Manuver Berbahaya Trump di Jerusalem

Dalam berpidato, Trump menjelaskan bahwa selain mengakui Jerusalem sebagai ibu kota, dirinya memerintah perwakilan diplomatik AS untuk segera memindahkan kantor Dubes AS dari Tel Aviv ke Jerusalem. Langkah tersebut tentu saja menjadi antiklimaks dari upaya AS menciptakan perdamaian antara Israel dan Palestina yang diprakarsai dua orang utusan khusus Presiden Trump, Jared Kushner dan Jason D. Greenblatt. Mereka beberapa bulan terakhir melakukan lobi kepada para pihak untuk terciptanya perdamaian jangka panjang di wilayah itu (New York Times, 6/12).

Pilihan kebijakan Trump itu tergolong sangat mengejutkan. Sebab, dalam tradisi politik luar negeri AS, isu pemberian status Jerusalem sebagai ibu kota tidak pernah diterima oleh para presiden AS selama tujuh dekade terakhir.

Para pendahulu Trump, mulai Bill Clinton, George W. Bush, hingga Barack Obama, selalu menegasi opsi pengakuan Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Alasannya, ada konsekuensi serius bagi upaya perdamaian di kawasan tersebut. Kendati keputusan untuk mengakui Jerusalem sebagai ibu kota pernah dirilis pada 1995, hal itu tidak pernah diimplementasikan. Sebab, kalkulasi para pendahulu Trump sangat memahami betul konsekuensi jika keputusan tersebut diambil.

Akar Masalah
Dari sisi historis, Jerusalem merupakan sebuah kota di mana tiga agama besar, Yahudi, Kristen dan Islam, memiliki situs suci yang akan tetap memiliki tempat istimewa bagi para pemeluk agama tersebut. Oleh karena itu, klaim sepihak oleh Israel yang memiliki kecenderungan untuk mengontrol secara ketat wilayah tersebut akan menjadi persoalan tersendiri bagi para pemeluk agama selain Yahudi.

Sementara itu, bagi rakyat Palestina, kebijakan tersebut tentu saja menjadi kerugian tersendiri. Sebab, mereka memiliki imajinasi bahwa pada masa depan, ketika kemerdekaan mereka benar-benar diakui oleh segenap bangsa-bangsa dunia dalam forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Jerusalem Timur adalah ibu kota mereka.

Adapun bagi komunitas muslim yang secara institusi bergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), kebijakan itu akan mendapat perhatian serius. Sebab, jika melihat sejarah berdirinya OKI, salah satu spiritnya adalah hendak membantu mengantar Palestina meraih kemerdekaan.

Dampak ke Depan
Kebijakan pengakuan Jerusalam sebagai ibu kota Israel bakal memiliki tiga dampak. Pertama, AS akan kehilangan legitimasi moral untuk mengupayakan perdamaian di kawasan tersebut. Alih-alih menjadi juru damai bagi mereka yang tengah berseteru, AS kini justru terlihat condong ke satu pihak dan bisa menimbulkan reaksi negatif dari pihak yang lain.

Kedua, kebijakan itu mungkin akan membuat resistansi rakyat Palestina semakin keras. Jika sebelumnya resistansi mereka dipicu oleh kebijakan-kebijakan kontroversial Israel, mulai penutupan akses beribadah bagi kaum muda beberapa bulan lalu hingga pembangunan permukiman yang semakin luas, kebijakan tersebut semakin membuat rakyat Palestina putus asa dan berpotensi menghidupkan gerakan intifadah jilid III dan perlawanan serupa.

Ketiga, menguatnya solidaritas komunitas muslim terhadap Palestina di berbagai level. Pada level negara, OKI berpotensi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa mengeliminasi AS atas kalkukasi politik penyelesaian isu-isu strategis di Timur Tengah dan dunia Islam dengan mengalihkannya kepada kekuatan besar lain, seperti Rusia atau Tiongkok. Sementara itu, pada level aktor nonnegara, kebijakan Trump akan menjadi alasan bagi para penganut paham kekerasan dan teror untuk mengampanyekan perlawanan terhadap AS dan sekutu. Sebuah skenario yang paling dikhawatirkan Presiden Palestian Mahmoud Abbas.

Apalagi, mitra strategis AS di Barat tidak sepenuhnya setuju dengan kebijakan itu. Para pemimpin Uni Eropa yang diwakili Federica Mogherini sejak awal mengingatkan pejabat tinggi AS untuk tidak mengambil langkah sepihak dalam isu Israel-Palestina. Sikap serupa disampaikan Presiden Prancis Emmanuel dan Kanselir Jerman Angela Merkel yang menolak secara tegas. Begitu juga, Kanada melalui Menteri Luar Negeri Chrystia Freeland merespons kebijakan AS dengan antipati. Menurut dia, Kanada adalah teman rakyat Israel dan Palestina serta tidak akan mengikuti langkah AS untuk mengakui Jerusalem sebagai ibu kota dan memindahkan kedutaan besar mereka (Reuters, 6/12, Radio Canada International, 6/12).

Sementara itu, reaksi keras ditunjukkan negara-negara OKI. Salah satu di antara mereka, Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat berpidato di hadapan anggota parlemen menyatakan bahwa kebijakan itu telah melewati batas merah komunitas muslim dan berjanji akan memutus hubungan dengan Israel yang sebetulnya baru saja pulih tahun lalu. Dan, bukan tidak mungkin gerakan serupa akan diikuti negara-negara muslim lainnya yang kelak bakal membuat AS kesulitan sendiri gara-gara miskalkulasi kebijakan Gedung Putih. (*)


(*) Doktor Ilmu Hubungan Internasional, Marmara University; Vice President OIC Youth Indonesia.)