Harapan Disrupsi Sistem Pendidikan Indonesia

DENGAN ditunjuknya Nadiem Makarim, seorang CEO unicorn, menjadi Mendikbud, sebagian masyarakat khususnya para orang tua menunggu disrupsi apa saja yang akan dibawa.

Presiden Jokowi sudah menaruh ekspektasi yang besar kepada Mas Menteri (Nadiem Makarim, red) untuk memberikan kualitas pendidikan yang merata (quality education for all) di Indonesia yang luas membentang geografisnya dengan pendekatan dan adaptasi teknologi. Nadiem sendiri memiliki visi dan misi bagaimana meningkatkan relevansi pendidikan Indonesia dengan kebutuhan zaman.

Dalam hal mata ajar, Nadiem berpandangan ada beberapa mata ajar spesifik yang dibutuhkan untuk menyiapkan SDM Indonesia. Yaitu, Bahasa Inggris, bahasa pemprograman (coding), statistik, dan psikologi. Menurut Nadiem, Bahasa Inggris sudah seharusnya menjadi bahasa wajib untuk mengunyah konten ilmu-ilmu baru yang bisa diakses di internet, coding harus diajarkan di tingkat menengah atas agar setiap orang bisa membangun dunia virtual/maya, psikologi untuk memahami cara pikir manusia, dan statistika untuk literasi data dan angka.

Walaupun ada kekhawatiran terkait kedalaman filosofis alam pikir Nadiem seperti yang disampaikan oleh Okky Madasari, mata ajar yang disebut di atas sangat relevan untuk menyiapkan keahlian teknis untuk SDM muda generasi masa depan. Hanya saja ada elemen budaya yang selalu menempel pada Kementerian yang dia pimpin sehingga Nadiem juga perlu memperhatikan bagaimana SDM di masa depan juga terlatih keahlian olah rasanya, empati, toleransi, dan berbudi pekertinya di atas kemampuan kognisi dan keahlian teknis. Pendidikan bukan untuk menghasilkan pekerja cerdas dan andal yang berlaku seperti robot.



Dalam implementasi ide-idenya, Nadiem akan dihadapkan pada beberapa tantangan yang berbeda jauh dari setting-an perusahaan yang biasa dia kelola. Ia menjadi puncak eksekutif sebuah lembaga layanan publik dan pembuat kebijakan, bukan lagi di eksekutif perusahaan yang semua anggotanya direkrut dan dievaluasi dengan standar tinggi meritokratis. Menghasilkan dan mengimplementasikan kebijakan di lingkungan kementerian tidak sama dengan mencetuskan keputusan direktif dalam membangun tim atau mengembangan unit bisnis baru di perusahaan.

Pertama, Nadiem harus menerima kemajemukan Indonesia dari segi kualitas. Indonesia luas juga kualitas pendidikannya—peserta didik, guru, dan infrastruktur, seperti kurva distribusi normal, ada ekstrem kanan di kota-kota besar seperti Jakarta hingga ekstrem kiri seperti di pelosok desa daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar, red). Untuk itu, diperlukan treatment yang bijak, tidak bisa pukul rata.

Kedua, Nadiem Makarim harus berkompromi antara kualitas dan kuantitas. Harapan Presiden Jokowi pada Nadiem terkait pemerataan kualitas pendidikan berarti membantu mendorong yang di bawah untuk bisa naik (setidaknya sampai standar minimum tertentu). Sedangkan yang lazim terjadi di perusahaan adalah sistem reward-and-punishment, yaitu peningkatan kualitas dan daya saing dengan memberi insentif pada yang sudah baik untuk menjadi lebih baik. Yang perlu jadi perhatian adalah kompetisi terbuka dan pemerataan bukan hal yang bisa berjalan beriringan. Nadiem harus memilih fokus di masa jabatannya.

Ketiga, Nadiem akan berhadapan dengan sistem birokrasi layanan publik di Indonesia yang tidak seluwes di perusahaan. Sebenarnya pola kerja yang sudah lazim di perusahaan bisa saja diimplementasikan di lingkungan kementerian, seperti sistem reward-and-punishment bagi para guru dan ASN di lingkungan kementerian hingga dinas-dinas pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Perampingan ukuran tim untuk mencapai efisiensi tertinggi terkait bujet dan SDM, dan akuntabilitas performa lewat matriks yang terukur dan dinamis. Orientasi pelayanan (service-oriented) yang kental di perusahaan yang dia pimpin dulu juga bisa diimplementasikan. Orang tua dan siswa dilihat sebagai customer yang memberi rating pada performa ASN kementerian dan pelayanan institusi pendidikan negeri.

Keempat, Nadiem Makarim akan menghadapi sistem yang belum lagi ideal dari hulu (kurikulum) hingga ke hilir (asesmen). Kurikulum dan asesmen saat ini masih membingungkan para orang tua. Seakan ada gap besar antara implementasi kurikulum dengan materi ujian-ujian nasional sehingga usaha bimbingan belajar (bimbel) masih saja marak. Padahal, jika pendidikan formal di sekolah sudah cukup, anak-anak Indonesia akan punya waktu untuk mengekplorasi minat bakatnya lebih jauh dan menyiapkan set of skills untuk pekerjaan yang mereka minati. Kemudian, pola rekrutmen sekolah/kampus perlu dibenahi sehingga terwujud matriks yang lebih cocok untuk mengukur kemampuan dan kemajuan (development) cara pikir calon peserta didik.

Terakhir, Mas Menteri akan perlu merenung lebih banyak ketika dihadapkan sebuah masalah. Dalam amanat Undang-Undang Dasar, ada cita-cita besar Founding Fathers Indonesia dalam pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa. Apa pun penyelesaian masalah harus selalu merujuk pada cita-cita besar ini. Kita tidak mau pendidikan hanya sekadar jadi pemenuhan kebutuhan para pemilik modal akan tenaga kerja. Kita mau pendidikan yang bisa menelurkan talenta-talenta hebat yang berkarya dan juga membantu menyelesaikan masalah-masalah riil di negeri ini seperti yang Nadiem dan timnnya telah upayakan lewat Gojek.

Disrupsi-disrupsi teknis seperti adaptasi teknologi bejalar lewat gawai dan penekanan mata ajar baru dalam melihat kebutuhan zaman sepertinya sudah hampir pasti akan dieksekusi oleh Nadiem Makarim.  Tapi, tentunya Mas Menteri bisa berbuat lebih luas dan lebih banyak dengan disrupsi sistemik di lingkungan Kementerian yang dia pimpin khususnya dan pada sistem pendidikan Indonesia pada umumnya.


*) Kandidat doktor bidang material baru fotovoltaik di Energy Research Institute @ NTU (ERIAN), Nanyang Technological University