Lima Palang Pintu Penegakan Hukum Pers

JawaPos.com – Sejak diundangkannya Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), hukum telah memberikan jaminan ketentuan normatif yang tegas untuk melindungi kebebasan pers. Di antaranya, pers nasional tidak dikenai penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran (pasal 4 ayat 2). Pers nasional juga mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (pasal 4 ayat 3). Ancaman sanksinya pun diatur tegas dalam pasal 18 ayat (1) UU tersebut.

Sekalipun UU Pers telah memiliki ketentuan norma yang tegas, berikut sanksi pemidanaan atas pelaku yang menyerang pers, tampaknya, ada dua ironi yang kini tetap bertahan dalam kehidupan jurnalisme yang sekaligus menandai belum cukup terlindunginya jaminan kebebasan pers di tanah air. Ironi pertama, kekerasan atau ancaman terhadap pers terus-menerus terjadi. Ironi kedua, penegakan hukum terhadap kekerasan atau ancaman terhadap pers lemah.

Di titik itu, bunyi pasal tidak sejalan dengan realitas empirisnya. Mengapa terjadi legal gap (jurang hukum) demikian?


Aksi jurnalis menolak remisi untuk Susrama beberapa waktu lalu. (Miftahulhayat/Jawa Pos)


Palang Pintu

Kasus-kasus kekerasan terhadap pers, situasinya terus memburuk. Itu ditandai dengan meningginya angka kekerasan. Sebagaimana dicatat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, sepanjang Mei 2017 sampai Mei 2018, ada 75 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Data tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, 72 kasus kekerasan (laporan AJI 2018/ 2017). Itu pula yang menyebabkan indeks kondisi kebebasan pers Indonesia masih di atas 100, bahkan tak beranjak di peringkat ke-124 sejak 2016 dari 180 negara (RSF, 2018).

Situasi demikian sama sekali tidak mengejutkan. Sebab, upaya menegakkan hukum kebebasan pers atas kasus-kasus kekerasan berhadapan dengan sejumlah “palang pintu” atau penghambat penegakan hukumnya. Dalam catatan riset, ada setidaknya lima palang pintu itu.

Palang pintu pertama, rendahnya profesionalisme penegak hukum. Selain komitmen politik hukum yang terbatas, sering kali keberatan atas pemberitaan diarahkan ke pemidanaan terhadap jurnalis. Bahkan, penegakan hukum pers pasal 18 ayat (1) atas kasus-kasus kekerasan atau ancaman terhadap jurnalis terbatas ditegakkan. Berlikunya penyelesaian kasus kekerasan terhadap Ghinan Salman, jurnalis Radar Madura (Jawa Pos grup), adalah satu contoh situasi ini.

Palang pintu kedua, kuatnya tekanan kuasa politik-ekonomi. Tekanan tersebut berupa kekerasan yang membayangi tidak hanya kerja jurnalisme, tetapi juga penegakan hukum itu sendiri. Kerja jurnalisme investigatif sering kali menjadi sasaran tekanan tersebut. Intervensi dari pejabat, pengusaha, pemilik modal, atau mereka yang melibatkan orang-orang kuat acap kali berhasil menghentikan proses penegakan hukum.

Palang pintu ketiga, pengabaian kode etik jurnalistik. Maraknya wartawan abal-abal, wartawan “tukang peras”, “wartawan amplop”, atau tidak diikutinya standar kode etik jurnalistik telah mengakibatkan kepercayaan publik rendah terhadap profesi jurnalis. Itu memicu ketidakpercayaan publik dan mudahnya kekerasan karena media telah disalahgunakan untuk praktik kotor dalam kerja profesi jurnalistik.

Palang pintu keempat adalah lemahnya perlindungan hukum oleh pengusaha media. Tidak jarang, begitu terjadi ancaman atau kekerasan, gugatan, dan laporan pemidanaan, pihak pengusaha pers tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan pembelaan hukumnya. Akibatnya, kasus hukum dan kekerasan kerap diselesaikan dengan perdamaian.

Terakhir, palang pintu kelima dan jarang disinggung dalam perdebatan publik, adalah konservatisme pendidikan hukum pidana di pendidikan tinggi hukum. Hukum pers diajarkan sebagai bagian dari hukum pidana, yang perkuliahannya menitikberatkan pada pemidanaan terhadap jurnalis ataupun editor, pemimpin redaksi. Masalahnya, paradigma pendidikan tinggi hukum belum bergeser dari konservatisme hukum pidana, dan pula tak mengikuti perkembangan hukum pers di berbagai belahan dunia. Yang mulai mengembangkan dekriminalisasi atas kasus-kasus pemberitaan pers (Wiratraman, 2014).

Kelima palang pintu penegakan hukum pers yang demikian mengakibatkan menguatnya mata rantai impunitas atas kasus-kasus kekerasan terhadap pers. Hari ini kita masih berutang sejumlah kasus yang tidak tuntas penegakan hukumnya.

Perkembangan Hukum

Di tengah realitas “palang pintu” penegakan hukum pers, ada kabar baik penegakan hukum yang patut diapresiasi dan dikembangkan sebagai sistem hukum pers yang kuat. Inisiatif Dewan Pers membuat nota kesepahaman dengan institusi penegak hukum menjadi strategis untuk memberikan pembelajaran hukum bagi para pemangku kepentingan. Upaya dekriminalisasi menjadi lebih efektif sejak pemberlakuan MoU dan mengalihkan mekanisme pemidanaan melalui mekanisme hukum pers.

Mahkamah Agung pun mengembangkan tradisi yurisprudensi putusan (landmark decisions), terutama sejak putusan Bambang Harymurti (Tempo) vs Kejaksaan RI (atas pengaduan Tommy Winata) pada 2005. Bahkan, untuk memastikan keahlian hukum pers, MA menerbitkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No 13 Tahun 2008.

Perkembangan hukum yang demikian seharusnya menjadi kekuatan bersama untuk berani dan meneguhkan komitmen politik hukum yang progresif. Semoga! (*)

*) Ahli Dewan Pers dan ketua Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Editor           : Ilham Safutra