Kunci Pendidikan: Akses dan Kualitas

JawaPos.com – Dasar hukum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 adalah Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Pelaksanaannya harus berlangsung objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Prinsip zonasi adalah mendekatkan rumah peserta didik dengan sekolah.

Kami menilai itu keputusan terbaik bagi anak. Misalnya, anak yang rumahnya dekat dengan sekolah tidak perlu naik kendaraan. Cukup jalan kaki atau bersepeda. Bisa juga menekan terjadinya tawuran. Sebab, lingkungan sekolah dan rumah sama. Antarsiswa, orang tua, dan keluarga sudah saling kenal. Kekerasan di dalam pendidikan bisa diturunkan. Pengawasan juga jadi lebih gampang.

Tapi, temannya jadi itu-itu saja dong? Sekarang pergaulan tidak terbatas tempat dan waktu. Bisa lewat media sosial. Tidak bisa menjadi alasan untuk menolak zonasi.

KPAI sepakat semua sekolah harus berkualitas. Langkah berikutnya adalah mendorong pemda untuk meratakan sarana dan prasarana, pemerataan pendidik berkualitas, serta meningkatkan kompetensi pendidik.



Kunci pendidikan itu cuma dua: akses dan kualitas. Bisa diakses, tapi tidak berkualitas. Berkualitas, tapi sulit diakses. Itu yang ada sekarang.

Jadi, dengan pendekatan zonasi, pemerintah ingin membuka akses bagi semua anak beriringan dengan kualitas yang sedang dibangun. Makanya, kita harus bersabar saat ini. Hasilnya belum kelihatan karena baru mulai. Justru sebagai masyarakat harus mengawasi. Kalau kualitas pendidikan di daerahnya tidak bisa rata, berarti pemda nggak kerja. Masyarakat bisa menilai.

Melalui Permendikbud 51/2018, setiap pemda diberi kewenangan untuk membuat petunjuk teknis (juknis). Pemda lebih paham sehingga lebih leluasa dalam melaksanakan PPDB dan membagi zona lebih tepat.

Saat ini yang paling menimbulkan polemik ada pada sistem zonasi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menemukan sembilan permasalahan PPDB sistem zonasi. Yakni, penyebaran sekolah negeri yang tidak merata di setiap kecamatan dan kelurahan. Sementara itu, banyak daerah yang pembagian zonasinya berdasar wilayah administrasi.

Kemudian, ada calon siswa yang tidak terakomodasi karena tidak bisa mendaftar di sekolah mana pun. Di sisi lain, ada sekolah yang kekurangan siswa lantaran letaknya jauh dari permukiman. Selain itu, ramai orang tua mengantre hingga menginap di sekolah. Padahal, sistemnya online. Namun, di beberapa daerah kesiapan infrastruktur pendaftaran online juga masih bermasalah.

Masalah selanjutnya adalah minimnya sosialisasi. Calon peserta didik dan orang tua bingung. Sosialisasi harus dilakukan terstruktur, sistematis, dan masif. Apalagi, peraturan sudah dibuat sejak 2018. Itulah yang menjadi tanda tanya. Masalahnya, sosialisasi ini terputus di mana? Itu harus diselidiki.

Transparansi kuota per zonasi sering menjadi pertanyaan masyarakat. Kami menerima laporan bahwa di Bekasi tidak sesuai Permendikbud 51/2018. Padahal, jelas disebutkan bahwa maksimal jumlah siswa di setiap kelas adalah 28 orang untuk SD, 32 di SMP, dan 36 siswa untuk SMA.

Masalah juga muncul dari juknis yang kurang jelas dan sulit dipahami masyarakat. Juknis yang seharusnya bisa dibuat menarik dengan info grafis dan bisa disebarkan melalui grup chatting tampaknya tidak dilakukan dinas.

Yang terakhir, kebijakan pemda menambah kelas. Baik membangun gedung baru maupun dengan sistem sif pagi dan siang. Jika menambah kelas tanpa membangun ruangan baru, tentu akan muncul masalah baru. Terutama berkaitan dengan jam kerja guru. Itulah yang harus dipikirkan.

*)  Komisioner KPAI Bidang Pendidikan

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (Disarikan dari wawancara wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto/c10/fal)