Hikmah di Balik ”Suap Berjamaah”

Apa hikmah di balik kasus fenomenal ”suap berjamaah” untuk APBD-P 2015 yang menyebabkan 41 legislator DPRD Kota Malang ditahan KPK? Hikmahnya ini: Pelajaran berharga!

Pelajaran berharga bagi 41 legislator yang saat ini ditahan, dan sudah ditetapkan sebagai terdakwa dan tersangka. Pelajarannya adalah: Anda saat ini punya banyak waktu untuk bermuhasabah (berintrospeksi). Dalam bermuhasabah, setidaknya ada dua hal yang dilakukan. Pertama, merenungkan tindakan, perilaku, sikap, dan religiusitas di masa lalu. Keteledoran apa yang di masa lalu pernah dilakukan? Kelengahan apa yang di masa lalu pernah dilakukan? Ke-alpa-an apa yang di masa lalu pernah dilakukan? Kesalahan apa yang di masa lalu pernah dilakukan?

Ada banyak waktu untuk bermuhasabah, mencari jawaban  terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas.

Kedua, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan di atas, dijadikan pedoman atau pegangan untuk menapaki perjalanan hidup selanjutnya di masa akan datang. Hanya keledailah yang jatuh dua kali di lubang yang sama. Begitu kata peribahasanya. Artinya, kesalahan yang dilakukan di hari ini, jangan sampai terulang di hari lain.

Pelajaran berharga selanjutnya adalah bagi para legislator hasil PAW (pergantian antar waktu) yang dalam beberapa hari ke depan akan dilantik sebagai anggota DPRD Kota Malang. Pelajarannya adalah: Suap dan korupsi sudah begitu mendarah daging pada sistem birokrasi kita.  Suap dan korupsi punya banyak cara. Mulai dari cara yang paling halus, sampai cara yang paling kasar. Mulai dari cara yang remang-remang, sampai cara yang terang-terangan. Mulai dari cara yang paling sederhana, sampai cara yang paling canggih. Mulai dari jumlah nominal terkecil, hingga jumlah nominal terbesar.



Persoalan suap dan korupsi bukan dinilai pada jumlah uang yang digunakan untuk menyuap atau yang dikorupsi. Tapi, suap dan korupsi itu dinilai dari aspek moral. Dinilai dari motifnya. Juga dinilai dari iktikadnya.

Dari sisi nilai nominal, jumlah uang yang digunakan untuk menyuap anggota DPRD Kota Malang tak sampai Rp 1 miliar. Tepatnya sekitar Rp 700 juta.  Jika dibagi-bagikan secara merata, maka rata-rata setiap anggota DPRD Kota Malang ”hanya” menerima antara Rp 12 juta–Rp 15 juta. Jumlah yang tergolong sedikit. Tapi, sekali lagi, bukan nominal ini yang dilihat oleh KPK. Tapi KPK melihat kasus suap DPRD Kota Malang untuk APBD-P 2015 ini dari sisi moral, motif, dan iktikad.

Dari sisi motif, bahwa anggota DPRD dinilai oleh KPK secara terang-terangan minta kepada eksekutif agar diberikan imbalan atas upaya yang dilakukannya terhadap APBD-P 2015.

Dengan adanya motif itu, maka jelaslah bahwa kinerja anggota DPRD Kota Malang menunjukkan iktikad yang tidak baik. Padahal, sejatinya, para wakil rakyat dalam bekerja haruslah berlandaskan pengabdian. Bukan berlandaskan itung-itungan duit. Karena mereka adalah para wakil rakyat, yang diberikan amanah oleh rakyat untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Dari aspek moral, KPK menilai sangat tidak pantas yang dilakukan 41  legislator itu. Sebab, mereka diharapkan melakukan fungsi kontrol dan pengawasan kepada eksekutif (Pemkot Malang). Tapi, mereka malah melakukan tindakan yang sangat jauh, bahkan menyimpang, dari tugas mengawasi dan mengontrol eksekutif.

Kepada para legislator yang baru, yang dalam beberapa hari ke depan akan dilantik sebagai anggota DPRD Kota Malang, saya ucapkan selamat mengemban amanah. Setelah Anda dilantik nanti, jadikan gedung DPRD Kota Malang sebagai ladang pengabdian. Jangan jadikan sebagai ladang mencari uang, jabatan, atau kedudukan.

Setelah Anda dilantik nanti, sesungguhnya Anda sedang berada di medan yang penuh dengan ranjau-ranjau tindakan kolutif dan koruptif. Ranjau-ranjau itu sering kali dibungkus atau disamarkan dengan kebiasaan-kebiasaan atau sikap yang seakan-akan wajar. Sehingga ketika Anda menginjak ranjau-ranjau itu, Anda barangkali tidak akan terasa. Maka, sebaiknya Anda berhati-hati. Gunakan rumus ini: Terimalah hanya apa yang menjadi hakmu. (kritik dan saran: ibnuisrofam@gmail.com/IG: kum_jp)