Harus Pintar-Pintar Menahan Diri

JawaPos.com – Mengurai  netralitas aparatur sipil negara (ASN) di pemilihan umum (pemilu) memang tidak mudah. Di satu sisi, mereka terikat oleh sejumlah aturan yang menegaskan bahwa ASN harus netral dalam pemilu.

Selain Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada UU 5/2004 tentang ASN. Belum lagi aturan-aturan lain di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah 53/2010.

Regulasi itu dibuat untuk ASN agar mereka tidak melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan pemilu. Apa pun tingkatannya. Apa pun levelnya. Dalam UU 7/2017, di pasal 280 ayat 3 ada ancaman sanksi pidana apabila ASN ikut terlibat sebagai tim kampanye atau pelaksana. Bahkan, meskipun diikutkan secara pasif pada penyelenggara atau tim kampanye, mereka tetap akan diberi sanksi.

Dalam hal netralitas, ASN memiliki karakteristik berbeda dengan anggota TNI dan Polri. ASN dituntut untuk netral, tapi di satu sisi mereka masih punya hak pilih. Tidak seperti anggota TNI dan Polri yang memang sejak awal tidak diberi hak pilih.



Karena itu, dapat dipahami, pada setiap orang yang punya hak pilih, tentu pilihannya akan memengaruhi dia secara personal. Termasuk dalam sikap dan tindakan. Baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sengaja atau tidak sengaja, bisa saja ekspresi tersebut muncul di permukaan.

Kondisi itulah yang tidak mudah bagi ASN. Di satu sisi, ASN mempunyai pilihan yang mungkin ingin diekspresikan. Tapi, di sisi lain, karena statusnya itu dia tidak boleh mengekspresikannya secara terbuka. Suka tidak suka, bila menunjukkan keberpihakan politik dalam pemilu, perbuatannya akan ditindaklanjuti atau diproses karena melanggar ketentuan UU.

Karena itu, sering kami sampaikan kepada ASN agar menahan diri. Ekspresi dukungan sebaiknya ditunjukkan di TPS dalam bentuk memberikan suara atau mencoblos pilihan yang dikehendaki. Menurut saya, persoalan netralitas ASN bukan dari apakah signifikan kalau dilihat jumlahnya. Tapi, ini soal kepatuhan terhadap UU.

Problem ASN juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh atasan. Dalam hal ini kepala daerah. Prinsipnya, netralitas ASN tidak boleh diintervensi siapa pun, termasuk oleh atasannya. Tapi, kita menghadapi kondisi di mana atasan ASN ini pasti punya kepentingan besar terhadap pemilu. Sebab, kepala daerah menyandang jabatan politik.

Dalam hubungan atasan dengan bawahan, yang paling memungkinkan untuk menggerakkan ASN memang kepala daerah. Sebab, kepala daerah punya kekuasaan untuk itu. Pada saat bersamaan, ASN dengan kepala daerah memiliki hubungan pekerjaan. Maka bisa dipastikan ada rasa takut untuk tidak mematuhi perintah atasan.

Bawaslu dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sampai saat ini masih menghadapi problem dalam penindakan pelanggaran atas netralitas ASN. Bila sebuah pelanggaran terbukti dalam proses pemeriksaan di Bawaslu, eksekutor pelanggaran ASN ini kan tetap pejabat pembina kepegawaian melalui rekomendasi dari KASN.

Saya mengapresiasi beberapa pejabat daerah yang telah menindaklanjuti rekomendasi KA SN. Ada yang diberi sanksi penurunan pangkat. Tapi, kami juga mendapati adanya beberapa kasus di mana rekomendasi ASN tidak ditindaklanjuti pejabat pembina kepegawaian. Bergantung pada kepentingan siapa yang dibela ASN ini.

Contoh kasusnya ada di beberapa pilkada. Ketika kandidat yang didukung menang dalam pilkada, ASN yang melanggar asas netralitas itu justru mendapat promosi jabatan. Ada kepentingan ASN dalam hal jabatan sehingga berpengaruh terhadap netralitas mereka.

ASN menunjukkan keberpihakannya kepada seorang kandidat sehingga terlihat oleh kontestan itu. Ketika menang, ASN tersebut berharap mendapatkan promosi. Bila mekanisme pemberian sanksi masih penuh kepentingan seperti itu, kemungkinan tindakan pelanggaran masih akan muncul di masa yang akan datang.

Ke depan kami berharap ada perubahan regulasi berkaitan dengan netralitas ASN. Khususnya dalam hal wewenang memberikan sanksi. Dalam pemberian sanksi, hubungan kepala daerah yang sekarang menjadi pejabat pembina kepegawaian dengan ASN harus diputus. Setidaknya dalam hal sanksi terkait netralitas ASN. Pejabat pembina kepegawaian dalam hal netralitas itu tidak boleh diberi wewenang eksekusi karena dia punya kepentingan dengan ASN.

Menurut saya, kewenangan KASN harus ditingkatkan. Sebaiknya KASN diberi wewenang untuk memutus dan memberikan sanksi secara langsung. Tidak lagi dalam bentuk rekomendasi. 

Editor           : Ilham Safutra

Reporter      : (Disarikan dari wawancara wartawan Jawa Pos Bayu Putra/c9/git)