Humor dan Rekonsiliasi

AKHIR-AKHIR ini rakyat kembali disibukkan oleh persoalan elite yang saling berbalas pernyataan perkara rekonsiliasi. Rujuk politik yang diharapkan dapat mengurangi ketegangan di akar rumput, tampaknya, masih sulit diwujudkan.

Pihak pemenang menantang oposisi untuk mendekat jika ingin berdamai.

Pihak oposisi tak urung mengajukan persyaratan. Media ramai memberitakan dialog pasif agresif antarpolitisi.

Satu-satunya yang hilang dari keriuhan itu adalah humor politik. Yang mampu dengan jernih menyandingkan berbagai pernyataan, wawancara, dan cuitan menjadi narasi yang mencerahkan serta mendewasakan masyarakat.

Di berbagai negara di dunia, humor politik yang ditampilkan melalui tayangan khusus komedi politik atau tayangan bincang-bincang larut malam (late night shows) menjadi saluran keresahan. Sekaligus harapan bagi rakyat untuk mendapatkan informasi dan analisis yang benar.

Komedi, dalam sejarahnya, banyak dikenali sebagai alat bagi jelata untuk “berbicara”. Rakyat kecil maupun kelompok minoritas menggunakan olok-olok untuk saling merefleksikan kondisi sendiri dan dengan demikian merefleksikan kondisi bangsa.

Di Indonesia, salah satu contoh yang melekat di ingatan adalah guyonan khas Srimulat tentang cara membuat satu butir telur rebus bertahan selama satu bulan. Guyonan yang lucu tapi pedih itu sesungguhnya bukan semata cerita pengalaman rakyat, tapi juga cerminan bangsa yang terjerat kemiskinan.

Di negara yang budaya komedinya lebih terkemuka seperti Amerika Serikat, komedi merupakan cara bertahan hidup sekaligus melawan (Boskin and Dorinson, 1987). Minoritas Yahudi dan African American adalah kelompok yang dianggap paling bertanggung jawab atas muncul dan berkembangnya komedi khas Amerika yang saat ini merajai dunia hiburan di negara itu (Rappoport, 2005).

Salah satu contoh humor masa revolusi rasial yang amat terkenal adalah humor tentang seorang pemuda kulit hitam yang memasuki restoran untuk kulit putih. Pelayan mengatakan, “I’m sorry, we don’t serve niggers (Maaf, kami tidak melayani orang kulit hitam).” Lalu, pemuda kulit hitam itu menjawab, “That’s great. I don’t eat them (Baguslah, wong saya juga tidak makan mereka).”

Contoh itu kembali menegaskan bahwa humor adalah kecerdasan mereka yang kecil, minoritas, terpinggir. Humor membuat mereka “setara”.

Demikianlah, humor kemudian berkembang pesat di berbagai belahan dunia hingga titik ketika para humoris menjadi rujukan. Terutama untuk komentar-komentar mereka mengenai situasi politik.

Apa yang sesungguhnya dicapai dari integrasi humor dan politik ini? Salah satunya adalah pembangunan opini publik. Arthur Asa Berger dalam bukunya An Anatomy of Humor menyebutkan bahwa satire adalah “representasi kritis” yang bertujuan untuk menyampaikan kritik terhadap status quo. Memilih satire sebagai medium membuat para pihak mengumpulkan pendukung sekaligus penentang. Opini publik dapat dibangun dengan cara yang lebih “beradab” dan mencerahkan.

Pencapaian berikutnya adalah memanusiakan diri dan lawan. Humor sebenarnya sangat berkaitan dengan relasi kuasa antara humoris dan target humor.

Humor bisa menjadi olok-olok yang merendahkan kelompok lemah seperti yang dikatakan para filsuf sejak masa Aristoteles. Namun, humor juga bisa menunjukkan kecerdasan seperti yang ditunjukkan Schopenhauer.

Sehingga, pada situasi yang ideal, elite dapat memanfaatkan humor, terutama satire politik, untuk saling menunjukkan kemanusiaannya. Olok-olok sebenarnya adalah pengakuan kelemahan diri sehingga merasa perlu untuk menjadikan orang yang “lebih kuat” sebagai sasaran humor (Mintz, 1987; Gilbert, 1997). Saling mengakui diri lemah melalui humor adalah senjata paling ampuh untuk menunjukkan kemanusiaan, kedewasaan berpolitik, serta penghargaan terhadap kecerdasan rakyat. Humor membuat politik menjadi manusiawi.

Jika ditilik dari sudut pandang humor dan politik di atas, Pemilu 2019 dapat disebut sebagai kegagalan “Terstruktur, Sistematis, dan Masif” para elite untuk menciptakan suasana pesta demokrasi yang cerah, ceria, dan mendidik. Humor yang beredar sepanjang masa kampanye hingga “masa rekonsiliasi” tak lebih dari olok-olok disertai dengan berbagai hoaks.

Legasi mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kiai dan pemimpin bangsa genius yang menggunakan humor sebagai sarana diplomasi, seperti lenyap tak berbekas.

Hingga hari ini, rasanya sulit berharap elite politik mampu berdialog secara lucu dan penuh kerendahan hati. Selera humor ternyata tak pernah sejalan dengan selera kekuasaan.

Jika demikian, patut kiranya rakyat mengambil alih panggung; mulai panggung komedi hingga warung kopi. Karena rekonsiliasi sejati terletak pada kita semua yang tergelak bersama saling menertawakan diri menuju kematangan demokrasi. (*)

*) Komika, Aktivis Perempuan, BBC 100 Women 2018