Matinya Hukum Persampahan?

Matinya Hukum Persampahan?

SENTRA Tahu Masih Pakai Sampah Impor. Begitulah judul berita harian ini (18/11) yang mengentak khalayak karena merembet ke persoalan sembako berupa temuan telur terkontaminasi racun sampah plastik di Desa Tropodo, Krian, Sidoarjo; dan Desa Bangun, Mojokerto.

Rujukan beritanya sangat saintifik dengan mengangkat hasil penelitian yang dilakukan aliansi organisasi lingkungan hidup yang selama ini getol menyuarakan kebenaran ekologis: International Pollutants Elimination Network (IPEN), Arnika Association, Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), dan Nexus3 Foundation. Dilaporkan bahwa kandungan dioksin dari sampel telur ayam kampung 70 kali lebih tinggi dari standar keselamatan yang ditetapkan badan keselamatan pangan Eropa: European Food Safety Authority (EFSA). Sumber dioksin adalah akibat paparan pembakaran sampah plastik yang diketahui diimpor dari negara-negara maju.

Kontroversi dan polemik sampai hari ini terus mencuat dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa angkat bicara dengan aksentuasi yang meyakinkan bahwa ”telur Jatim aman dan tidak beracun”. Sebuah ungkapan yang secara leadership memang harus diambil sesosok pemegang otoritas guna merespons hasil riset yang menggedor kesadaran atas pangan yang sehat (atau tengah tercemar). Tetapi, peneliti juga memiliki basis argumentasi yang membutuhkan ruang agar kondisi yang diyakini mengkhawatirkan itu diketahui oleh publik yang secara yuridis terlindungi, baik oleh regulasi perlindungan konsumen maupun peraturan mengenai kesehatan pangan.

Tetapi dalam sisik melik ini, saya tidak hendak memasuki ”jagat perdebatan” mengenai ”telur beracun” berikut ”ayam kampungnya”, melainkan memotretnya dalam koridor berlakunya Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Fenomena faktual mengenai keberadaan sampah plastik impor tersebut sejatinya sedang mempermainkan makna negara hukum (rechtsstaat) yang dianut UUD 1945. Bahkan, secara tematik telah melakukan ”pembunuhan karakter atas martabat hukum persampahan”. Atau memang UU Pengelolaan Sampah direduksi ”hanya onggokan pasal-pasal sampah” bagi para pengimpor.

Pasal 29 UU Pengelolaan Sampah jelas memberikan norma larangan kepada setiap orang: memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; mengimpor sampah; mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Dan kualifikasi perbuatan melanggar larangan tersebut amatlah terang di pasal 39-43 UU Pengelolaan Sampah sebagai kejahatan.

Komitmen pembentuk undang-undang itu sejak awal adalah membebaskan Indonesia dari jeratan sampah melalui perubahan perilaku rakyat sekaligus dengan peranti ekonomi (untuk kesejahteraan), teknologi (ramah lingkungan), serta hukum (kaidah penuntun yang bersanksi). Terhadap ketentuan ini, ternyata pemangku kuasa negara dibuat lumpuh dengan importer yang kian menggelegak memboyong sampah, bahkan dari negara-negara yang berbilang menyuarakan visi lingkungan global. Inilah bentuk kemunafikan negara-negara Barat yang masih mengizinkan mengirim sampahnya memasuki wilayah Indonesia. Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan Inggris adalah pengekspor sampah terbesar dunia. Mata rakyat telah mengetahui bahwa NKRI dibuat kucing-kucingan karena selama Juli-September 2019 telah masuk 751 kontainer sampah kertas, 59.000 kontainer scrap kertas, dan 2.900 kontainer scrap plastik, serta berpuluh-puluh kontainer sampah yang mengandung B3.

Sementara itu, khusus untuk sampah plastik terdapat data dari KLHK bersama Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim. Dalam kurun 2002–2016, terjadi peningkatan jumlah sampah plastik sebesar 5 persen dari 11 persen menjadi 16 persen. Bahkan, di beberapa kota komposisinya mencapai 17 persen. KLHK memandang bahwa perubahan gaya hidup menjadi faktor utama kondisi ini mengingat plastik digunakan dalam kemasan segala jenis produk. Diprediksi pada 2030, komposisi plastik di atas 25 persen dan pada 2050 mencapai 40 persen. Sebuah potret ”sergapan plastik” yang mengerikan. Untuk itulah, mewujudkan Indonesia Bebas Sampah 2020 tanpa penegakan hukum persampahan hanyalah utopia.

Dari kasus ”telur beracun” yang kini ramai diberitakan itu, dibutuhkan ikhtiar besar untuk menyelamatkan Indonesia dari tragedi impor sampah yang mengancam generasi masa depan. Terhadapnya harus dilakukan aksi cepat karena waktu telah mendesak seperti dalam kisah simbolis yang pernah dilontarkan R. Latter Brown yang mewakili ”suara bumi” dalam bukunya yang sangat populer, The Twenty Ninth Day: Accommodating Human Need and Numbers to the Earth’s Resources. Diungkapkan bahwa orang Prancis senantiasa menggunakan teka-teki untuk mengajarkan kepada anak-anak sekolah tentang sifat pertumbuhan yang berlipat ganda. Sebuah kolam teratai, begitu teka-teki itu, berisi selembar daun. Tiap hari jumlah daun itu berlipat dua. Dua lembar daun pada hari kedua, empat pada hari ketiga, dan delapan pada hari keempat, demikian seterusnya. Kalau kolam itu penuh pada hari ketiga puluh, kapankah kolam itu berisi separonya? Begitu ditanyakan. Jawabnya adalah: pada hari kedua puluh sembilan.

Kolam teratai Indonesia kini tampak penuh tumpukan sampah impor, sementara waktu penyelamatan tinggal sehari. Itulah realitas yang meniscayakan diri agar diberi penyelesaian melalui penegakan hukum persampahan. Apabila pengimpor sampah dibiarkan melenggang, berarti kisahnya menjadi seperti yang dilakonkan dalam novel yang menegangkan sekaligus menghibur, Into the Water (2017) karya Paula Hawkins yang berkisah ”tentang sungai nan indah tetapi membuatmu berpikir dua kali untuk mencelupkan kaki ke dalam air yang gelap dan dingin”. Begitukah nasib hukum persampahan saat ini? (*)


*) Akademisi Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Tim Perumus UU Pengelolaan Sampah