Mencermati Zonasi Peserta Didik Baru

’’Saya lagi mumet mikirin anak saya yang mau melanjutkan ke SMAN,” ujar teman saya sesama dosen. Kemudian, mengalirlah curhatannya tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini yang menerapkan konsep zonasi.

Saya pun bercerita tentang anak saya yang tahun pelajaran ini juga akan menjadi peserta didik baru SMAN. Dengan rata-rata nilai ujian nasional (UN) 92,5 dari SMP swasta terkenal di Surabaya, ternyata konsep zonasi mengurangi peluangnya diterima di SMAN tujuannya, meski sudah sesuai zona. Anak saya terancam kalah oleh kandidat lainnya yang nilainya jauh sekali di bawahnya. Saya ikut mengintip saat anak saya melihat hasil tryout pendaftaran online: ada yang rata-rata nilai UN 50-an bakal menjadi kompetitornya untuk SMAN yang ditujunya, yang selama ini dikenal sebagai SMAN terbaik di Surabaya! Sangat mungkin orang tua dan peserta didik tersebut percaya diri karena jaraknya sangat dekat dengan SMAN tujuannya itu.

Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur Akh. Muzakki dalam tulisan 12 Juni lalu memberikan gambaran tujuan mulia konsep zonasi. Saya mencermati, ada dua kepentingan politik yang besar dalam artikel berjudul ’’Politik Zonasi” itu: memperkuat kesetaraan akses layanan pendidikan dan mempercepat keseimbangan pembangunan.

Berawal dari Masukan



Sebagaimana diketahui, tujuan pendidikan nasional menurut UU Sistem Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2003 adalah: berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Segala upaya atas nama pendidikan di Indonesia sudah seharusnya diarahkan untuk mencapai tujuan nasional tersebut. Semua itu berawal dari masukan (input), kemudian penyelenggaraan (process), dan akhirnya luaran (output), yang selanjutnya berkembang menjadi dampak (outcome).

Penataan masukan dengan konsep zonasi memang sangat ideal dan perlu segera dimulai, meski ada berbagai konsekuensi. Saya ingin mencermati konsekuensi dari dua pihak: peserta didik dan pendidik/sekolah. Dari peserta didik, ada konsekuensi ideologis yang seharusnya sudah dipertimbangkan para pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan, yakni semangat juang (fighting spirit) peserta didik.

Adanya zonasi jangan sampai menafikan semua hasil perjuangan peserta didik di jenjang sebelumnya. Bahkan, ada teman lain yang khawatir anaknya yang masih SMP kehilangan semangat juang untuk belajar sehubungan dengan konsep zonasi itu. Sebab, dengan belajar apa adanya, toh pasti diterima di SMAN terdekat tanpa peduli berapa pun nilai/prestasi belajar atau hasil UN-nya, yang penting lulus. Betapa beruntungnya mereka yang berdomisili di sekitar SMAN kompleks di Surabaya di mana ada empat SMAN yang sudah terkenal kualitasnya!

Saya sempat terperangah juga, tapi bersikap optimistis dengan menyatakan kepada teman saya, panitia pasti memiliki kriteria lain di samping zonasi, dengan prioritas tertentu. Dalam benak saya, seharusnya nilai peserta didik di jenjang sebelumnya tetap menjadi prioritas, mungkin ada semacam ’’ambang batas nilai” atau cut-off score di masing-masing SMAN sesuai ’’kualitas” atau ’’akreditasi” SMAN tersebut.

Apalagi, adanya kebijakan biaya pendidikan gratis untuk sekolah negeri mulai tahun pelajaran baru ini di Jawa Timur bisa meningkatkan antusiasme orang tua untuk memasukkan anaknya di sekolah negeri. Akibatnya, persaingan makin ketat. Transparansi menjadi keharusan agar masyarakat tahu bagaimana proses PPDB itu berlangsung.

Proses oleh Pendidik/Sekolah

Konsekuensi lain yang perlu dicermati adalah dari pihak pendidik/sekolah. Selama ini pendidik/sekolah berupaya dengan berbagai cara untuk mendidik sesuai panduan nasional, menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Dalam prosesnya, kita semua tahu dan alami, respons peserta didik bisa berbeda-beda. Ada berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Nah, pada titik inilah effort pendidik/sekolah harus lebih keras untuk mendampingi peserta didik yang hasilnya tidak sesuai target atau kurang berhasil.

Pendidik/sekolah yang baik tentu tak pernah putus asa berupaya agar seluruh anak didiknya berhasil dengan baik. Mungkin harus memperbaiki semua aspek dari sisi pendidik, materi pelajaran, fasilitas sekolah, dan sebagainya. Ketika semua upaya sudah dilakukan dan hasilnya tetap tidak sesuai target, maka seharusnya seleksi alamiah pun terjadi, seperti yang biasanya terjadi dalam segala aspek di kehidupan ini.

Kita harus bijak dalam mendidik karena ada filosofi ’’garbage in garbage out”, yang masuk sampah, yang keluar sampah. Dengan proses yang tepat, benar bahwa saat ini sampah sudah bisa didaur ulang menjadi barang-barang berkualitas. Namun tetap masing-masing barang ada kualitas sendiri-sendiri.

Kualitas hasil daur ulang pasti beda dengan yang non-daur ulang. Demikian pula dengan proses pendidikan yang sudah diupayakan optimal, tetap akan menghasilkan luaran sesuai ’’kualitas” masukan di awal. Jangan sampai terjadi seperti itu akibat diterapkannya konsep zonasi ini!

Pihak pendidik/sekolah, terutama di tingkat SMA, jangan sampai terlena tak berupaya optimal untuk menghadirkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Karena sejatinya luaran berkualitas dari SMA itu akan sangat diharapkan berdampak baik bagi keberlangsungan negeri ini. Jangan lengah demi memperkuat kesetaraan akses layanan pendidikan dan mempercepat keseimbangan pembangunan!

Tak dapat dimungkiri, penataan akses layanan pendidikan merupakan salah satu upaya penting untuk menghasilkan peserta didik berkualitas. Apa pun idealisme PPDB, tentu kita semua sepakat, kualitas generasi penerus bangsa Indonesia memang harus makin ditingkatkan di tengah derasnya kemajuan zaman, agar mampu berjuang keras dan tampil sebagai pemenang di kehidupan global ini. Semoga PPDB zonasi lebih baik lagi dan tak membuat mumet orang tua peserta didik, pendidik, sekolah dan pihak terkait, serta peserta didik itu sendiri! Amin. (*)

*) Pemerhati pendidikan dan dosen fakultas kedokteran (FK) di sejumlah kampus swasta di Surabaya