Instrumentalisasi Negara

DI DETIK – DETIK akhir masa jabatan pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, sejumlah rancangan undang-undang (RUU) dikebut untuk disahkan. Namun, di tengah riuhnya perdebatan berbagai isu tentang pengesahan RUU yang terkesan terburu-buru itu, tersirat betapa negara dikelola secara eksklusif di balik tembok kedap suara parlemen. RUU KPK bahkan telah disahkan Selasa (17/9) di tengah gelombang kritik dan penolakan publik.

Di sisi lain, konfigurasi politik pasca-Pilpres 2019 memang mengarah pada ketiadaan oposisi sehingga perdebatan di internal lembaga dewan menjadi ”sayup”. Di samping itu, bisa dipahami apabila proses legislasi di parlemen seolah kejar setoran, mengingat kinerja DPR periode 2014–2019 sejauh ini merupakan yang paling sedikit mengesahkan UU jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya di era reformasi.

Situasi niroposisi politik yang ditunjang dengan lemahnya daya serap para wakil rakyat terhadap aspirasi dari luar maupun tidak maksimalnya fungsi saling kontrol (checks and balances) di antara eksekutif dan legislatif potensial membawa negara pada jerembap instrumentalisasi negara.

Paradigma Piramida



Instrumentalisasi negara mengandaikan negara hanyalah alat kekuasaan kaum elite untuk mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Perspektif itu berkembang dari tradisi elitis dengan asumsi dasar bahwa masyarakat pada dasarnya terbelah menjadi dua kelompok besar yang membentuk piramida. Sekelompok kecil elite (ruling class) dengan kualitas tinggi dan sebagian besar massa (ruled class) dengan kualitas rendah.

Tiap kelompok itu memiliki aturan main tidak tertulis. Bagi kaum elite, status quo kekuasaan adalah aturan dasar. Bahwa kekuasaan hendaknya dipertahankan, bahkan dilipatgandakan. Mereka akan berkontestasi selagi tidak ada ancaman, tapi akan bersinergi apabila muncul ancaman bersama. Sementara itu, bagi massa, berlaku sebaliknya. Bahwa kekuasaan hendaknya dibagi-bagi (share of power) dan didistribusikan (distribution of power) sedemikian rupa sehingga pemegang kuasa sebisanya tidak menyalahgunakannya karena berlaku saling mengontrol di antara mereka.

Dalam konteks negara demokratis, perspektif itu memang kurang relevan untuk memahami konfigurasi kekuasaan yang telah tersebar. Termasuk di negeri kita pascareformasi. Di samping semangat penguatan sistem pemerintahan presidensial untuk menguatkan fungsi saling kontrol di antara eksekutif dan legislatif, juga terjadi polarisasi politik yang memunculkan dua kutub besar, setidaknya sejak 2014. Yakni, kutub koalisi pemerintah yang dimotori PDIP dan kutub oposisi yang digawangi Gerindra.

Dalam beberapa hal, ketegangan di antara dua kutub itu memang kontraproduktif. Misalnya, muncul permainan isu politik identitas demi kepentingan kekuasaan, berbagai kebohongan (hoax) yang tersebar, hingga politik personal yang mengarah pada pembunuhan karakter (character assassination).

Namun, di sisi lain, justru dualisme itu memaksa koalisi pemerintah untuk selalu berhati-hati dalam setiap pengambilan kebijakan. Begitu pula para wakilnya di lingkungan parlemen. Sementara itu, kubu oposisi selalu berupaya kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah maupun isu-isu yang berkembang di parlemen.

Konstelasi politik yang demikian seolah berubah drastis di pengujung masa jabatan mereka. Perdebatan di antara pemerintah maupun oposisi seolah menguap ketika membahas isu pemberantasan korupsi. Mereka bukan beradu argumen perihal perlu atau tidaknya UU KPK direvisi berikut data-data empiris yang menguatkan, melainkan manunggal bahwa UU itu perlu secepatnya direvisi tanpa mengindahkan gelombang aspirasi kritik dan penolakan dari media, aktivis, maupun lembaga-lembaga akademis. Hal tersebut juga tersirat pada isu agraria dan sumber daya alam dalam RUU Minerba.

Pembangkangan

Ada impresi yang tergambar dalam proses politik di parlemen dan eksekutif beberapa pekan terakhir. Hasrat status quo kuasa yang menghadapi ancaman bersama, telah mampu merangkai perbedaan kepentingan diantara mereka. Semua menjadi gerak langkah yang solid. Pada gilirannya, proses politik yang berjalan menempatkan kaum elite terpisah semakin jauh dengan massa. Keberadaan parpol sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi seharusnya bisa mendekatkan telinga para wakil rakyat terhadap konstituen.

Namun, agenda-agenda yang mengemuka di tataran partai politik justru jauh dari isu-isu yang berkembang dalam proses legislasi. Mereka lebih sibuk membincang proporsi kursi kabinet untuk periode mendatang maupun persiapan perebutan kursi kepala daerah dalam pilkada tahun depan.

Dalam taraf lebih jauh, situasi psikologis yang menjangkiti massa seperti saat ini dapat mengarah pada ketidakpercayaan (krisis legitimasi). Bahkan antipati terhadap politik. Mengutip Jurgen Habermas dalam bukunya, Legitimation Crisis (1975), politik lalu kembali kepada definisi sumirnya, yakni arena perebutan kekuasaan dari massa, oleh elite, dan untuk elite. Bukannya ruang diskursus antara elite dan massa untuk kebaikan bersama.

Apabila tidak ada langkah untuk memulihkan kepercayaan dari kalangan elite, implikasinya adalah sikap tak acuh, bahkan pembangkangan politik. Pembangkangan politik dalam ekspresinya dapat berupa ketidakpercayaan terhadap pemerintah, parlemen, aturan perundangan, partai politik, hingga dalam taraf ekstrem, yakni ketidakpercayaan terhadap demokrasi. Semua itu terjadi karena akumulasi kekecewaan bahwa ternyata demokrasi hanya selubung pembenar bagi kuasa elite oligarki.

Tentu saja hal itu tidak kita harapkan. Upaya-upaya perlu dilakukan, baik dari pihak elite maupun massa. Dari elite, misalnya, presiden dan DPR hendaknya lebih lebar membuka telinga, menangkap aspirasi-aspirasi yang muncul dari masyarakat, khususnya dari kalangan akademis. Sementara itu, dari massa, jalur-jalur konstitusional tetap harus dikedepankan apabila terdapat tuntutan untuk menginterupsi produk perundangan, misalnya melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Alhasil, demokratisasi yang telah dan tengah berjalan sejauh ini perlu kita jaga bersama sehingga tetap dalam koridor bahwa kekuasaan bukan untuk dimiliki dan dilipatgandakan, melainkan diabdikan bagi sebanyak-banyaknya rakyat. Wallahu a’lam. (*)


*) Fahrul Muzaqqi, Dosen di Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Surabaya