Ketika Medsos Dibatasi – Radar Malang Online

Oleh Kurniawan Muhammad
Direktur Jawa Pos Radar Malang

Ketika terjadi aksi demonstrasi besar-besaran para pendukung capres Prabowo Subianto di Jakarta Rabu lalu (22/5), pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara membuat keputusan ”kontroversial”. Yakni, membatasi beberapa fitur di media sosial (medsos) dan messaging system, khususnya fitur yang berkaitan dengan foto dan video.  Sehingga, sejak hari itu, kita tak bisa mengirimkan foto ataupun video melalui WhatsApp (WA). Alasannya, untuk menangkal menyebarnya hoaks. Perlukah ada kebijakan seperti itu?

Ada yang setuju dengan keputusan pemerintah itu. Tapi tak sedikit yang tidak setuju. Yang setuju, menganggap apa yang dilakukan pemerintah sudah tepat. Karena dalam banyak kasus, informasi hoaks mampu menyulut emosi massa. Informasi hoaks, kerap ditelan mentah-mentah sebagai sebuah kebenaran. Masyarakat medsos, punya kecenderungan sulit membedakan mana informasi yang sejati dan mana informasi yang hoaks.

Yang tidak setuju, menganggap apa yang dilakukan pemerintah itu lebay. Paranoid. Menghambat hak publik. Dan menganggap pemerintah cenderung otoriter. Kelompok ini menganggap, bahwa masyarakat saat ini sudah semakin dewasa. Sudah mampu membedakan mana informasi yang benar dan mana yang hoaks.   Sehingga nggak perlu dibatas-batasi. Nggak perlu dihalang-halangi dengan cara membatasi fitur medsos.

Anda termasuk yang mana? Diakui atau tidak, medsos memang dunia yang sangat hiruk-pikuk. Di medsos, ada orang paling jahat, juga ada orang paling baik. Gambar paling sopan, hingga gambar paling porno, ada di medsos. Kalimat bijak, hingga kalimat bejat,  ada di medsos. Sanjungan hingga umpatan, ada di medsos. Sering kali, aturan yang dimaksudkan untuk membatasi orang ber-medsos tak mampu benar-benar membatasi. Tak mampu benar-benar mengatur. Sehingga isu yang beredar di medsos, sering menjadi bola salju dan bola liar, terlepas benar-tidaknya isu tersebut.



Para peneliti dari Oxford Internet Institute dalam penelitiannya telah mengidentifikasi gelombang pasang ”bot” dan akun-akun medsos palsu yang sengaja dipakai untuk menyebarkan disinformasi (informasi yang tidak benar atau informasi yang tidak berdasarkan fakta).

Tomaz Dazelan dan Igor Vobic dalam bukunya: ”(R)evolutionizing Political Communication through Social Media” mengungkapkan bahwa perluasan medsos telah berkontribusi pada modernisasi komunikasi politik yang signifikan sebagai sarana baru untuk memungkinkan komunikasi langsung dengan follower, dan memberikan pengaruh pada komunikasi pesan-pesan politik kepada pemilih.

McNamara & Kenning (2011) menyebutkan, politisi menggunakan medsos sebagai transmisi pesan politik satu arah, daripada keterlibatan warga yang menunjukkan bahwa banyak dari konten medsos yang terdiri dari slogan pemilihan, menyerang lawan-lawan dan retorika politik yang sebagian besar bersifat dangkal dan pragmatis.

Dengan berbagai macam kelebihan dari medsos itu, maka medsos bisa menjadi panggung yang sangat efektif untuk propaganda. Smith et al (1946) berpendapat, bahwa propaganda berkaitan dengan sikap pada isu-isu kontroversial. Kebanyakan propaganda lebih bersifat emosional daripada rasional dalam konten. Emosi adalah inti dari propaganda.

Nah, dari sini, kita bisa mengukur, apakah medsos memang perlu dibatasi oleh pemerintah, ketika terjadi demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada 22 Mei lalu, yang dipicu oleh adanya tuduhan dari tim sukses capres Prabowo Subianto soal kecurangan dalam pemilu? Jika medsos tidak dibatasi pada hari itu, benarkah hoaks-hoaks akan semakin santer bersliweran di medsos? Benarkah medsos bakal menjadi palagan bagi berbagai propaganda? Yang jelas, Anda suka atau tidak, Anda setuju atau tidak, hingga berita ini ditulis, medsos (khususnya mengirim gambar melalui WA dan Instagram) masih belum normal seperti biasanya. (kritik dan saran: ibnuisrofam@gmail.com/ IG: kum_jp)