Makna Strategis dari Deklarasi Istanbul

Isi deklarasi tersebut memang sulit untuk direalisasi. Negara-negara Uni Eropa tampaknya juga tidak akan mengambil langkah serupa. Meski negara-negara Benua Biru tersebut juga tidak sepakat dengan pengakuan sepihak Presiden AS Donald Trump bahwa Jerusalem merupakan ibu kota Israel.

Namun, yang paling strategis adalah memberikan counter wacana bahwa sebuah pengakuan secara internasional lebih kuat klaimnya ketimbang pernyataan AS saja. Deklarasi itu penting untuk mengingatkan AS dan Israel bahwa mereka tidak bisa bertindak seenaknya untuk urusan Palestina. Juga penting untuk mengingatkan bahwa klaim-klaim zionisme tentang tanah yang dijanjikan sepenuhnya bisa dipertanyakan.

Sebuah media online parodi AS The Beaverton sempat memublikasikan tulisan satire. Yakni, Otoritas Palestina mengakui bahwa Texas adalah bagian dari Meksiko, bukan AS. Sebab, sejarah menunjukkan bahwa AS-lah yang mencaplok Texas. Selain itu, Pemimpin Otoritas Palestina Mahmoud Abbas berencana memindahkan kedutaan besarnya dari Mexico City ke Houston. Sebuah parodi satire yang sangat telak.

Sejauh ini, Israel –yang tentu saja dengan dukungan AS– selalu bisa berbuat seenaknya melanggar aturan internasional. Hingga kemarin, Israel terus saja membangun banyak permukiman baru yang mencaplok banyak wilayah di kawasan Tepi Barat, yang notabene wilayah Palestina. Hingga kemarin pula, sanksi maupun resolusi PBB sama sekali tak punya gigi di hadapan Israel. Ibarat macan ompong.

Akibatnya, Israel terus saja membangun permukiman. Curangnya lagi, dunia internasional tak bisa berbuat apa-apa meski Israel dengan culas membangun permukimannya sedemikian rupa. Melintang tak beraturan dan secara acak mencaplok wilayah Palestina seperti taburan kismis di atas kue. Sedikit-sedikit, tapi mencakup banyak wilayah.

Saking tersebarnya permukiman tersebut, banyak diplomat yang menyebutkan bahwa solusi dua negara (two-state solution) bisa mustahil. Sebab, permukiman Yahudi sudah sedemikian tersebar.

Sudah saatnya ada langkah internasional untuk memaksa Israel menaati hukum internasional dan kembali ke road map perdamaian yang dulu disepakati di Oslo. Indonesia bersama negara-negara OKI bisa menjadi pionir untuk mewujudkannya.


(*)