KPK dan Pilkada – Radar Malang Online

Hope 313 oleh Kurniawan Muhammad

Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang dihelat tahun ini, diwarnai dengan operasi tangkap tangan (OTT) dan juga penetapan tersangka terhadap sejumlah calon kepala daerah (cakada) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Paling gres, Kota Malang pun kena.

Mengapa ”operasi” yang dilakukan KPK itu dilaksanakan di tengah hiruk-pikuknya para cakada sedang giat-giatnya berkampanye? Mengapa tidak menunggu setelah selesainya pilkada?

Berbagai pertanyaan di atas, boleh jadi bersliweran di benak kita. Untuk menjawabnya, tinggal kita memilih menggunakan pendekatan apa? Pendekatan ”idealis” ataukah ”politis”? Jika pendekatan politis yang dipilih, maka jawaban yang akan muncul, bisa jadi akan berkutat pada kecurigaan bahwa ada kepentingan politik yang menumpangi operasi KPK tersebut.

Bagi yang memilih pendekatan idealis, maka jawaban yang akan muncul, bisa jadi menganggap KPK sedang melakukan upaya preventif terhadap korupsi. Dengan kata lain, KPK itu ingin, agar para cakada yang akan bertarung di pilkada, benar-benar bersih dari indikasi korupsi. Sekecil apa pun indikasi korupsinya, sekecil apa pun peran sertanya terhadap terjadinya korupsi, akan diusut se-usut usutnya oleh KPK.



Selain itu, operasi KPK terhadap para cakada yang terindikasi korupsi yang dilakukan di tengah-tengah masa kampanye, menunjukkan bahwa KPK nggak peduli dengan waktu.

Senyampang ada petunjuk, senyampang ada data, maka oleh KPK akan dikejar sekejar-kejarnya sampai dapat. Dan upaya penajaman kasusnya akan dilaksanakan secepat-cepatnya.

Wajar, jika saat ini ada yang mulai gerah dengan agresivitas KPK. Terutama para politisi di Senayan. Di antara mereka ada yang menilai KPK saat ini semakin suka ngurusi kasus-kasus yang remeh temeh (disebut remeh temeh, karena barang bukti uang yang disita nominalnya puluhan juta). Tapi, di sisi lain, tak sedikit yang mendukung KPK. Mereka yang mendukung ini beranggapan, bahwa kasus korupsi itu bukan soal besar-kecilnya nilai nominal uang yang disita sebagai barang bukti. Tapi, yang dilihat di sini adalah niat atau motif dalam korupsi. Niat atau motif korupsi inilah jika dibiarkan akan sangat berbahaya. Kelompok ini mendukung KPK, karena KPK dianggap sebagai senjata yang paling ampuh (untuk saat ini) dalam memberantas penyakit korupsi yang sudah sangat akut di negara ini.

Gencarnya KPK dalam melakukan operasi di jajaran birokrasi daerah, bisa jadi ke depan diharapkan akan berdampak pada efek jera dan efek hati-hati. Efek jera, maksudnya adalah membuat pejabat berpikir ulang jika akan melakukan korupsi. Efek hati-hati maksudnya adalah membuat pejabat lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan yang memakai anggaran negara.

Tapi, kenyataannya, selalu saja ada pejabat yang terkena kasus korupsi. Meski upaya KPK yang gencar melakukan operasi (OTT, penyadapan) sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Seakan pejabat tidak pernah kapok melakukan korupsi. Mengapa?

Sebuah buku yang berjudul: Korupsi di Daerah: Kesaksian, Pengalaman dan Pengakuan (2009) yang ditulis oleh Hadi Supeno mungkin bisa menjawab pertanyaan itu.

Hadi adalah mantan wakil bupati Banjarnegara. Sebagai pejabat nomor dua di kabupaten, dalam bukunya mengungkapkan secara detail dan gamblang bagaimana praktik korupsi di daerah. Menurut dia, korupsi di daerah di era otonomi menjadi semakin tak terbendung.

Karena sesungguhnya korupsi menjelma menjadi sebuah aktivitas yang terencana, yang disusun secara sistemik sehingga tidak mudah dideteksi.

Inilah yang kemudian dikenal sebagai politik korupsi, sebuah usaha terstruktur dan sistemik untuk melanggengkan tindakan korupsi. Politik korupsi yang sangat populer dilakukan dengan cara membuat penguasa di atasnya merasa nyaman dan orang-orang yang berada di bawah ikut menikmati hasil korupsi. Dalam istilah Jawa: ke atas ”mangku” dan ke bawah ”ngayemi”. Politik korupsi inilah yang mengakibatkan pelaku korupsi menjadi ”untouchable” atau tak tersentuh. Maka wajar apabila korupsi menjadi fenomena yang sulit diberantas, termasuk di era reformasi sekarang ini.

Semoga KPK tak kehabisan stamina. Semoga yang dilakukan KPK benar-benar membawa hasil seperti yang diharapkan: Korupsi benar-benar terberantas secara signifikan di negeri ini. Ibarat obat, semoga KPK bisa menyembuhkan penyakit. Bukan malah bikin ”over dosis”. (kritik dan saran: ibnuisrofam@gmail.com/IG: kum_jp)

Oleh: Kurniawan Muhammad – Magister Ilmu Politik FISIP Unair