Konsep Pembinaan Harus Jelas

JawaPos.com – Kebijakan zonasi dilatarbelakangi tidak adanya pemerataan kualitas pendidikan. Itu juga terkait dengan pemerataan tenaga pengajar. Dengan demikian, PPDB dengan sistem zonasi tersebut harus diikuti dengan kebijakan zonasi yang juga mengatur guru.

Kenapa pengaturan guru muncul dalam perpres? Sebab, selama ini aturan pemerataan guru berjalan tidak efektif. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 28 Undang-Undang Guru dan Dosen. Intinya, guru harus siap dirotasi ke seluruh wilayah Indonesia. Tetapi, aturan itu tidak berjalan dengan baik. Program Guru Garis Depan (GGD) pun tidak efisien.

Terkait rotasi guru di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T), kami selalu menyampaikan, jangan sampai perpres nanti bernasib sama dengan program Guru Garis Depan. Selama ini mereka yang dikirim ke sana hanya bertahan dalam waktu hitungan bulan. Sebagian guru yang diikutkan program itu sudah berkeluarga. Akhirnya, mereka meninggalkan sekolah 3T dengan alasan keluarga juga.

Selanjutnya, yang perlu dicermati dari rotasi guru di daerah 3T adalah siapa yang harus dikirim ke sana. Sebab, daerah 3T tersebut identik dengan kondisi yang terbatas. Tentu yang dikirim ke sana jangan sampai merasa terpaksa. Dengan begitu, mereka bisa menumbuhkan minat belajar peserta didik di daerah tersebut.

FSGI merekomendasikan harus ada desain yang jelas mengenai pembinaan guru. Mulai perekrutan hingga masa pensiun. Rotasi guru juga harus didahului dengan pemetaan. Jika guru yang dikirim ke daerah 3T tidak berkualitas, ya tidak akan ada perubahan di sana. Jangan asal memindahkan guru. Ajak organisasi guru untuk pemetaan.

Untuk membangun kesadaran guru yang mengajar di daerah 3T, harus ada hadiah. Misalnya, naik pangkat secara otomatis. Sekarang naik pangkat ini sulit. Sebab, harus melakukan publikasi ilmiah dulu. Jadi, ada iming-iming yang menarik untuk jenjang karir mereka yang bersedia dikirim ke daerah 3T.

Pemerintah juga bisa menugaskan guru yang baru diangkat jadi perangkat negara untuk berdinas di daerah 3T. CPNS pun akan teruji. Sehingga diharapkan akan lebih baik. Namun, mereka yang tinggal di sana wajib dipersiapkan sarana dan prasarana. Misalnya, disediakan rumah yang dekat dengan sekolah. Harapan FSGI, perpres rotasi guru tersebut tuntas. Perpres itu dibuat pemerintah pusat, tapi penyelenggaranya pemerintah daerah. Karena itu, harus dipantau agar tidak jalan sendiri-sendiri.

*) Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)