JawaPos.com – Bencana selalu meninggalkan dampak ekonomi. Misalnya, waktu bencana di Palu dan Lombok, perbankan khawatir terjadi masalah pada kelancaran membayar utang nasabah.

Akhirnya, setelah didorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan dan perusahaan leasing berani memberikan kemudahan kepada para nasabah yang terkena bencana. Memang itu bergantung bagaimana regulator mendorong agar recovery di daerah bencana bisa lebih mudah. Sebab, nasabah yang terkena bencana memang harus diperlakukan secara khusus.

Kalau semua agunan di daerah bencana tersebut diambil bank gara-gara nasabah gagal bayar, sebenarnya itu bukan hal yang bagus juga. Untuk Anyer dan Lampung, bergantung juga apakah perbankan merasa perlu memberikan perlakuan khusus seperti di Lombok dan Palu. Kalau memang butuh, ya sebaiknya dilakukan saja. Kalau saya lihat, dampak bencana di Banten dan Lampung terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional mungkin tidak banyak. Hanya 0,0 sekian persen.

Kalau hotel-hotel yang roboh atau properti-properti dari pengusaha besar, saya yakin mereka sudah punya asuransi. Mengenai antisipasi kerugian seperti itu, swasta sering kali one step ahead jika dibandingkan dengan masyarakat umum, bahkan pemerintah. Justru saya concern sama masyarakat umum yang belum mengasuransikan aset bisnisnya. Yang punya toko, yang punya warung, yang punya sawah, merekalah yang harus dibantu pemerintah. Mereka perlu untuk langsung dibantu dari dana penanggulangan bencana yang ada.

Sedangkan pengusaha besar yang sudah punya asuransi perlu diberi bantuan yang berupa instrumen fiskal. Misalnya, jika kembali memulai usaha, mereka tidak dikenai pajak. Atau, langsung saja diberikan insentif khusus. Misalnya, importer di daerah itu tidak dikenai bea masuk kalau mau mengimpor bahan baku dan barang modal.

Atau, kalau mau mengimpor bahan bangunan, mereka tidak perlu harus membayar bea masuk kepada negara. Atau, transportasi pengangkutan barangnya bisa menggunakan kapal milik pemerintah dan tidak perlu dikenai pajak. Dalam konteks recovery, hal-hal seperti itu akan sangat membantu perekonomian daerah bencana untuk segera pulih.

Kita kan sebenarnya sudah punya program social protection yang banyak. Ada PKH (program keluarga harapan) dan BPNT (bantuan pangan nontunai). Itu perlu diakselerasi khusus untuk program bencana. Jadi, kalau PNS punya gaji ke-13 dan pegawai swasta dapat bonus, bagi daerah yang terkena bencana bantuan tersebut bisa juga ditambah. Misalnya, jatah bansos per keluarga yang biasanya 12 bulan bisa ditambah menjadi 13 atau 14 bulan. Jadi, selain menyalurkan bantuan penanggulangan bencana, ada akselerasi dari program bansos yang sudah ada. Itu perlu untuk mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat.

Sebenarnya postur APBN kita sudah cukup mencadangkan anggaran yang bisa digunakan untuk antisipasi penanggulangan bencana. Jika Oktober lalu kita mendapat tawaran pinjaman dari World Bank untuk penanggulangan bencana di Palu dan Lombok atau tawaran bantuan yang berupa utang dari lembaga lain, kita patut mengapresiasi. Namun, perlu hati-hati. Itu kan bukan bantuan yang semata-mata bersifat donasi. Bukan seperti masyarakat yang kalau membuat rekening donasi, terus para korban bencana itu dibantu, selesai. Kan bukan begitu.

Kalau pinjaman dari institution to government, pasti ada bunga yang harus dibayar. Memang biasanya bunga pinjaman itu lebih rendah jika dibandingkan dengan pinjaman untuk tujuan produktif. Namun, karena kita sudah termasuk negara berpendapatan menengah, pasti bunganya akan cukup tinggi. Kalau dilihat secara rasio, utang kita terhadap PDB (produk domestik bruto) memang masih aman. Namun, secara nominal, jumlahnya sudah tinggi. Kalau mau berutang, lebih baik untuk tujuan produktif saja. Kecuali kalau kita sudah sangat kekurangan dan tidak punya uang untuk membenahi dampak bencana.

Dengan kondisi kita yang tinggal di daerah rawan bencana, memang sudah saatnya kita mempunyai koefisien gempa yang kemudian diperhitungkan dalam rencana membangun infrastruktur. Kita harus punya direktori. Jangan sampai membangun infrastruktur di daerah yang rawan bencana. Atau, kalau infrastruktur itu sudah sangat mendesak untuk dibangun, diperlukan teknologi khusus yang dapat menghindarkannya dari kerusakan akibat bencana.

Ke depan, perlu juga kita pikirkan supaya infrastruktur sosial seperti sekolah, lembaga pemasyarakatan (lapas), dan lain-lain diasuransikan. Perlu dibahas siapa yang akan membayar premi, apakah pemerintah pusat atau pemda. 

*) Ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

(disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Shabrina Paramacitra/c11/oni)