Jalan Berlubang – Radar Malang Online

Sekelompok masyarakat di Kota Malang menggalang aksi mengumpulkan koin.  Tujuannya, untuk menambal jalan berlubang yang ada di sejumlah ruas jalan protokol di Kota Malang. Dan jalan-jalan berlubang itu sebagian sudah diberi tanda dengan cat/pylox putih.  Menurut saya, gerakan ini bisa bermakna denotatif (benar-benar mengumpulkan duit untuk menambal jalan). Bisa juga bermakna konotatif (sebatas gerakan moral menyindir aparat pemerintah dan membangunkan kesadaran aparat pemerintah).

Jika niatnya benar-benar mengumpulkan duit untuk menambal atau mengaspal jalan-jalan yang berlubang di seluruh Kota Malang, butuh duit ratusan juta hingga miliaran rupiah.  Jika gerakan ini masif, bukan mustahil, seluruh jalan yang berlubang yang ada di Kota Malang ini akan mampu ditambal dan diperbaiki dari dana swadaya mengumpulkan koin tadi. Jika niatnya adalah untuk menyindir aparat pemerintah,  atau membangunkan responsivitas aparat pemerintah kota dalam memperbaiki jalan yang termasuk dalam instrumen pelayanan publik, apakah aparat pemerintah sudah tersindir? Apakah aparat pemerintah sudah tergugah responsivitasnya?



Dari fenomena jalan berlubang ini, kian membuktikan bahwa aparat pemerintah kurang peka terhadap persoalan-persoalan kota. Di satu sisi masyarakat merasa jalan berlubang di Kota Malang sudah dianggap parah, dan butuh respons secepatnya dari pemerintah. Pada sisi lain, bisa jadi, aparat pemerintah belum menganggap parah fenomena jalan berlubang tersebut, sehingga tidak dimasukkan dalam prioritas penanganan.  Ini yang saya sebut sebagai ”disparitas masalah”.  Terjadi kesenjangan dalam melihat masalah, antara pemerintah sebagai subjek dalam melaksanakan kebijakan publik, dengan rakyat sebagai objek kebijakan publik.

Sesungguhnya persoalan kota itu tidak hanya jalan berlubang. Sebut saja: ada beberapa ruas jalan yang dijadikan arena pasar; ada beberapa bahu jalan yang dijadikan tempat parkir; pengolahan sampah yang rata-rata masih konvensional; beberapa proyek fasilitas umum yang mangkrak.  Tapi, mengapa, ada kelompok masyarakat yang langsung merespons cepat begitu isu jalan berlubang ini diangkat? Bisa jadi, karena masalah kerusakan jalan adalah masalah yang sangat dekat dengan masyarakat. Karena rusaknya jalan bisa langsung dapat dirasakan akibatnya. Bisa jadi, sudah ada korban yang berjatuhan akibat jalan berlubang tersebut. Dan bisa jadi, korbannya semakin bertambah jumlahnya.

Sekarang tinggal bagaimana aparat pemerintah merespons.  Bagi kita masyarakat awam, rasanya tak terlalu sulit untuk merespons tuntutan masyarakat agar jalan-jalan berlubang itu segera ditambal. Tinggal wali kota memerintahkan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait, untuk langsung merespons.  Misalnya, bisa dimulai dari jalan-jalan yang padat dilalui kendaraan.

Tapi, bahasa dan logika  birokrasi tak semudah itu.  OPD tak akan semudah itu bikin kegiatan menambal jalan jika tidak dirumuskan lebih dulu ke dalam program kerja. Dan program kerja tak bisa dibikin semendadak itu. Belum lagi jika nilai proyeknya di atas angka tertentu, harus melalui proses lelang. Dan ini butuh waktu tersendiri. Inilah kira-kira penjelasan secara normatif dari sudut pandang birokrasi.

Pertanyaannya, apakah aturan birokrasi selalu berjalan se-normatif itu?  Mungkinkah jika wali kota membuat satu terobosan, misalnya memerintahkan kepada kepala OPD untuk segera memperbaiki jalan-jalan yang berlubang itu, meski tidak ada dalam program OPD untuk tahun berjalan? Pertimbangannya jelas: karena selain didesak warga, juga sudah ada korban yang jatuh akibat jalan berlubang. Jika tak segera diperbaiki jalan berlubangnya, dikhawatirkan jumlah korban semakin bertambah.

Jika wali kota membuat terobosan seperti ini, apakah salah? Salahnya di mana? Karena tidak ada dalam program kerja OPD terkait, sehingga tidak ada anggarannya? Ketika birokrasi masih tersandera dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maka birokrasi itu bisa disebut masih konvensional. Alias berjalan normatif, tanpa terobosan.

Padahal, pelayanan publik itu harus berpihak pada kepentingan publik. Dan menurut Michiel S. de Vries, salah satu ciri dari pelayanan publik yang memiliki keberpihakan pada kepentingan publik adalah, menganggap adanya kelompok-kelompok masyarakat sebagai mitra kerja (partner).

Karena dianggap sebagai mitra kerja, maka ketika masyarakat mendesak sebuah persoalan segera direspons, maka pemerintah harus secepat-cepatnya merespons.

Nah, bola ada pada wali kota. Apa pun yang diputuskan wali kota, adalah kebijakan publik. Thomas Dye mengatakan: ”Public policy as anything a government chooses to do or not to do,”. Maknanya, wali kota membuat atau tidak satu keputusan, tetaplah itu dianggap sebagai kebijakan publik.

Wali kota berani atau tidak membuat terobosan, tetap saja disebut sedang membuat kebijakan publik. (kritik dan saran: ibnuisrofam@gmail.com/IG: kum_jp)