Kontroversi Tragedi G 30 S/PKI (1) | JawaPos.com

SETIAP mengenang Gerakan 30 September (G 30 S/PKI) tidak terhindarkan pro dan kontra. Soal film Tragedi G 30 S/PKI, misalnya, banyak yang mengkritik. Film tersebut dituding propraganda Orde Baru, sarat versi TNI. Mengenai inisiatif panglima TNI menggelar nonton bareng film tersebut di kalangan prajurit TNI juga mendapat serangan dari berbagai pihak. Untuk apa peristiwa 52 tahun lalu itu didengungkan kembali? Apa ada ancaman baru terhadap bahaya komunis di negara kita?

Terakhir, ide Presiden Jokowi membuat versi baru film G 30 S/PKI juga mendapat kecaman, di samping persetujuan.

Mengapa bangsa Indonesia tidak bisa mempunyai satu pandangan/sikap terhadap G 30 S/PKI? Istilah ’’pemberontakan’’ atau ’’kudeta’’ yang dipakai dalam artikel ini pasti juga mengundang pro dan kontra. Aneh kan?

Kisah tentang tragedi G 30 S/PKI secara garis besar terbagi dua versi yang sampai kapan pun tidak bisa dikompromikan/direkonsiliasi: antara versi pemerintah (Orde Baru) dan versi anti-Soeharto. Masalah pokok yang membelah tajam kedua kubu itu terletak pada, pertama, apa sesungguhnya G 30 S? Kedua, siapa dalang G 30 S? Ketiga, apa sesungguhnya yang terjadi pada 30 September–1 Oktober 1965? Keempat, apa tujuan G 30 S? Kelima, bagaimana sesungguhnya posisi Presiden Soekarno? Dan, keenam, apa yang terjadi pasca G 30 S?



Apa Itu G 30 S?
Gerakan 30 September jelas tindakan kudeta atau pengambilalihan kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno yang dilancarkan PKI –begitu pendapat kukuh (unchallenge stand) pemerintah Orde Baru. Sebaliknya, ’’versi seberang’’ mengatakan bahwa apa yang terjadi pada 30 September dan 1 Oktober 1965 adalah kudeta menggulingkan kekuasaan Soekarno yang dilancarkan Mayjen Soeharto. Soeharto-lah otak G 30 S.

Dalam Dekret I tanggal 1 Oktober 1965 yang dikeluarkan Dewan Revolusi pimpinan Letkol Untung dan diumumkan oleh RRI ke seluruh pelosok Indonesia, memang sama sekali tidak ada kata ’’PKI’’. Dekret itu mengatakan, ’’Gerakan 30 September adalah gerakan semata-mata dalam tubuh Angkatan Darat (AD) untuk mengakhiri perbuatan sewenang-wenang jenderal-jenderal anggota Dewan Jenderal serta perwira-perwira lain yang menjadi kaki tangan dan simpatisan anggota Dewan Jenderal. Gerakan tersebut dibantu oleh pasukan-pasukan bersenjata di luar AD.’’

Jadi, menurut Untung cs, dalam tubuh AD ada ’’Dewan Jenderal’’ yang secara sembunyi-sembunyi berkomplot menggulingkan Soekarno. Nah, sebelum Dewan Jenderal melancarkan kudeta, Dewan Revolusi mendahului pengambilalihan kekuasaan dari Soekarno.

Dalang G 30 S
Dalang G 30 S dalam Dekret I disebutkan secara eksplisit, yaitu Dewan Revolusi. Tujuannya, menggagalkan rencana kudeta oleh jenderal-jenderal AD yang bergabung dalam Dewan Jenderal. G 30 S dipimpin (dikomando) oleh Untung sebagai komandan, Brigjen Supardjo, Letkol Udara Heru, Kolonel Laut Sunardi, dan AKP Anwas masing-masing sebagai wakil komandan. Fakta itu secara eksplisit ditulis dalam dekret Dewan Revolusi yang diumumkan RRI secara nasional pada 1 Oktober 1965 pagi sekitar pukul 10.00. Saat itu saya yang berusia 15 tahun mendengarkan langsung pengumuman tersebut dan kaget ’’setengah mati’’ ketika mendengarkan bunyi pengumuman itu.

Bagaimana Soeharto bisa menuding PKI sebagai dalang G 30 S?
Predikat G 30 S secara resmi dipakai dan terus-menerus disosialisasikan oleh Soeharto sejak digelarnya persidangan Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa) Brigjen Soepardjo yang dituding oleh pihak militer sebagai satu di antara dua tokoh utama pemberontakan G 30 S.

Dalam sidang IX Mahmilub atas Soepardjo, tampil saksi kunci bernama Sudjono Pradigdo alias Sastroprawiro, penghubung Soepardjo dengan Biro Khusus CCPKI. Sudjono-lah yang secara tegas mengatakan –di hadapan majelis hakim– bahwa G 30 S dicetuskan oleh PKI. Dasarnya adalah pengakuan Sjam, seorang tokoh kunci PKI, sebelum pecah G 30 S. Menurut Sjam kepada Sudjono, akan ada gerakan dari perwira-perwira yang berpikiran maju untuk melawan AD. Sudjono dalam persidangan Mahmilub juga mengutip pernyataan D.N. Aidit kepada Djawadi bahwa ’’Daripada didahului [oleh AD], lebih baik mendahului [pengambilalihan kekuasaan]’’.

Dalam pidatonya pada pembukaan Sidang Istimewa (SI) MPRS Maret 1967, Soeharto selaku pengemban Supersemar menuturkan secara lengkap peristiwa G 30 S, sebagian besar diambil dari kesaksian-kesaksian dari sidang Mahmilub beberapa tokoh yang kemudian divonis hukuman mati. Untuk kali pertama, pada forum SI MPRS itulah, Soeharto menggunakan istilah G 30 S/PKI dan seterusnya.

Sebaliknya, lawan-lawan Soeharto sangat yakin bahwa dalang G 30 S tidak lain adalah Soeharto sendiri. Setelah pecah pemberontakan itu, Soeharto dengan bantuan penuh pemerintah Amerika (AS) dengan cepat mengonsolidasikan kekuasaannya sekaligus meruntuhkan secara sistematis kekuasaan Soekarno.

Buktinya: (a) Soeharto sebagai Pangkostrad pada 30 September 1965 malam mendapat laporan dari anak-buahnya, Kolonel Latief –komandan Brigade Jakarta– tentang adanya konsentrasi pasukan tak dikenal di sekitar Istana Negara. Soeharto ketika itu berada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), mendampingi anak bungsunya, Tommy, yang sakit karena kakinya tersiram air panas. Anehnya, Pak Harto diam saja mendapat laporan itu. ’’Ah, itu berarti Pak Harto sudah tahu kalau anak buahnya sebentar lagi akan melancarkan operasi militer mengambil alih kekuasaan,’’ kata lawan-lawan Pak Harto! (b) Letkol Untung selaku komandan G 30 S pernah menjadi anak buah Soeharto di Jawa Tengah, bahkan Soeharto menghadiri acara khitanan anak Untung. (c) Sebagian pasukan yang melancarkan operasi penculikan para jenderal pada 1 Oktober 1965 pagi buta sebetulnya pasukan Soeharto di Jawa Tengah. (d) Kenapa pasukan Kostrad cepat sekali mengetahui lokasi dan melumpuhkan pasukan G 30 S di Halim Perdanakusuma, termasuk lubang sumur tempat jenazah jenderal-jenderal dipendam? (e) Sejumlah penelitian ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional mengungkap keterlibatan Suharto dan CIA, antara lain Cornell Paper karya Benedict R.O’G. Anderson and Ruth T. McVey (Cornell University) dan John Roosa: Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup d’État in Indonesia.

Tentu kebenaran karya-karya tulis tersebut tidak bisa dijamin. Cornell Paper seolah menjadi referensi utama mengenai keterlibatan langsung Soeharto pada G 30 S, tuding lawan-lawan politik Soeharto. Namun, jangan lupa, ketika tulisan-tulisan tersebut terbit, hubungan Washington-Jakarta mulai terjadi gesekan-gesekan dan pemerintah AS pun mulai menjauhi Soeharto. (*/bersambung)

*) Pengamat politik