Karen dan Prinsip Business Judgment Rule

JawaPos.com – Pernyataan Karen Galaila Agus­tiawan itu tidak panjang. Diungkapkan kepada wartawan yang mewawancarainya. Sudah sepuluh tahun lalu. Tapi, tetap saja membuat saya terkesima. Ketika itu dia mengucapkannya beberapa hari setelah dilantik sebagai Dirut Pertamina.

Soal laku kepemimpinan.

“Pemimpin itu role model, pembuat keputusan. Pemimpin itu pasti bikin kesalahan karena pemimpin itu harus bikin keputusan. Kalau sampai pemimpin tidak bikin keputusan, enggak ada yang bisa dikerjakan. Diem saja, status quo,” kata dia kala itu.

Berbilang tahun kemudian, setelah dia tidak lagi menjabat. Pernyataan itu ibarat senjata makan tuan. Bagi dirinya. Karen duduk di kursi pesakitan sebagai terpidana korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dia divonis delapan tahun penjara karena investasi di Blok Basker Manta Gummy di Australia tak membuahkan hasil.



Ada yang agak melegakan. Kendati terbukti menyalahgunakan kewenangan, tak ada sepeser pun uang yang mengalir ke kantongnya. Karena itu pula, hakim tak membebaninya uang pengganti. Bahkan, satu di antara lima hakim yang mengadilinya berbeda pendapat. Karen tidak terbukti korupsi. Keputusannya bukan tanggung jawab pribadinya sebagai direktur utama semata. Investasi itu sudah disetujui direktur-direktur yang lain.

Pascavonis, Karen tegar. Dia tahu risiko apa yang diterimanya sebagai pemimpin. Pernyataannya setelah sidang berakhir menunjukkannya. “Biarkan saya yang berkorban. Setelah itu tidak ada lagi,” terang alumnus teknik fisika ITB itu.

Saya sebenarnya agak tersentak ketika Karen tersandung masalah. Saya tidak mengenal secara pribadi. Tapi, saya mengamati sepak terjangnya lewat berita-berita. Mulai menjabat hingga dia tiba-tiba mengundurkan diri sebagai orang pertama di Pertamina. Ketika itu Karen pengin menjadi pengajar di Universitas Harvard. Cita-cita lama yang ingin dia wujudkan.

Karen adalah perempuan kuat. Dia merintis karir di perusahaan asing sejak muda. Begitu lulus dari ITB di Mobil Oil Indonesia. Dia lalu melanglang buana di berbagai perusahaan minyak asing. Di perusahaan-perusahaan itu dia ditempa dengan prinsip-prinsip profesionalitas dan integritas. Terbukti saat di Halliburton Indonesia, dia menjadi perempuan Indonesia pertama yang menjabat commercial manager.

Seharian kemarin saya berusaha mencari-cari informasi lagi soal Karen. Apa yang membuatnya tiba-tiba pindah ke Pertamina. Bukankah di perusahaan-perusahaan minyak asing itu gajinya berlimpah? Bukankah hidupnya sudah enak? Apa lagi yang dia cari?

Rupanya, ketika Karen memutuskan ke Pertamina, banyak koleganya yang menggunjing dia. Banyak yang yakin Karen akan berubah mengikuti laku perusahaan barunya. Maklum, ketika itu perusahaan pelat merah tersebut lekat dengan citra lama.

Rupanya, tidak begitu. Karen justru mengubah sistem di sana. Mimpinya Pertamina minimal setara dengan Petronas. “Kayak dulu di ITB zaman Posma, kan ada spanduk selamat datang putra-putri terbaik Indonesia. Saya pengin begitu di Pertamina, selamat datang sarjana terbaik di Pertamina,” terang dia dalam sebuah wawancara.

***

Saya masih bertanya-tanya. Apakah orang sekelas Karen nekat korupsi? Bukankah perjalanannya di berbagai perusahaan asing itu menempa wataknya. Didikan ayahnya, Prof Dr Soemiatno, yang terkenal sederhana pasti banyak membentuk karakternya.

Seharian kemarin saya bersama istri mendiskusikan itu di warung Empal Gentong tak jauh dari rumah. Panjang dan lebar. Bukankah dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ada prinsip business judgment rule (BJR)? Yang seharusnya melindungi direksi perseroan dari jeratan hukum. Prinsip dalam pasal 97 ayat 5 sudah jelas.

Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian apabila memenuhi empat syarat. Yakni, kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan tindakan yang mengakibatkan kerugian, telah mengambil tindakan untuk mencegah dan berlanjutnya kerugian. Rasa-rasanya Karen telah melakukan itu semua.

Tapi, mengapa masih dipersalahkan? Hakim punya pendapat lain. Berdasar fakta persidangan, Karen mengabaikan prosedur investasi di Blok BMG dan tidak melakukan kajian terlebih dahulu secara mendalam. Entahlah.

Namun, bila prinsip BJR itu tidak ditegakkan, ke depan siapa saja yang menjabat direktur utama perusahaan bisa dijerat pidana. Dilema-dilema besar akan dihadapinya. Berani mengambil risiko besar, maka keuntungan perusahaan akan didapatkan. Bila akhirnya merugi, bersiap-siaplah mendekam di penjara. Sudah menjadi bagian nasibnya.

Penegakan BJR tersebut adalah perjuangan yang berliku. Dibutuhkan pengujian di pengadilan berbagai tingkat. Itu pula yang dialami eks pejabat Bank Mandiri Fachrudin Yasin (group head corporate relationship) dan Roy Ahmad Ilham (group head credit approval).

Semula kredit yang digelontorkan Fachrudin dan Roy kepada PT Arthabima Textindo dan PT Arthamustika Textindo dianggap tanpa melalui prosedur dan syarat yang ditentukan bank. Di pengadilan negeri (PN) diputus bebas. Namun, di tingkat kasasi, MA menjatuhkan pidana lima tahun. Tak terima, keduanya lantas mengajukan dua kali peninjauan kembali (PK). Hasilnya, di PK kedua, Fachrudin dan Roy divonis bebas. Ada bukti baru yang disampaikan. Di antaranya, para pejabat bank pelat merah tersebut berhati-hati mengambil kebijakan pengucuran kredit. Sebagaimana prinsip BJR. Semoga kasus Karen bisa menjadi pelajaran baru dalam penegakan BJR tadi.

Karen kini ibarat menghadapi hidup baru. Sebagaimana hobi masa kecilnya: balet. Dia melakukan gerakan memutar dengan posisi berdiri dengan ujung kaki. Berkali-kali dia jatuh. Namun, pantang menyerah membuat dia bisa tegak. Semoga begitu. (*)