Kota Ring 1 Bisa Sepi Investor

RENCANA pelaku usaha di Jawa Timur untuk merelokasi fasilitas produksinya ke tempat yang memiliki UMK lebih rendah adalah keputusan yang rasional. Memang harus pindah. Kalau tidak pindah, tidak akan bisa bertahan.

Mari kita sedikit flashback. Sektor industri saat ini hanya tumbuh sekitar 3 persen. Bandingkan dengan 20 tahun lalu, saat industri tumbuh sampai 10 persen. Jadi, sektor industri bisa dibilang sudah suffering. Dalam 4 sampai 5 tahun terakhir, upah naik 100 persen. Sementara itu, produktivitas tenaga kerja tidak naik signifikan. Berdasar dua fakta tersebut, jika praktik kebijakan pengupahan dijalankan seperti sekarang, benar seperti kata pengamat-pengamat ekonomi bahwa hal ini sama dengan membunuh industri.

Kenaikan rata-rata upah dalam lima tahun terakhir yang mencapai 20 persen memang sangat memberatkan pengusaha. Kita bandingkan dengan Australia, misalnya. Upah minimum pekerja mereka rata-rata sesuai tingkat inflasi. Sementara itu, upah di Indonesia saat ini menggunakan rumus perhitungan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Upah minimum adalah jaring pengaman nasional. Bila diintervensi berlebihan, industri dikhawatirkan tak mampu menanggung beban upah. Jika tidak bisa mengikuti, tak ada jalan selain pemutusan hubungan kerja atau relokasi fasilitas produksi yang saat ini mulai banyak terpikirkan oleh mereka yang ada di wilayah dengan upah tinggi.

Memindah fasilitas produksi atau pabrik memang membutuhkan modal yang besar. Tapi, kalau bicara jangka menengah dan panjang, terus-terusan menahan bengkaknya biaya produksi akan lebih parah dampaknya pada industri. Tidak heran jika teman-teman pengusaha lebih melirik daerah yang memiliki UMK lebih rendah. Betul jika dikatakan kemudahan infrastruktur ke area ring 2 dan 3 membuat pelaku usaha semakin berani untuk nekat memindahkan pabrik.

Bagaimana dengan nasib iklim industri kota di ring 1 seperti Surabaya? Ya, ditinggalin. Paling hanya industri jasa yang bertahan. Itu pun mungkin dengan skema upah berdasar kesepakatan saja antara si pengusaha dan pekerja. Dan, bisa jadi di bawah minimum.

Intinya, kebijakan pengupahan tersebut tidak pernah dikoreksi dan akhirnya justru akan menyusutkan lapangan pekerjaan. Jadi, kalau kita lihat dari semua data kan tampak produktivitas tumbuh berapa, jumlah angkatan kerja yang masuk berapa, kenaikan upah per tahun berapa. Sebenarnya sudah bisa dilihat kalau tumbuhnya tidak seimbang.

Solusinya, undang-undangnya harus dikaji ulang. Taruhannya itu, kita akan kehilangan yang namanya kesempatan mendapatkan bonus demografi. Orangnya banyak, tapi nggak bisa kerja. Lapangan kerja menyusut karena industri sendiri terpaksa melakukan berbagai perampingan. Misalnya, Surabaya dan kota-kota ring 1 lainnya itu, ya siap-siap saja ditinggal investor dengan nilai upah sebesar itu.

*) Ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia

**) Disarikan dari hasil wawancara wartawan Jawa Pos Agfi Sagittian