Lebih Terhormat Jadi Penyeimbang

SELESAINYA sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) membuat situasi menjadi terang. Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan masa pemerintahannya untuk periode kedua.

Yang menarik ditunggu: bagaimana konstelasi politik, khususnya sikap Prabowo Subianto, setelah putusan MK? Merapat ke pemerintah atau tetap menjadi oposisi?

Kans merapatnya oposisi bisa saja terjadi. Sebab, di negeri ini tidak ada sekat-sekat ideologi yang kental antarpartai. Semuanya berbasis kepentingan. Apalagi, track record Jokowi-Prabowo tidak memiliki masalah pribadi yang serius. Jauh lebih luwes daripada hubungan Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang Yudhoyono misalnya.

Namun, apakah Prabowo dan Partai Gerindra harus merapat ke pemerintah? Menurut saya jangan. Yang paling mendasar, negara demokrasi membutuhkan oposisi untuk check and balance. Jika semua faksi melebur di barisan pemerintah, yang terjadi adalah homogenitas politik. Itu akan mengembalikan kita pada kondisi yang mirip Orde Baru. Demokrasi menjadi tidak sehat.



Dari sisi politik, merapatnya Prabowo dan Gerindra ke pemerintah juga bukan hal yang menguntungkan bagi mereka. Sebab, harus diakui, simbol oposisi bukan PAN, PKS, atau Demokrat. Melainkan Prabowo bersama partainya. Sebanyak 62 juta pemilih yang tidak menghendaki Jokowi kembali memimpin sudah menganggap Prabowo sebagai center perlawanan.

Jika memaksa untuk merapat, itu bagian dari bunuh diri politik Gerindra. Saya yakin akan banyak pemilih yang distrust kepada mereka. Mundur dan meninggalkan barisan. Bagaimana tidak? Mereka hidup mati membela Prabowo mengalahkan Jokowi, tetapi akhirnya yang dibela berbagi kekuasaan. Itu bukan modal yang positif untuk 2024.

Harus pula disadari, modal sosial dan politik menghadapi 2024 tidak harus diperoleh dengan duduk di kabinet. Apalagi untuk sekelas Prabowo dengan Gerindra yang memiliki resource dan infrastruktur politik memadai. Partainya solid. Kadernya pun banyak duduk di posisi kepala daerah dan anggota legislatif.

Secara umum, prakondisi menghadapi 2024 sama sekali tidak merisaukan. Dengan situasi mesin politik yang baik-baik saja, Gerindra dan Prabowo terlalu murah untuk ditukar jabatan. Apalagi seperti yang diwacanakan: dua posisi menteri, satu kursi wakil ketua MPR, dan posisi di Dewan Pertimbangan Presiden. Mempertaruhkan 62 juta pemilih dengan jabatan-jabatan itu terlampau remeh-temeh. Jadi penyeimbang yang cerdas jauh lebih terhormat.

Pun demikian halnya untuk Jokowi. Masuknya Prabowo tidak menjamin pemerintahan akan lebih baik. Yang terjadi justru obesitas kekuasaan. Itu bisa berimplikasi pada melambatnya keputusan politik yang diambil. Sebab, setiap keputusan harus mempertimbangkan lebih banyak faksi. Semuanya berlevel ”dewa”.

Karena itu, untuk kebaikan bersama, sebaiknya Jokowi tidak perlu menggoda oposisi untuk masuk. Sebaliknya, Prabowo juga tidak perlu terlalu genit untuk merapat. Kabinet rekonsiliasi sudah tidak relevan. Kedua kubu hanya perlu mencontoh apa yang sudah dipraktikkan lima tahun ini. Damai tanpa ada sharing power. Sama-sama terhormat.

Soal polarisasi masyarakat, sebetulnya itu bukan persoalan di sebuah negara demokrasi. Di Amerika, polarisasi antara Demokrat dan Republik juga terjadi. Yang terpenting, bagaimana mengonstruksi perbedaan itu menjadi lebih produktif, dinamis, dan substantif.

Bagaimana caranya? Ya elite tidak menyebar hoaks, fitnah, saling hujat, dan nyinyir belaka. Lakukan check and balance secara sehat. Politik kita harus naik level. Jangan rakyat dipaksa berkelahi karena beda pilihan, tapi di sisi lain elite dengan seenaknya bagi-bagi kekuasaan. Kasihan rakyatnya! (*/c9/fal)

Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Folly Akbar

*) Direktur eksekutif Parameter Politik Indonesia