Maksimalkan Permintaan Domestik

SECARA teori, sebenarnya perang dagang tidak ada positifnya. Baik untuk negara yang melakukan maupun negara lain. Sebab, perang dagang dapat menurunkan output bagi mereka yang terlibat di dalamnya.

Perekonomian global pun akan melambat. Apalagi, di tengah perkembangan teknologi, negara tidak lagi berdiri sendiri, tetapi bergabung dalam global supply chain.

Jadi, saat ada perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, AS dan Eropa, serta AS dan Meksiko, yang mengalami perlambatan adalah banyak negara. Sebab, dengan global supply chain, yang mendapat pengaruh negatif sebenarnya adalah semua negara. Meski, dalam jangka pendek memang ada beberapa negara yang diuntungkan. Sebut saja Vietnam yang mampu memanfaatkan perang dagang untuk meningkatkan ekspor.

Namun, dalam perspektif jangka panjang, jika perang dagang terus berlangsung dan eskalasinya semakin meluas, lalu perekonomian global semakin turun dan permintaan global juga menurun, negara seperti Vietnam pun akan menghadapi persoalan yang sama. Permintaan global yang turun membuat ekspor juga akan turun. Jadi, tidak bisa dilihat dalam perspektif satu atau dua perusahaan saja.



Sebelum perang dagang, sebenarnya Indonesia mengalami tekanan karena penurunan harga komoditas. Kita sudah mengalami perlambatan karena harga dan permintaan yang turun. Kita sulit berharap dari sektor komoditas lagi, terlebih dengan adanya perang dagang. Apalagi, industri manufaktur kita juga sudah lama mengalami penurunan atau pertumbuhan yang sangat rendah.

Karena itu, dengan perang dagang ini, kita tidak bisa berharap meningkatkan ekspor. Tetapi, kita punya peluang pada pasar domestik yang cukup besar. Lupakan ekspor selama perang dagang, selama terjadi perlambatan ekonomi global. Sekarang bagaimana caranya kita memanfaatkan pasar domestik.

Permintaan domestik harus didorong. Kebijakan yang diharapkan adalah kebijakan yang lebih longgar. Ada stimulus dari domestik untuk mendorong konsumsi dan investasi. Itulah yang harus dilakukan untuk mendorong perekonomian tanah air di tengah perlambatan ekonomi global dan mengantisipasi dampak perang dagang.

Kebijakan tersebut ada tiga. Yakni, kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil. Di kebijakan moneter, pemerintah telah melakukan sejumlah pelonggaran seperti penurunan suku bunga. Untuk kebijakan fiskal, pemerintah sebetulnya kedodoran. Pemerintah memang telah memberikan insentif pajak, tetapi di sisi lain terus menggenjot penerimaan pajak. Itu kontradiktif.

Kebijakan fiskal kurang mendorong pertumbuhan karena sifatnya masih belum bisa memberikan stimulus terhadap perekonomian. Pemerintah masih bermain aman dengan menjaga defisit neraca keuangan. Kebijakan fiskal yang kontra-siklikal seharusnya berani untuk defisit yang lebih besar. Sebab, kontra-siklikal itu berarti kita berani untuk melonggarkan pajak, tetapi di sisi lain berani untuk menambah belanja.

Kalau melonggarkan pajak, pemerintah tidak mengharapkan penerimaan pajak yang tinggi. Tetapi, belanjanya diperbesar sehingga defisitnya melebar. Defisit yang melebar itu bukan berarti nyeleneh. Justru, dalam kondisi kontra-siklikal, itulah yang harus ditempuh pemerintah.

Di sisi lain, untuk sektor riil, pemerintah harus berani melakukan deregulasi. Itulah yang ke depan disebut pemerintah sebagai omnibus law. Itulah yang kita harapkan.

Jadi, kalau tiga kebijakan tersebut berjalan seiring ada pelonggaran di kebijakan moneter, fiskal, dan riil serta omnibus law, kita bisa berharap target 5,3 persen pada 2020 tercapai. Asalkan, hal tersebut benar-benar bisa dilaksanakan pemerintah secara sungguh-sungguh.

*) Disarikan dari wawancara dengan Virdita Rizki R.