebagaimana kebaikan kepada orang tua yang juga menggunakan kata yang sama dalam Alquran dan hadis.

Sehingga, sebagaimana kepada orang tua, kita wajib berbuat baik meski dia mungkar dan berbeda agama dengan kita. Maka, seorang haji yang mabrur adalah yang telah belajar tentang kebaikan universal dari refleksi akan ritual haji yang dijalaninya dan mampu menginternalisasi serta menyemai di tanah air.

Karena itu, dalam tradisi sufistik, mabrur bisa jadi ada pada pribadi yang belum pernah berangkat haji sekalipun dan kosong dalam individu yang berkali-kali berhaji. Sebab, mabrur adalah perkara visi substantif.

Maka, haji tahun ini penting untuk menjadi momentum refleksi bagi upaya rekonsiliasi dengan mengikis ego dan sentimen identitas serta mengakhiri politisasi agama. Jika pada abad ke-19 di sini, haji menjadi momentum refleksi dan belajar, di mana setelah kembali mereka menjadi pribadi antikolonialis karena dinilai bertentangan dengan prinsip egalitarian dan keadilan.

Lalu, pada abad ke-20, Hindia Belanda melakukan upaya profanisasi haji dengan memudahkan orang Indonesia berangkat haji sehingga tak lagi menjadi pengalaman transenden yang berefek revolusioner.

Maka, saat ini kita perlu mengembalikan visi haji seperti di abad ke-19. Agar ia membawa efek visioner bagi semangat dan upaya rekonsiliasi dalam bingkai kebangsaan, melawan siapa saja yang mau membenturkan saya, Anda, dan dia yang sudah kita sadari sebagai kita.

Bukan seperti di abad ke-20, di mana haji hanya gelar tanpa substansi. Apalagi jika gelar itu justru menumbuhkan egoisme dalam konteks sosial-keagamaan: merasa unggul di tengah masyarakat, merasa suci di tengah umat karena dosanya sudah “dicuci” di Baitullah. Kita perlu merevolusi haji demi haji yang revolusioner. (*)

*) Peneliti di Gerakan Islam Cinta (GIC)