Kosmetika Politik

JOKOWI, Megawati, dan Prabowo adalah pemain politik. Tapi, mereka tidak hanya bertiga. Ada Susilo Bambang Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, Surya Paloh, Airlangga Hartarto, dan lain-lain. Hanya Jokowi yang bukan ketua umum, bukan pula petinggi partai politik.

Tapi, dialah presiden Republik Indonesia dan presiden terpilih untuk periode kedua. Sederhana? Tidak.

Politik tidak sesederhana bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus, bertukar gurauan di atas kereta yang melaju, lalu bersantap bersama di Sate Senayan. Tak bisa sekadar dikaitkan juga dengan perkeliran wayang kulit pada dinding di mana politisi berlatar, walaupun punakawan syahdan sarat pesan. Pilihan motif batik di tubuh para pembesar juga tak selamanya bisa dijadikan patokan analisis.

Surya Paloh yang mengundang Anies Baswedan lantas membuka peluang mendukung gubernur Jakarta itu untuk Pemilu 2024, layak diduga sedang memainkan kosmetika politik. Tidak lebih, tidak kurang. Sebab, sebagian dari tradisi politik adalah merias wajah sebelum berangkat ke pesta demokrasi. Resepsi masih lama, lima tahun lagi. Aneka kosmetik sudah dijajal sejak mula, sejak hari-hari ini.



Nasi goreng Megawati juga hanya gimmick. Tak akan bisa dijadikan pegangan untuk satu-dua bulan ke depan. Bahkan, sesuatu yang sudah paten pun masih mudah dicabut lagi lantaran tak pernah ada yang benar-benar pakem dalam politik.

Tak ada musuh abadi, tak ada kawan sejati. Semua pemain. Tanpa kecuali. Jadi, meski banyak analisis yang beredar, jangan mengambil kesimpulan terlalu pagi.

Jika pun pernyataan selamat dari Prabowo atas kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019 tidak memadamkan ketegangan, tapi justru memantik ketegangan berikutnya, kita perlu menyadari itu sebagai bagian tidak terpisahkan dari kehidupan berpolitik. Sebagian pakar menyebutnya dinamika. Entah bagaimana bisa dinamis jika tidak harmonis. Entah pula bagaimana politik yang harmonis itu.

Mengundang Rich Brian ke Istana Bogor setelah menyatakan bahwa kabinetnya akan berisi anak-anak muda tak menjadikan Jokowi lebih mudah berkompromi dengan para ketua umum partai politik koalisi. Jika masih harus ditambah dengan pertemuan-pertemuan dengan para ketua umum partai oposisi yang sudah bersalin kemeja politik untuk ke pesta berikutnya, lebih berat lagi.

Periode ini Jokowi tidak akan benar-benar tanpa beban. Dia justru memikul beban baru, yaitu bagaimana meninggalkan warisan penting bagi bangsa dan negara. Beban itu tidak semuanya benar-benar baru. Sejumlah dugaan pelanggaran hak asasi manusia pun menjadi beban-beban di pundak Jokowi. Dia tetap harus menempatkan itu dalam prioritas kerja saat masih harus berkompromi politik.

Padahal, persoalan tidak hanya muncul dari partai politik; baik dari koalisi yang menagih janji maupun oposisi yang tiba-tiba bermanis bibir. Nahdlatul Ulama, ormas Islam terbesar di Indonesia, yang niscaya memberikan suara terbanyak bagi kemenangan Jokowi, takkan bergenit-genit ria di atas panggung politik. Tapi, diamnya para kiai pun merupakan suara nan lantang yang pasti sampai kepada Jokowi.

Wajah Indonesia dalam lima tahun ke depan kepemimpinan periode kedua Jokowi tidak cukup hanya dirias dengan susunan kabinet yang didominasi jiwa muda dan peremajaan wilayah dengan pembangunan infrastruktur. Tapi juga dengan menanam kembali pohon keyakinan bahwa Indonesia adalah negara bangsa, bukan negara agama. Karena itulah, kebudayaan harus mendapat suara.

Jangan melulu wacana politik yang didengar, apalagi jika itu politik bagi-bagi kekuasaan. Juga jangan tentang bagaimana membalas budi kepada koalisi, atau soal bagaimana baik hati kepada oposisi, yang dibicarakan. Sambil nyate boleh, sambil menyantap nasi goreng pun boleh, mulailah menyinggung tentang bagaimana bersama-sama menanggulangi bencana kemanusiaan yang bernama politik. (*)