Mempertanyakan Relevansi Swasembada Pangan

JawaPos.com – Swasembada seringkali menjadi bumbu penyedap yang penting dalam hidangan janji tokoh-tokoh politik. Dapat dikatakan hampir seluruh kandidat calon presiden dan calon wakil presiden yang bertarung dari pemilihan umum 2004 hingga saat ini selalu konsisten menjanjikan swasembada pangan. Padahal secara garis besar dapat dikatakan hingga 15 tahun kemudian, belum ada satu pun presiden dan calon wakil presiden berhasil mewujudkan swasembada pangan.

Hal ini dapat dilihat bahwa pasti ada saja komoditas yang diimpor tiap tahunnya. Hal ini menandakan kegagalan rezim untuk mencapai swasembada itu sendiri. Selama ini, swasembada pangan didefinisikan sebagai usaha mencukupi kebutuhan pangan sendiri (KBBI). Apabila mengambil beras saja sebagai contoh, tercatat sepanjang 2000-2018 Indonesia selalu mengimpor beras dengan rata-rata impor berkisar 1,4 juta ton per tahunnya.

Berkaca dari hal tersebut, swasembada pangan dapat dikatakan semakin menjadi agenda yang semakin hari semakin sulit untuk dieksekusi. Kebijakan menahan impor pun akan berisiko meningkatkan harga pangan. Jadi, apakah masih relevan untuk swasembada pangan menjadi janji politik lagi pada pemilihan umum tahun ini?


ilustrasi stok beras (Salman Toyibi/Jawa Pos)


Kesimpangsiuran Data
Data menjadi kunci untuk menyatakan keberhasilan suatu program swasembada. Apabila produksi pangan melebihi konsumsi, tentunya impor tidak perlu dilakukan dan pada akhirnya swasembada pangan tercapai. Namun kondisi tersebut akan menjadi jauh lebih rumit apabila selama ini terjadi kesimpangsiuran dalam data yang menjadi acuan, seperti yang terjadi pada saat ini. Data Kementerian Pertanian untuk produksi beras selalu dikritik karena angkanya yang overestimate hampir 30 persen dari jumlah yang dianggap lebih realistis keluaran Badan Pusat Statistik (BPS).

Hingga akhir Oktober 2018, belum ada kesepakatan mengenai data yang digunakan untuk menyatakan status swasembada pangan. Pada hari ini, baru data beras hasil olahan BPS saja yang dinyatakan telah diperbaiki dan disepakati menjadi acuan. Sedangkan data puluhan komoditas lainnya yang dirilis Kementerian Pertanian bisa jadi juga memiliki problematika yang sama. Pada akhirnya, mengukur ketercapaian swasembada menjadi beban tersendiri karena ketersediaan data pangan yang perlu diperbaiki keakuratannya.

Ketersediaan Barang Tidak Menjamin Harga Terbaik
Ketersediaan barang sebenarnya tidak serta-merta menjamin harga yang terbaik. Misal, berdasarkan data International Rice Research Institute (IRRI, 2018), biaya produksi padi di Indonesia mencapai 2,5 kali lipat biaya produksi Vietnam. Hal ini memastikan bahwa harga pasar yang akan diterima konsumen juga sudah terlanjur jauh lebih mahal.

Di sisi lain, Indonesia juga rutin melakukan impor beras dari Vietnam yang notabene memiliki harga beras yang lebih murah. Mendorong tercapainya swasembada pangan berarti mendorong pula para konsumen untuk membelanjakan kebutuhan makanannya dengan harga pangan lokal yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan alternatif yang disediakan melalui kanal impor.

Padahal, untuk beras saja misalnya, 90 persen rumah tangga di Indonesia merupakan net consumer atau lebih banyak membeli beras daripada menanam dan 15 persen dari angka tersebut adalah rumah tangga produsen padi (Respati et al., 2017). Tentunya, harga beras yang semakin terjangkau akan membantu mayoritas populasi Indonesia tersebut untuk mengakses harga beras yang lebih murah. Mengingat bahwa harga pangan lain seperti jagung, gula dan kedelai relatif lebih mahal dibandingkan harga internasional, memastikan komoditas di pasar internasional bisa diakses seluruh masyarakat Indonesia dengan harga terjangkau juga tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan.

Dari Swasembada Pangan ke Ketahanan Pangan
Kalau semua orang mengonsumsi produk impor, tentunya petani lokal tidak akan memiliki pembeli. Oleh karena itu, petani lokal perlu dapat dukungan untuk bisa bersaing dengan petani internasional dengan skema program yang dapat membantu mendorong biaya produksi lebih rendah. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian patut diapresiasi atas berjalannya program modernisasi alat pertanian dan juga subsidi benih dan pupuk. Walaupun masih banyak yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan. Di sisi lain, menutup diri dari opsi pangan dengan harga yang lebih terjangkau dengan harapan bisa mencapai swasembada pangan merupakan suatu tindakan yang disayangkan.

Tokoh politik, pejabat pemerintahan dan masyarakat Indonesia perlu memulai untuk menggeser perspektif dari swasembada pangan menuju ketahanan pangan. Swasembada pangan di Indonesia yang terjadi pada era Orde Baru memakan waktu 15 tahun persiapan (1969-1984) dan biaya anggaran yang sangat besar, hanya untuk bertahan kurang dari sepuluh tahun (1984-1990). Selain itu, menutup diri dari perdagangan pangan internasional juga meningkatkan risiko kelangkaan pangan disaat bencana. Indonesia, seperti yang kita ketahui, memiliki potensi bencana yang sangat beragam.

Fokus program dan janji politik perlahan perlu digeser menuju ketahanan pangan yang menjamin adanya ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pangan tanpa harus membatasi sumber pangan dari dalam negeri saja. Program-program peningkatan produktivitas petani dan yang bersifat menekan biaya produksi patut untuk digalakan, tapi bukan serta-merta untuk mencapai swasembada pangan, melainkan memastikan keterjangkauan pangan bagi konsumen dan menghindari ketergantungan terlalu tinggi dari perdagangan internasional.

Janji menjadi Kenyataan
Sudah hampir dua dekade negeri ini dijanjikan swasembada pangan. Namun hal tersebut belum bisa sepenuhnya terealisasikan. Janji politik ini kian lama kian usang dan tanpa disadari hanya menjadi bumbu hambar dalam janji yang dilontarkan para paslon presiden dan wakil presiden, baik jelang pemilihan yang berlangsung saat ini bertanding maupun yang lalu.

Di sisi lain, ketahanan pangan adalah kunci untuk keberlanjutan pembangunan bangsa. Dengan menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pangan dengan tidak membatasi asal sumber pangan tersebut, pemerintah secara tidak langsung juga telah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sudah sepatutnya ketahanan panganlah yang pada akhirnya lebih ideal untuk menjadi program utama kandidat politik kedepannya.

*)  Peneliti Center for Indonesian Policy Studies, Jakarta

Editor           : Ilham Safutra