Kontroversi Putusan Praperadilan Setnov

Kemenangan Setnov di praperadilan pun menarik untuk dicermati, terutama menyoal objek yang dijadikan dasar gugatan, yakni penetapan tersangka. Objek tersebut hingga sekarang kerap dijadikan bahan perdebatan di antara akademisi hukum. Pasal 1 ayat (10) dan pasal 77 UU No 8 Tahun 1981 (KUHAP) menyebutkan bahwa objek praperadilan diatur secara limitatif, yakni pada: (1) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, (2) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Namun, konstelasi hukum berubah pasca permohonan praperadilan Budi Gunawan (BG), tersangka rekening gendut atau tidak wajar, dikabulkan dalam sidang di pengadilan negeri yang dipimpin hakim Sarpin pada Februari 2015. Hakim menganggap penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK tidak sah secara hukum. Putusan itu sekaligus menjadi cikal bakal masuknya ’’penetapan tersangka’’ sebagai objek praperadilan. Lalu, putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan no 21/PUU-XII/2014.

Akibat perluasan objek itu, para tersangka kasus korupsi secara bergantian mendaftarkan gugatan praperadilan atas status hukum yang diberikan oleh KPK. Dalam catatan KPK, sejak 2004 terdapat lebih dari 60 gugatan praperadilan yang diterima oleh lembaga antirasuah itu.

Dengan diterimanya permohonan praperadilan Setnov, itu merupakan kali keenam KPK kalah dalam praperadilan. Namun, pertanyaan lebih lanjut, apakah itu mengartikan bahwa lembaga antirasuah tersebut telah keliru dalam menyangkakan seseorang terlibat dalam perkara korupsi? Tentu jawabannya adalah tidak. Sebab, pada dasarnya, upaya praperadilan hanya menyangkut aspek formal dari penanganan perkara, sama sekali tidak diperkenankan menyentuh wilayah materi perkara sebenarnya. Untuk membuktikan seseorang terlibat atau tidak dalam perkara korupsi itu menjadi ranah pengadilan, bukan praperadilan.



Dalam putusan hakim Cepi Iskandar untuk pemohon Setnov, setidaknya ada dua catatan penting yang patut dikaji ulang. Pertama, penetapan Setnov sebagai tersangka harus dilakukan pada proses akhir penyidikan. Pemahaman itu sulit diterima. Dalam pasal 1 ayat (14) KUHAP disebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tentu ranah perdebatan bukan pada proses awal atau akhir penyidikan, tetapi apakah KPK telah memiliki bukti permulaan untuk menjadikan Setnov sebagai tersangka.

Kedua, barang bukti yang disita dalam penyidikan kasus Irman dan Sugiharto (terdakwa korupsi e-KTP sebelumnya) tidak bisa digunakan dalam kasus Setnov. Makna dari putusan itu diyakini akan merusak tatanan hukum Indonesia. Sudah menjadi barang tentu jika korupsi dilakukan secara bersama-sama, barang bukti untuk satu orang tersangka dapat digunakan untuk tersangka lainnya.

Penegasan argumen itu bisa merujuk ke pasal 46 KUHAP. Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa apabila perkara sudah diputus, benda yang disita dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain jika masih diperlukan. Selain itu, dalam amar putusan terdakwa Irman dan Sugiharto pun, dijelaskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk dapat digunakan dalam perkara yang lain.

Sudah menjadi kewajiban KPK sebagai lembaga penegak hukum untuk patuh dan tunduk terhadap putusan hakim di pengadilan. Namun, langkah KPK tidak bisa hanya berhenti pada putusan tersebut. Ada perangkat hukum yang memungkinkan bagi KPK untuk memproses ulang penyidikan kasus Setnov, yaitu menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 4 Tahun 2016. Dalam pasal 2 ayat (3) telah jelas dikatakan bahwa putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru.

Aturan tersebut menjadi angin segar bagi publik, setidaknya masih ada jalan bagi KPK untuk terus melanjutkan perkara e-KTP yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun. Selain itu, Komisi Yudisial (KY) pun harus segera mengambil tindakan. KY harus bisa menelusuri lebih dalam tentang perilaku hakim yang memimpin praperadilan Setnov, baik ketika di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Bukan tidak mungkin seorang hakim mendapat intervensi secara politik dari orang-orang yang sedang beperkara.

Terakhir yang juga diharapkan berperan aktif adalah Badan Pengawas (Bawas) MA. Menurut Pasal 39 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Itu mengartikan bahwa MA berwenang mempelajari dan menilai pertimbangan serta putusan hakim saat memutuskan sebuah perkara, termasuk praperadilan yang dimenangkan Setnov. Publik pun menantikan langkah tegas dari Bawas MA jika memang menemukan adanya kekeliruan dalam putusan tersebut. (*)


(*) Anggota Divisi Penggalangan Dana Publik Indonesia Corruption Watch)