Kawal Rekapitulasi Suara

JawaPos.com – Bagaimana proses pemungutan suara berlangsung kemarin (17/4), kita sudah bersama-sama menyaksikan. Secara umum, sebagai pemantau, kami tidak menemukan hal-hal yang secara prinsip mengkhawatirkan. Semua berjalan baik dari awal hingga akhir. Misalnya di wilayah pantau saya di Jawa Barat.

Ada beberapa catatan terkait dengan proses yang terjadi pada hari pemungutan suara. Pertama, konstitusionalitas pemilih. Di beberapa tempat masih ada yang keliru memahami. Baik oleh masyarakat pemilih maupun petugas penyelenggara.

Misalnya, ada masyarakat yang memaksa menggunakan hak pilih di daerah yang bukan domisilinya tanpa dokumen yang sah. Dalam hal ini formulir A5. Padahal, persoalan itu seharusnya sudah selesai 30 dan 7 hari sebelum pemungutan suara. Ternyata, masih ada yang mencoba menggunakan hak pilih dengan cara yang tidak dibenarkan.

Problem konstitusionalitas lain adalah formulir C6. Kami mendapati sebagian kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) kita masih memaknai form C6 sebagai barang yang wajib dibawa pemilih untuk mencoblos. Karena dimaknai wajib, ada sejumlah KPPS yang tidak mau melayani pemilih yang tidak membawa C6. Padahal, form C6 adalah surat pemberitahuan, bukan undangan untuk memilih.



Lantaran sifatnya adalah pemberitahuan, bila ada pemilih yang tidak membawa C6, dia tetap harus dilayani. Bisa saja C6 itu hilang. Atau sejak awal pemilih memang tidak diberi C6. Sepanjang namanya ada dalam DPT, haknya harus dilayani petugas. Tampaknya pemahaman itu kurang menyeluruh pada teman-teman KPPS.

Catatan lainnya adalah soal logistik. Kekhawatiran mengenai surat suara kurang atau logistik yang belum sampai, meski tidak terjadi di TPS yang saya pantau, tetap perlu menjadi perhatian. Sebab, di beberapa daerah kami mendapatkan info bahwa masih ada kekurangan surat suara.

Kesigapan penyelenggara juga menjadi catatan. Semua mengetahui bahwa TPS dibuka mulai pukul 07.00. Namun, karena surat suara dan alat kelengkapan TPS harus dibuka secara transparan kepada publik serta harus dihitung, diperlukan waktu yang lama.

Sebenarnya itu kegiatan penting. Baik sumpah KPPS, kehadiran saksi, memeriksa kelengkapan alat di TPS, maupun menghitung surat suara yang akan digunakan. Namun, konsekuensinya, sebagian waktu untuk pemungutan suara bagi pemilih tersita karena digunakan untuk kegiatan protokoler tersebut. Padahal, kami mengamati antusiasme yang tinggi dari pemilih.

Pada prinsipnya, Pemilu 2019 berjalan dengan lancar meski ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Kita harus fair. Kalau memang baik, harus diapre­siasi. Kalau ada catatan, harus pula disampaikan. Hampir sebagian besar sudah berjalan meski di beberapa tempat dan titik terdapat problem teknis yang perlu jadi perhatian.

Catatan yang ada bukan soal sumber daya manusia (SDM). Menurut kami, justru sekarang lebih baik. Sebab, regulasinya memperbolehkan ketua KPPS minimal berusia 17 tahun. Dulu ketua KPPS minimal berusia 25 tahun. Dengan demikian, kalau yang menjadi petugas KPPS adalah mahasiswa, relatif lebih baik dan lebih segar.

Kami justru memandang bahwa urusan KPPS berkaitan dengan bimbingan teknis (bimtek) yang disampaikan kepada mereka. Tahun ini kita melaksanakan pemilu serentak. Banyak kegagapan tentang bagaimana menerjemahkan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara.

Pemungutan suara relatif lebih bisa diantisipasi. Yang menjadi perhatian bersama adalah penghitungan suara. Termasuk dalam proses menerjemahkan formulir C1 plano ke dalam form C1. Karena itu, kuncinya ada pada bimtek. Bagaimana memberikan pemahaman teknis kepada KPPS.

Kerja KPU adalah pekerjaan teknis. Semua hal harus dimitigasi terlebih dulu. Itulah fungsi bimtek. Ketika muncul sebuah problem, ini jalan keluarnya. Ketika ada problem lain yang berbeda, jalan keluarnya juga berbeda.

Dalam beberapa waktu ke depan, penyelenggara perlu mengantisipasi beberapa hal. Salah satunya, proses penghitungan suara di TPS harus benar-benar terdokumentasikan dengan baik. Jadi, yang harus diperhatikan adalah kerapian administrasi. Mulai proses pencetakan C1 plano hingga menerjemahkannya ke dalam C1. Apakah jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah. Kalau sama, klop. Tidak akan menjadi problem sampai tingkat nasional. Antisipasi itu yang harus dijaga betul oleh penyelenggara. Jangan sampai ada pergeseran-pergeseran angka.

Kami sebagai pemantau mengupayakan hal lain. Misalnya mencoba meng-capture C1 plano. Di situlah kemurnian suara bisa terjaga. C1 plano adalah hasil yang otentik dari TPS. Itu yang harus dijaga petugas KPPS agar tidak ada perbedaan jumlah pengguna hak pilih dengan surat suara sah dan tidak sah.

Saat ini penghitungan suara sudah selesai. Fokus penyelenggara berikutnya ada di rekapitulasi suara. Jangan sampai ada hal-hal yang terkait dengan integritas muncul di sana. Lebih baik penyelenggara berfokus mengawal proses rekapitulasi supaya hasilnya tidak ada problem dan tidak ada yang dicurigai. Tidak perlu menemui siapa pun. Fokus saja untuk menghadapi aktivitas rekapitulasi suara.

*) Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit)

Editor : Ilham Safutra

Reporter : disarikan dari wawancara wartawan Jawa Pos Bayu Putra/c9/fal