KTP Penghayat Kepercayaan

Penghayat Kepercayaan

DESAKAN sejumlah pihak untuk membedakan atau memberlakukan KTP khusus bagi penghayat kepercayaan sekarang ini sungguh ironis. Sebab, jika diberlakukan, itu sama saja dengan melanggar perintah Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, putusan MK tersebut mempunyai spirit agar tidak ada diskriminasi terhadap penganut kepercayaan dalam hal kependudukan.

Tentangan terhadap putusan MK itu memang marak belakangan ini. Terakhir, kemarin MUI sendiri meminta pemerintah untuk menerbitkan KTP khusus bagi penganut kepercayaan. Alasannya, para penganut ”agama” tak ingin disamakan dengan penganut ”kepercayaan”. Sebuah alasan yang memang cukup sensitif.

Namun, seharusnya semua pihak mengingat bahwa yang menjadi titik poin bukan soal agamanya. Melainkan hak sipil para penganut kepercayaan. Dengan dimasukkannya kepercayaan di KTP, Islam dan lima agama resmi lainnya tidak akan ternoda.

Gambaran sederhananya seperti ini. Jika dianggap tidak resmi, tidak boleh ada nama kepercayaan di KTP. Jika tidak ada agama di KTP, tidak bisa mendapatkan akta nikah. Jika tidak ada akta nikah, si anak tidak punya akta kelahiran. Jika tidak ada akta kelahiran, si anak tidak bisa sekolah atau mendapat hak-hak lainnya.



Daftar ini bisa diperpanjang. Jika tidak sekolah, si anak hanya akan menjadi korban zaman. Menjadi kaum marginal selamanya. Tidak akan ada perubahan nasib. Ini belum lagi soal hak-hak sipil lainnya. Mereka jadi tidak punya hak pilih dan dipilih dalam politik.

Belum lagi layanan BPJS atau akses kesehatan lainnya. Sebab, mereka tak bisa terdata, dan meski sudah mendiami kawasan itu sejak nenek moyang, secara teknis mereka bukan warga negara. Ini tentu saja sebuah kezaliman yang dilakukan secara terstruktur. Oleh negara, yang seharusnya mengayomi semuanya. Sebab, Indonesia bukan sebuah negara agama.

Untuk itu, semuanya seharusnya menghormati putusan MK tersebut. Sudah sekian lama, pemerintah dan kita semua menzalimi hak-hak sipil para penganut kepercayaan. Jangan kita kembali memperpanjang lagi kezaliman tersebut. Sebab, yang diperjuangkan di sini bukanlah agama dan kesuciannya. Namun, hak-hak sipil warga negara di sebuah negara demokratis.

(*)