Kesehatan dan Pembangunan SDM

PRESIDEN Jokowi menyatakan bahwa prioritas pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sebab, SDM merupakan kunci masa depan Indonesia. Tujuannya, menghasilkan manusia yang unggul dan maju.

Selama ini, kemajuan pembangunan SDM umumnya ditakar dengan human development index (HDI) atau indeks pembangunan manusia (IPM). Akan tetapi, saat ini dilakukan pendekatan baru untuk melihat prospek modal manusia tersebut dengan human capital index (HCI) atau indeks modal manusia. HCI menggambarkan tingkatan modal manusia yang akan dimiliki seseorang anak yang lahir hari ini pada saat dia menyelesaikan tingkat pendidikan menengah atas (usia 18 tahun), mengingat tingkat risiko masalah kesehatan dan pendidikan di negara mana dia dilahirkan.

Pada 2017, HDI Indonesia sesuai rilis UNDP berada di urutan ke-116 dari 189 negara. Indonesia juga masih berada di bawah beberapa negara ASEAN.

Di Indonesia, kondisi modal manusia saat ini (tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan) perlu mendapat perhatian yang besar. Bank Dunia memublikasikan, skor HCI Indonesia pada 2018 adalah 0,53. Artinya, rata-rata seorang pekerja Indonesia pada generasi mendatang hanya akan mempunyai produktivitas 53 persen dari potensi penuhnya bila dia menyelesaikan pendidikan dan mendapat keterampilan serta pemenuhan kebutuhan kesehatan. Rata-rata HCI juga bervariasi. Di Jawa-Bali 0,60; Kalimantan 0,60; Maluku 0,46; Nusa Tenggara 0,51; Papua 0,48; Sulawesi 0,50; dan Sumatera 0,54.



Modal Manusia

Sejarah membuktikan adanya keterkaitan antara modal manusia dan pertumbuhan ekonomi. Pada awalnya, fokus pembangunan modal manusia adalah keterkaitan antara ketercapaian pendidikan/pengetahuan dan pertumbuhan ekonomi.

Akan tetapi, kemudian yang tidak dapat dinafikan adalah keterkaitan antara status kesehatan dan produktivitas ekonomi. Pencapaian pendidikan diukur dengan berapa lama masa pendidikan sekolah telah diselesaikan serta seberapa banyak siswa belajar mata pelajaran pengetahuan sains dan matematika. Status kesehatan fungsional adalah seberapa sehat kondisi tenaga kerja. Semua hal itu, yakni pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan, adalah pembentuk modal manusia yang memungkinkan potensi yang dapat dikembangkan sebagai SDM produktif.

Hari-hari ini seorang anak Indonesia diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan (dasar hingga menengah) selama 12 tahun 4 bulan sampai berusia 18 tahun. Itu terjadi karena belum meratanya akses dan mutu pendidikan. Demikian pula, hampir sepertiga anak masih mengalami stunting. Artinya, mereka mempunyai risiko gangguan kognitif dan keterbatasan fisik yang dapat berlangsung sepanjang hayat mereka.

Dengan demikian, tiga modal utama penyusun modal manusia generasi mendatang adalah (1) keberlangsungan hidup (survival), apakah anak yang lahir saat ini dapat bertahan hidup sampai usia sekolah; (2) sekolah (quality adjusted school), berapa tahun bersekolah yang diselesaikan dan seberapa banyak mereka belajar; serta (3) kesehatan, apakah anak menyelesaikan sekolah dengan kesehatan yang baik dan siap untuk tingkat pendidikan selanjutnya bekerja.

Pengaruh Kesehatan

Pembangunan modal manusia dari perspektif kesehatan meletakkan tiga indikator penting. Yakni, angka kelangsungan hidup di bawah 5 tahun, stunting, dan tingkat kelangsungan hidup dewasa yang terkait dengan kesakitan atau kematian dini karena penyakit.

Berbagai masalah kesehatan tersebut, antara lain, status kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi yang belum menggembirakan. Juga masalah gizi, terutama stunting; masih tingginya penyakit menular dan tidak menular; serta belum meratanya akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Kebijakan pembangunan kesehatan 2020–2024 telah berada di arah yang tepat dan memberi harapan akan peningkatan modal manusia. Sebab, kebijakan itu memperkuat peningkatan mutu pelayanan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan kepada penguatan pelayanan kesehatan primer untuk peningkatan upaya promotif dan preventif. Fokusnya pada pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan KB maupun peningkatan kesehatan reproduksi. Penyelenggaraan program kesehatan juga perlu didukung alokasi sumber pendanaan yang cukup.

Gambaran konteks makro pembiayaan kesehatan Indonesia seperti health expenditure as a percentage of GDP (2016) yang sebesar 3,8 persen pada 2016 dan health expenditure per capita (2015) sebesar USD 137,7 yang relatif rendah apabila dibandingkan dengan berbagai negara di kawasan ini memberi pesan bahwa dukungan alokasi sumber pendanaan kesehatan perlu terus diperjuangkan. Bank Dunia dalam publikasi health financing system assessment (HFSA, 2017) memberi pesan kunci bahwa Indonesia perlu meningkatkan belanja kesehatan.

Intervensi program kesehatan yang meletakkan pelayanan kesehatan primer yang kuat sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dengan mengedepankan upaya-upaya promotif dan preventif harus lebih ditingkatkan. Hal itu sesuai dengan deklarasi Astana (global conference on primary health care, Oktober 2018) yang mendorong peningkatan komitmen negara-negara untuk membangun pelayanan kesehatan primer yang kuat dan berkelanjutan.

Penguatan pelayanan kesehatan primer di Indonesia beberapa tahun terakhir digalakkan melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Program itu memosisikan peran strategis puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan.

Dengan PIS-PK, puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan di dalam gedung. Tetapi juga mengunjungi setiap keluarga, mengidentifikasi masalah kesehatan individu, dan mengintervensi sesuai dengan tingkat kemajuan sebuah keluarga menurut 12 indikator keluarga sehat (IKS). Sedangkan penguatan sistem kesehatan dan pengawasan merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa pelayanan dan penguatan promotif serta preventif dapat berjalan baik. Analisis kemajuan cakupan dan perubahan keluarga sehat memberi keyakinan bahwa intervensi dengan pendekatan PIS-PK sudah berada di arah yang tepat. Apabila pada kurun September 2018–Februari 2019 terjadi peningkatan status keluarga sehat dengan perubahan positif pada 50,0 persen kabupaten/kota, hasil analisis pada kurun September 2018–Juni 2019 memperlihatkan kemajuan dengan perubahan positif pada 62,3 persen kabupaten/kota.

Percepatan pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa diraih apabila modal (sumber daya) manusia diperbaiki. Karena kesehatan merupakan indikator penting dalam pembangunan modal manusia, penting bagi pemerintah di semua tingkatan menanamkan pendanaan (investasi) yang cukup pada bidang kesehatan, meskipun hasilnya tidak bisa segera dilihat karena sifatnya jangka panjang. Program kesehatan harus tetap diprioritaskan pada kegiatan yang bertujuan meningkatkan modal manusia melalui upaya perbaikan status gizi, akses, dan mutu pelayanan kesehatan melalui penguatan pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan keluarga.

Mempersempit kesenjangan modal manusia mempunyai pengertian bahwa semakin banyak bayi yang lahir sehat, siap untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran di sekolah serta memaksimalkan kapasitas apa yang mereka pelajari sehingga mereka akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan tetap sehat sepanjang hidup. Dengan cara ini. Indonesia akan dapat mengejar ketertinggalannya dari negara-negara ASEAN dalam pembangunan modal manusia. (*)


*) Nila F. Moeloek, Menteri Kesehatan