Karhutla dan Citizen Lawsuit

ADILI Para Pembakar Hutan! Begitu bunyi Jati Diri harian ini kemarin (16/9) selaksa seruan yang menggugat makna negara hukum dalam kasus karhutla.

Konsistensi aparatur penegak hukum disorot dan lembaga MA disindir agar tidak melegalisasi karhutla sebagai aktivitas yang tidak melanggar hukum.

Potret di kasus karhutla selama ini mengesankan adanya tontonan umum mengenai rapuhnya penegakan hukum. Khalayak menyaksikan asap yang menyembul di Sumatera maupun Kalimantan sekarang ini seolah menantang kedigdayaan negara.

Terhadap kasus karhutla sejatinya dapat diterapkan tiga jerat hukum secara terpadu, yaitu: administrasi, kepidanaan, dan keperdataan. Aspek administratif dilakukan dengan pengawasan dan penerapan sanksi oleh jajaran birokrasi yang berpuncak dengan terbitnya sanksi pencabutan izin.



Dalam karidor norma inilah apabila di suatu wilayah terjadi karhutla, hal itu menandakan betapa lemahnya pengawasan serta kinerja ekologis birokrasi pemerintahannya. Kementerian/lembaga sektoral secara struktural-fungsional akan menjadi pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas berkobarnya karhutla di teritorialnya.

Pejabat pengawas yang main-main atau tidak melakukan tugasnya secara yuridis dapat dipidana. Tidak melakukan pengawasan adalah tindakan kriminal.

Aspek kepidanaan bersentuhan dengan pelaku karhutla secara perseorangan dan korporasi. Penerapan tindak pidana korporasi diatur Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Didefinisikan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (criminal liability).

Mengenai fenomena kejahatan ekologis, telah lama dilakukan gugatan administrasi maupun gugatan ganti rugi terhadap korporasi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

Memang pertanggungjawaban pidana lingkungan dapat dibebankan kepada perseorangan (natuurlijke persoon) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagai penjelmaan hak dan kewajiban. Pidana korporasi itu diterapkan dengan menjatuhkan sanksi pidana denda dan bagi pengurusnya diterapkan sanksi pidana berupa penjara (maupun denda).

Dalam UU Lingkungan Hidup, sanksi pidana denda untuk badan hukum diperberat sepertiga dari sanksi pidana denda untuk individu. Perseorangan yang dipidana dalam konteks kejahatan korporasi meliputi: pengurus (direksi atau ketua), pemimpin perbuatan pidana (kepala bidang), dan pelaku nyata di lapangan (pekerja) sesuai dengan tugasnya.

Adapun jerat hukum keperdataan (gugatan) atas kerugian yang ditanggung korban karhutla memiliki landasan konstitusional pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan pasal 28 Piagam Hak Asasi Manusia (Tap MPR RI No XVII/MPR/1998): ”Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Penuangan hak fundamental merupakan bentuk perlindungan hukum paling ekstensif yang memberikan kaidah yuridis gugatan untuk merealisasikan kepentingannya. Gugatan ini dapat dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat (class action), LSM. Bahkan pemerintah pusat dan daerah telah diberi otoritas hukum mengajukan gugatan atas kerugian yang diderita akibat karhutla.

PN Palangka Raya pada 22 Maret 2017 telah membuat putusan cemerlang mengenai gugataan warga negara (citizen lawsuit) akibat alpanya negara dalam kasus karhutla (2015). Presiden, KLHK, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pertanian, gubernur dan DPRD Kalteng dinyatakan bersalah.

Putusan itu menggedor kesadaran agar pencari keadilan selalu optimistis bahwa hukum adalah solusi. PN Palangka Raya menyorongkan gairah rakyat melalui titian hukum berupa citizen lawsuit, tanpa mencederai diri sendiri, apalagi memperolok liyan, dan berteriak ”pokoknya tolak”.

Rakyat memiliki hak atas kehidupan, kesehatan, keamanan, pendidikan, sandang-pangan-papan, maupun lingkungan yang baik (constitutional-rights).

Negara yang teledor, tidak tanggap atas nasib rakyat akibat karhutla, maka warga dipersilakan ”menjewernya” melalui gugatan citizen lawsuit. Titian hukum yang dipancangkan dari ruang PN Palangka Raya niscaya meneguhkan daulat rakyat atas pemerintahnya. (*)

*) Dosen Hukum Lingkungan, Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga