Masalah Turunan Pasca ’’Sulap’’ UU KPK

DPR dan pemerintah melakukan proses ’’simsalabim’’ dalam merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya dalam waktu 11 hari, mereka membukukan setidaknya tiga cacat prosedur ketika membentuk regulasi yang menjadi dasar pemberantasan korupsi tersebut.

Kecacatan itu berkelindan satu dengan yang lain sehingga patut diduga melahirkan cacat substansi. Bukan hanya itu. Atraksi ’’sulap’’ tersebut juga berpotensi menghasilkan sederet permasalahan serius lanjutan.

Cacat prosedur yang pertama, revisi UU itu tidak dilengkapi naskah akademik. Ini adalah hasil pengkajian hukum terhadap suatu masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (ketentuan pasal 1 angka ke-11 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan/P3). Padahal, merujuk pada pasal 43 ayat 2 UU P3, tegas dinyatakan bahwa RUU yang berasal dari DPR, pemerintah, atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus disertai naskah akademik.

Frasa ’’dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah’’ mengandung setidaknya beberapa elemen. Yaitu, (1) publik dapat mengetahui siapa yang melakukan kajian, apakah kredibel atau abal-abal; (2) metode ilmiah apa yang digunakan; (3) kesimpulan apa yang dihasilkan; (4) hasil kajian tersebut dipublikasikan; (5) sehingga terdapat kesempatan untuk menguji kevalidan atas kajian ilmiah tersebut.

Mungkin saja DPR dan/atau pemerintah mengklaim bahwa mereka telah memiliki naskah akademik. Namun, berdasar penelusuran penulis ketika menyusun tulisan ini, website resmi www.dpr.go.id tidak menyediakan informasi apa pun. Karena itu, secara substansi, poin (1) hingga (5) tidak pernah terpenuhi.

Kedua, DPR dan pemerintah melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Yakni, asas keterbukaan yang mengamanatkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan transparan dan terbuka (ketentuan pasal 5 (g) UU P3).

Ketiga, DPR dan pemerintah abai terhadap masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Faktanya, KPK, lembaga swadaya masyarakat (LSM) antikorupsi, dan perguruan tinggi/akademisi sengaja ditinggal saat proses pembahasan.

Padahal, pasal 88 UU P3 mewajibkan DPR dan pemerintah untuk menyebarluaskan substansi RUU. Hal itu tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan informasi, tetapi juga memperoleh masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan.

Memang, pada beberapa berita, terdapat anggota DPR yang bersikeras mengklaim bahwa dulu mereka pernah melakukan dengar pendapat yang melibatkan masyarakat. Namun, memori kolektif publik tidak lupa bahwa dari dulu hingga saat ini substansi yang diinginkan masyarakat adalah penguatan KPK, bukan sebagaimana yang disepakati DPR dan pemerintah saat ini. Dengan demikian, patut dikhawatirkan bahwa revisi ini tidak saja cacat secara formil, tetapi juga cacat secara materiil.

Merespons fakta tersebut, diyakini bahwa representasi masyarakat akan bergegas mengajukan uji materi (judicial review) UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Semoga hakim MK memutus permasalahan tersebut dengan arif dan bijaksana. Sekalipun demikian, apa pun yang kelak diputus MK, tetap ada masalah serius lanjutan yang diakibatkan ’’atraksi abrakadabra’’ ini.

Permasalahan Turunan Lanjutan

Pertama, melemahnya kepercayaan publik kepada DPR dan pemerintah. Menurut filsuf Georg Simmel, kepercayaan adalah jembatan antara apa yang diketahui dan yang tidak diketahui.

Jika ditempatkan dalam konteks tulisan ini, masyarakat bisa saja tidak benar-benar mengetahui atas apa dan mengapa suatu hal kelak dilakukan negara. Namun, jika masyarakat percaya, tindakan negara tersebut akan tetap mendapat dukungan dari masyarakat. Dengan demikian, proses governance tetap akan berjalan lebih efektif.

Masalahnya, ’’jembatan’’ itu telah tergerus karena masyarakat sadar bahwa dalam isu revisi UU KPK, aspirasi mereka telah diputarbalikkan secara banal oleh legislatif dan eksekutif.

Kedua, terganggunya proses internalisasi masyarakat dalam menghormati hukum. Patut dikhawatirkan, perilaku pemerintah dan legislatif yang mempertontonkan secara masif pelanggaran UU P3 serta mengabaikan proses dialog yang transparan, partisipatif, dan akuntabel telah mengajari masyarakat untuk berani menyimpangi hukum.

Pada titik ini, relevan untuk mengingat bahwa orang patuh terhadap hukum karena mereka merasa substansi dan struktur hukum tersebut lahir dari proses yang legitimate (Jackson et all: 2012).

Ketiga, bahkan situasi di masyarakat bisa lebih parah karena mereka tidak hanya tidak menghormati hukum, tetapi juga bisa terdorong untuk lebih permisif dan berani dalam bertindak ilegal.

Mengutip hasil penelitian akademisi Universitas Leuven, Belgia, masyarakat di negara-negara yang tingkat kepercayaan politiknya (kepada pemerintah) rendah cenderung lebih menerima perilaku ilegal seperti penggelapan pajak jika dibandingkan dengan masyarakat dengan tingkat kepercayaan politik yang tinggi kepada pemerintahnya (Marien and Hooghe: 2011).

Akhir kata, patut dikhawatirkan bila rentetan kejadian itu membawa bangsa kita mundur ke belakang. Kejadian tersebut tidak hanya mengancam agenda pemberantasan korupsi dan menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah dan legislatif. Tapi juga mempromosikan pembangkangan atas hukum di masyarakat. (*)

*) Dosen hukum administrasi negara Universitas Gadjah Mada (UGM); peneliti pencegahan patologi birokrasi