Klarifikasi, lalu Rekomendasi

JawaPos.com – Rekomendasi hitung ulang TPS se-Surabaya yang dikeluarkan Bawaslu sangat mengejutkan publik. Memang akhirnya masalah itu diluruskan.

Penghitungan ulang hanya dilakukan di TPS-TPS yang dianggap terdapat perbedaan hasil penghitungan suara.

Meski demikian, ada cukup banyak hal yang perlu menjadi bahan pemikiran bersama agar masalah itu tidak terulang. Sebab, dalam pelaksanaan pemilu, baik pileg, pilpres, maupun pilkada, rekomendasi-rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu sangatlah vital.

Rekomendasi pengawas pemilu di seluruh tingkatan bisa menjadi senjata pemungkas untuk memperbaiki kualitas dan marwah pemilu dan demokrasi. Sebab, seluruh rekomendasi itu wajib dilaksanakan KPU.



Karena itu, rekomendasi tersebut harus dibuat secara matang dan benar-benar bisa dipahami. Rekomendasi yang dibuat secara serampangan berpotensi merusak nilai-nilai demokrasi.

Sejak awal, kami melihat ada yang perlu dicermati dari keluarnya rekomendasi itu. Pertama, sejauh ini belum tampak ada tidaknya unsur kejahatan atas temuan selisih suara tersebut. Apakah itu murni kesengajaan atau human error. Sebab, yang jadi acuan baru sebatas laporan yang dilayangkan sejumlah pihak.

Kedua, kami melihat pengawas pemilu belum sepenuhnya bisa menunjukkan di titik-titik atau TPS-TPS mana yang dinyatakan terdapat pelanggaran. Hemat saya, pengawas pemilu harus memberikan data, fakta, maupun argumentasi yang jelas dan konkret terkait apa yang dilanggar. Apakah itu pelanggaran administratif, pidana, atau sengketa. Dengan begitu, rekomendasi yang diterbitkan pengawas benar-benar sesuai dan tidak memunculkan polemik.

Ketiga, untuk memastikan adanya pelanggaran, kami berpendapat pengawas pemilu seyogianya tidak mudah reaktif terhadap aduan atau protes dari siapa pun dan dari mana pun. Semua laporan tersebut harus cepat direspons dan didalami.

Pengawas pemilu juga harus memastikan terlebih dahulu bahwa kegiatan pengawasan pemilu yang dilakukan semua jajaran pengawas pada masa pemungutan suara hingga penghitungan sudah maksimal. Dengan demikian, ketika ada laporan dari sejumlah pihak terkait dugaan manipulasi suara, pengawas pemilu setidaknya memiliki bukti/bahan yang bisa menjadi bahan perbandingan sebelum menerbitkan rekomendasi.

Dalam kasus munculnya rekomendasi hitung ulang di Surabaya, kami melihat ada indikasi bahwa pengawas pemilu belum sepenuhnya maksimal dalam melakukan pencegahan. Idealnya, ketika laporan tersebut muncul, Bawaslu langsung melakukan pemeriksaan ke seluruh jajarannya. Mulai level pengawas TPS, pengawas lapangan, hingga pengawas kecamatan (panwascam). Apakah laporan-laporan perihal selisih suara yang dilayangkan sejumlah pihak itu benar atau tidak.

Untuk membuktikannya, Bawaslu Surabaya harus menyiapkan seluruh dokumen pengawasan yang ada pada seluruh jajaran pengawas. Lalu disandingkan. Apakah dokumen yang dilaporkan sesuai dengan dokumen yang dimiliki pengawas atau tidak. Dari situ, Bawaslu bisa memiliki kesimpulan awal.

Selain itu, Bawaslu harus mengklarifikasi KPU atas laporan dugaan tersebut sebelum kajiannya dirumuskan. Bawaslu juga harus mempertimbangkan jika memang ditemukan pelanggaran, tetap harus melihat kasus per kasus. Tidak menggeneralisasi temuan itu secara keseluruhan. Hal itu bisa dilakukan jika Bawaslu memiliki dokumen-dokumen hasil suara secara lengkap. Dengan begitu, rekomendasi yang diterbitkan benar-benar detail, sesuai dengan data dan fakta. Tidak menimbulkan salah tafsir.

Yang paling penting, pengawas pemilu harus tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan penyelenggara pemilu, terutama di level teknis di tingkat TPS. Jangan sampai rekomendasi tersebut malah memicu potensi terjadinya konflik horizontal. Bagi kami, sebuah protes atau keberatan dalam pemilu memang wajar ada. Itu menunjukkan bahwa proses demokrasi telah terjadi. Dengan demikian, pengawas pemilu harus profesional.